Mengapa Hamas Menganggap Status Quo Lebih Berbahaya daripada Pertaruhan 7 Oktober
FJ
Oktober 7, 2026 11:54 pm
.
17 menit membaca
*Ditulis oleh: Sami Al-Arian
Gaza, SPNA – Peristiwa 7 Oktober 2023 tidak dapat dipahami tanpa melihat sejarah panjang perampasan hak rakyat Palestina, pendudukan, pengepungan, dan perjuangan mereka. Peristiwa itu juga tidak dapat dikaji secara serius dengan terlebih dahulu menganggap bahwa rakyat Palestina harus membenarkan hak mereka untuk melawan sebuah sistem yang telah merampas hak mereka selama beberapa generasi. Hak tersebut bukanlah persoalan yang perlu diperdebatkan.
Hal yang patut dipertanyakan adalah mengapa Hamas memilih langkah tersebut pada saat itu, serta apakah keputusan itu rasional berdasarkan apa yang diketahui para pemimpinnya dan apa yang secara masuk akal dapat mereka perkirakan sebelum 7 Oktober.
Pertanyaan tersebut juga menyangkut apakah langkah itu merupakan pilihan strategis yang tepat di antara berbagai alternatif yang tersedia, serta penilaian strategis seperti apa yang mendorong mereka mengambil risiko luar biasa besar tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan itu tak terhindarkan dinilai dari kehancuran yang terjadi setelahnya. Gaza telah mengalami genosida, sebagaimana disimpulkan oleh Amnesty International, B’Tselem, International Association of Genocide Scholars, dan Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB. Human Rights Watch juga telah mendokumentasikan pemusnahan dan tindakan-tindakan genosida.
Selama tiga tahun, Gaza mengalami kehancuran dan kehilangan dalam skala yang sulit dibayangkan sebelum 7 Oktober. Namun, melihat ke belakang tidak dapat menggantikan analisis.
Rasionalitas suatu keputusan harus terlebih dahulu dinilai berdasarkan apa yang diketahui, ditakuti, dan secara wajar diperkirakan oleh para pengambil keputusan pada saat itu. Apakah keputusan tersebut pada akhirnya benar atau tidak merupakan persoalan berbeda, dan kesimpulannya mungkin masih terlalu dini.
Pembahasan internal Hamas pada tahun-tahun sebelum 7 Oktober menunjukkan bahwa para pemimpinnya semakin yakin bahwa status quo itu sendiri telah berubah menjadi ancaman strategis.
Sebagian besar dokumen internal yang menjadi dasar gambaran tersebut disita tentara Israel di Gaza. Dokumen-dokumen itu kemudian diterbitkan oleh Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, lembaga riset Israel yang memiliki keterkaitan dengan institusi intelijen militer. Dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai pemikiran para pemimpin Hamas di Gaza pada tahun-tahun sebelum serangan.
Ada lima faktor yang membentuk perhitungan tersebut: pengepungan Gaza; percepatan kolonisasi Tepi Barat; perebutan Yerusalem dan Masjid Al-Aqsha; tahanan Palestina di penjara-penjara Israel; serta normalisasi hubungan, khususnya prospek kesepakatan antara Arab Saudi dan Israel.
Kelima faktor itu mengarah pada kesimpulan yang sama: waktu bukanlah sesuatu yang netral. Menunggu merupakan sebuah pilihan, dan Hamas semakin meyakini bahwa penantian justru terus mengikis pilihan-pilihan yang tersedia bagi Palestina.
Pengepungan, Permukiman, dan Al-Aqsha
Gaza menjadi persoalan pertama. Pada 2023, pengepungan telah berlangsung selama lebih dari 16 tahun. Lebih dari 2,2 juta warga Palestina terkurung di wilayah pesisir yang sempit, dengan pergerakan, perdagangan, serta kehidupan ekonomi dan sosial yang dibatasi secara ketat. Keluar-masuk Gaza pun tetap berada di bawah kendali yang sangat ketat.
Bahkan sebelum perang saat ini, tingkat pengangguran mencapai sekitar 44 persen pada kuartal kedua 2022. Pengangguran di kalangan anak muda kemudian melampaui 60 persen pada tahun yang sama.
Lebih dari 80 persen penduduk Gaza hidup di bawah garis kemiskinan. Sebanyak 1,2 juta pengungsi Palestina bergantung pada bantuan pangan darurat dari UNRWA, badan PBB yang menangani pengungsi Palestina, untuk memenuhi kebutuhan paling dasar mereka.
Baca Juga:
Hamas memerintah Gaza, tetapi tidak mampu mengakhiri pengepungan. Konfrontasi yang terjadi secara berkala menimbulkan kerugian bagi rezim Zionis, tetapi gagal mengubah keseimbangan mendasar. Kehancuran diikuti pembangunan kembali secara terbatas, perundingan hanya menghasilkan pelonggaran sementara, dan blokade tetap berlangsung.
Karena itu, pilihannya tidak pernah sekadar antara perang dan perdamaian. Situasi yang ada sendiri telah mengandung kekerasan yang terus berlangsung, tekanan yang mencekik, dan kemerosotan kehidupan.
Tepi Barat menghadirkan bahaya yang berbeda, tetapi sama mendesaknya. Perluasan permukiman secara bertahap menghancurkan apa yang tersisa dari basis wilayah bagi sebuah negara Palestina. Pada 2023, sekitar 750 ribu pemukim Israel tinggal di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, di permukiman yang ilegal menurut hukum internasional.
Pemerintahan yang dibentuk Benjamin Netanyahu pada akhir 2022 menempatkan tokoh seperti Bezalel Smotrich dalam posisi yang memiliki pengaruh belum pernah terjadi sebelumnya atas Tepi Barat. Smotrich secara terbuka menyodorkan tiga pilihan kepada warga Palestina: menerima kekuasaan dan dominasi Israel tanpa aspirasi nasional, meninggalkan wilayah tersebut, atau menghadapi kekuatan mematikan jika mereka melakukan perlawanan.
Bagi Hamas, implikasi strategisnya lebih luas daripada persoalan permukiman semata. Waktu tidak selalu berpihak kepada Palestina. Setiap tahun yang berlalu berarti fragmentasi wilayah yang semakin besar, kendali Israel yang semakin luas, serta semakin sedikit kemungkinan untuk membalikkan proses tersebut. Dalam kondisi seperti itu, kesabaran strategis pada akhirnya dapat berubah menjadi kelumpuhan strategis.
Baca Juga:
Yerusalem dan Al-Aqsha semakin meningkatkan pertaruhannya. Konfrontasi pada Mei 2021, yang dikenal sebagai Saif al-Quds, menunjukkan kemampuan luar biasa Al-Aqsha dalam memobilisasi warga Palestina, sekaligus umat Islam di seluruh dunia, melampaui batas geografis dan politik.
Bagi Hamas, konfrontasi tersebut bukan sekadar perang lain antara Gaza dan rezim Zionis. Peristiwa itu tampak menunjukkan kemungkinan untuk menghubungkan Gaza, Yerusalem, Tepi Barat, warga Palestina di wilayah 1948, para tahanan, dan diaspora ke dalam satu perjuangan nasional.
Peristiwa pada 2022 dan 2023 semakin mempertajam kekhawatiran Hamas terhadap Al-Aqsha. Serangkaian serbuan Israel ke kompleks suci Masjid Al-Aqsha, bentrokan dengan jemaah, serta tuntutan yang semakin agresif dari kelompok religius-nasionalis Israel terkait kompleks tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa pengaturan yang ada secara bertahap sedang dibongkar.
Pengalaman Masjid Ibrahimi di Hebron, yang awalnya dibagi dua (untuk Palestina dan Israel) dan kemudian semakin berada di bawah kendali Israel, menjadi preseden yang mengkhawatirkan. Bagi Hamas, satu lagi garis merah Palestina tampak semakin terkikis.
Tahanan dan Normalisasi
Baca Juga:
Para tahanan menjadi tekanan keempat. Sebelum 7 Oktober, lebih dari 5.000 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel, termasuk perempuan dan anak-anak. Lebih dari 1.200 orang ditahan tanpa adanya dakwaan dan proses persidangan.
Tak lama setelah menjabat sebagai menteri keamanan nasional, Itamar Ben Gvir mulai memberlakukan pembatasan tambahan terhadap para tahanan Palestina.
Sejarah pertukaran tahanan memberikan pelajaran berbeda. Kesepakatan Jibril pada 1985 berhasil membebaskan 1.150 tahanan yang ditahan Israel. Pertukaran tahanan antara Hizbullah dan Israel pada 2004 dan 2008 juga memperkuat prinsip yang sama.
Hal yang paling penting bagi Hamas adalah pertukaran Gilad Shalit pada 2011, yang menghasilkan pembebasan 1.027 tahanan Palestina untuk seorang tentara Israel yang ditangkap.
Kesimpulannya sulit diabaikan. Para tahanan menciptakan daya tawar yang kerap tidak dapat diperoleh melalui diplomasi. Karena itu, menangkap tentara Israel merupakan bagian dari logika strategis yang telah lama ada, bukan sebuah tujuan yang baru diciptakan pada 7 Oktober.
Baca Juga:
Perkembangan kelima, yakni normalisasi, mungkin merupakan yang paling menentukan. Pada 2023, Hamas semakin khawatir terhadap perubahan regional yang dapat membuat persoalan Palestina sepenuhnya tersisih dari perhatian.
Perjanjian Abraham pada 2020 menunjukkan bahwa pemerintah negara-negara Arab dapat menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa menyelesaikan persoalan Palestina. Sementara itu, pemerintahan Joe Biden ketika itu sedang mengejar kesepakatan yang jauh lebih penting: normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel.
Simbolismenya menjadi semakin jelas pada 22 September 2023, hanya sekitar dua pekan sebelum 7 Oktober. Saat berbicara di hadapan Majelis Umum PBB, Netanyahu memaparkan visinya tentang sebuah “Timur Tengah baru”, yang berpusat pada normalisasi hubungan dan koridor ekonomi yang menghubungkan Asia dan Eropa melalui kawasan tersebut.
Peta yang ditampilkannya secara efektif menunjukkan Palestina dalam batas-batas historisnya sebagai Israel, tanpa negara Palestina. Bagi Hamas, bahaya bahwa Palestina akan sepenuhnya dilewati secara strategis sudah terlihat jelas.
Dalam konteks itulah Hamas mengambil keputusan. Gaza tetap berada dalam pengepungan, Tepi Barat terus mengalami kolonisasi, Masjid Al-Aqsha tampak semakin terancam, ribuan tahanan masih mendekam di penjara, sementara normalisasi mengancam semakin meminggirkan Palestina dari percaturan politik kawasan.
Baca Juga:
Semua itu tidak membuktikan bahwa 7 Oktober merupakan satu-satunya respons yang memungkinkan. Namun, kondisi tersebut menunjukkan bahwa operasi itu lahir dari sebuah perhitungan politik dan strategis yang dapat diidentifikasi.
Menilai Rasionalitas Keputusan 7 Oktober
Rasionalitas harus dinilai berdasarkan kondisi yang diketahui sebelum sebuah keputusan diambil, bukan setelah akibatnya terjadi. Setelah menyaksikan kehancuran Gaza, kita mudah tergoda untuk menalar secara terbalik dan menyimpulkan bahwa setiap keputusan yang diikuti kehancuran sebesar itu pasti tidak rasional. Namun, bukan demikian cara yang adil untuk menilai keputusan strategis.
Sebelum menilai pertimbangan Hamas, satu hal harus ditegaskan. Tanggung jawab atas genosida dan kehancuran Gaza berada pada rezim Zionis dan pihak-pihak yang memungkinkan serta pihak mendukung kejahatan tersebut. Pertanyaannya di sini adalah apakah Hamas telah memperkirakan respons yang akan terjadi dan memasukkannya ke dalam perhitungan strategis mereka. Ini merupakan persoalan yang berbeda dari pertanyaan apakah perlawanan Palestina menyebabkan tindakan Israel tersebut.
Hamas tentu memperkirakan serangan besar-besaran Israel. Tidak ada pemimpin yang serius dapat menganggap Israel akan menerima begitu saja operasi yang mencakup penerobosan pagar perbatasan Gaza, pengambilalihan posisi-posisi militer, tewasnya ratusan tentara dan pemukim Israel, serta penangkapan sejumlah besar warga Israel tanpa melancarkan perang besar.
Hamas juga semestinya memperkirakan dukungan luas dari Amerika Serikat, mengingat perang-perang Israel sebelumnya terhadap Gaza telah memberikan bukti yang cukup mengenai hal tersebut.
Meski demikian, memperkirakan serangan militer berat sangat berbeda dari memprediksi perang yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti yang kemudian berlangsung: operasi perang yang disebut genosida selama bertahun-tahun; pengungsian hampir seluruh penduduk; kehancuran fisik sebagian besar wilayah Gaza; serta operasi untuk membuat penduduk Palestina di Gaza kelaparan dan perampasan kebutuhan dasar yang terus dilakukan meskipun berada di bawah sorotan dunia.
Dukungan Amerika Serikat sendiri sepenuhnya dapat diperkirakan. Namun, skala dan lamanya dukungan tersebut tidak memiliki preseden. Washington terus memasok senjata paling canggih, amunisi dengan daya hancur tinggi, intelijen, dan perlindungan diplomatik, meskipun jumlah korban Palestina terus meningkat dan kecaman internasional semakin luas.
Pemerintah-pemerintah besar Eropa pada umumnya tetap sejalan dengan Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu, respons pemerintah negara-negara Arab dan Muslim tetap sangat lemah. Semua faktor tersebut berkaitan langsung dengan penilaian Hamas sebelum 7 Oktober.
Iran, Hizbullah, dan jaringan yang lebih luas yang dikenal sebagai Poros Perlawanan menimbulkan persoalan tersendiri. Selama bertahun-tahun Hamas membangun hubungan dengan mereka dan berupaya meningkatkan koordinasi di antara gerakan-gerakan perlawanan di kawasan. Setelah Saif al-Quds pada 2021, pembahasan internal Hamas semakin menunjukkan ketertarikan untuk menghubungkan perjuangan Palestina dengan konfrontasi regional yang lebih luas terhadap rezim Zionis.
Catatan dokumenter tidak mendukung klaim sederhana bahwa Hamas melancarkan operasi 7 Oktober karena Iran atau Hizbullah telah berjanji akan terlibat dalam perang regional habis-habisan.
Hamas memang mengupayakan koordinasi yang lebih erat, membahas kemungkinan pembukaan berbagai front dan sejumlah skenario, serta memahami bahwa tekanan dari Lebanon dan wilayah lain dapat memperumit perhitungan militer Israel. Para pemimpin Hamas secara aktif berkomunikasi dengan Iran dan Hizbullah. Namun, komunikasi bukanlah aliansi militer yang mengikat.
Demikian pula, bukti yang tersedia tidak menunjukkan bahwa Iran atau Hizbullah mengetahui waktu dan rincian operasional 7 Oktober sebelumnya. Terlebih lagi, tidak ada bukti bahwa Hamas memiliki jaminan bahwa salah satu dari keduanya akan segera terjun ke dalam perang skala penuh.
Salah Perhitungan dan Alternatif
Jika Hamas melancarkan operasi dengan harapan Iran dan Hizbullah segera terlibat dalam perang regional habis-habisan, salah satu asumsi utama strateginya runtuh hampir seketika. Namun, bukti yang tersedia lebih mengarah pada dugaan bahwa Hamas memperkirakan tekanan regional akan berkembang secara bertahap melalui pembukaan front-front tambahan yang menimbulkan biaya militer dan strategis bagi Israel, tanpa harus segera memicu perang total.
Hal itu memang terjadi, meski tidak dalam skala yang diperlukan untuk mencegah kehancuran Gaza. Hizbullah membuka front dukungan dari Lebanon, kelompok Houthi melakukan intervensi dari Yaman, kelompok-kelompok Irak menyerang posisi-posisi Amerika, dan Iran pada akhirnya terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Israel dan Amerika Serikat setelah diserang.
Jika memang terdapat salah perhitungan strategis, letaknya kemungkinan pada kegagalan mengantisipasi bertemunya sejumlah perkembangan yang merugikan secara bersamaan: serangan Israel yang melampaui hampir semua batas yang pernah terjadi sebelumnya; dukungan militer dan diplomatik Barat terhadap Israel yang terus berlanjut meskipun bukti genosida semakin banyak; lemahnya pemerintah Arab dan Muslim; koordinasi terbatas di antara Poros Perlawanan, yang anggotanya dikejutkan oleh waktu pelaksanaan operasi; serta kegagalan meletusnya pemberontakan besar di Tepi Barat atau di antara warga Palestina di wilayah yang berada di dalam Garis Hijau.
Hamas mungkin dapat memperkirakan sejumlah hambatan tersebut secara terpisah. Namun, kegagalan memperkirakan bahwa seluruh hambatan itu akan terjadi sekaligus, dalam skala sebesar itu, terbukti menjadi titik buta strategis yang serius.
Setiap penilaian terhadap 7 Oktober harus menjawab satu pertanyaan lain: dibandingkan dengan apa?
Hamas memang memiliki sejumlah alternatif. Lebih penting lagi, Yahya Sinwar telah mencoba beberapa di antaranya. Setelah menjadi pemimpin Gaza pada 2017, Sinwar mengupayakan rekonsiliasi dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Ia menawarkan untuk mengembalikan kewenangan administratif di Gaza kepada Otoritas Palestina sembari mengupayakan penghentian blokade dan sanksi. Upaya tersebut pada akhirnya gagal di tengah penolakan Israel dan Amerika Serikat.
Hamas juga mengupayakan kesepakatan gencatan senjata jangka panjang melalui mediasi Mesir dan Qatar. Pada 2018-2019, warga Palestina di Gaza melakukan mobilisasi massal yang sberlangsung damai melalui Great March of Return. Namun, mereka menghadapi respons Israel yang membunuh lebih dari 200 warga Palestina dan melukai puluhan ribu lainnya, termasuk anak-anak.
Hamas sebenarnya masih dapat memilih untuk menahan diri, melanjutkan diplomasi, melakukan eskalasi terbatas, terus memperkuat kemampuan militernya, atau sekadar mempertahankan kelangsungan organisasinya. Dokumen Prinsip dan Kebijakan Umum Hamas 2017 juga telah menunjukkan fleksibilitas politik yang cukup besar dengan menerima pembentukan negara Palestina yang sepenuhnya berdaulat di perbatasan 1967 sebagai formula konsensus nasional, tanpa mengakui legitimasi proyek Zionis.
Pada 2023, para pemimpin Hamas telah memiliki pengalaman bertahun-tahun dengan pendekatan-pendekatan tersebut. Namun, tidak satu pun berhasil mengakhiri pengepungan Gaza, menghentikan perluasan permukiman kolonial Israel di Tepi Barat, melindungi Masjid Al-Aqsha, membebaskan ribuan tahanan, atau membalikkan proses normalisasi regional.
Di sinilah kelemahan kritik retrospektif terhadap 7 Oktober dan untuk membuktikan bahwa keputusan tersebut merupakan kesalahan strategis atau tidak rasional, tidak cukup hanya menunjuk pada bencana yang terjadi setelahnya. Harus ditunjukkan alternatif realistis yang tersedia pada 6 Oktober dan ke mana kemungkinan alternatif tersebut akan membawa Palestina.
Menunggu juga merupakan sebuah keputusan. Hamas menyimpulkan bahwa menunggu berarti membiarkan lingkungan strategis terus memburuk hingga perlawanan Palestina menghadapi kondisi yang semakin buruk. Apakah kesimpulan itu benar, merupakan persoalan lain. Namun, kesimpulan tersebut tidak dengan sendirinya irasional.
Biaya dan Konsekuensi
Jadi, dari sudut pandang Hamas, apakah 7 Oktober merupakan keputusan yang tepat? Ini merupakan pertanyaan paling sulit, dan saya tidak yakin pertanyaan itu dapat dijawab secara definitif saat ini.
Biaya kemanusiaannya sangat besar. Sedikitnya 74 ribu warga Palestina, dan mungkin ribuan lainnya, telah tewas, sementara lebih dari 175 ribu orang terluka. Sebagian besar penduduk Gaza telah mengungsi, banyak di antaranya berulang kali. Keluarga, lingkungan permukiman, universitas, sekolah, rumah sakit, masjid, gereja, dan sebagian besar infrastruktur sipil di wilayah tersebut telah hancur.
Tidak ada penilaian strategis yang dapat mengabaikan kenyataan tersebut. Namun, ada prinsip lain yang sama pentingnya yang tidak boleh ditinggalkan. Tanggung jawab atas tindakan Israel di Gaza berada pada rezim Zionis dan pihak-pihak yang memungkinkan serta mendukung kejahatan Israel. Perlawanan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh kekuatan yang mereka lawan.
Jika tidak, pihak yang lebih kuat akan memperoleh semacam hak veto luar biasa. Mereka hanya perlu mengancam melakukan kekejaman yang cukup besar terhadap penduduk sipil agar setiap tindakan perlawanan kemudian dianggap tidak sah secara strategis maupun moral karena hukuman yang dijatuhkan sebagai konsekuensinya. Standar semacam itu tidak dapat diterima.
Meski demikian, menempatkan tanggung jawab atas genosida pada pihak yang memang bertanggung jawab tidak berarti membebaskan kepemimpinan Palestina dari kewajiban untuk mengkaji pilihan-pilihan strategisnya sendiri. Sebuah gerakan perlawanan berkewajiban menilai kemampuan, konsekuensi, alternatif, serta kemungkinan perilaku sekutu dan musuh. Karena itulah 7 Oktober membutuhkan analisis, bukan slogan.
Serangan 7 Oktober tidak diragukan lagi mengubah persoalan Palestina. Sebelum hari itu, Palestina tampak bergerak menuju keterpinggiran dalam politik internasional.
Perjanjian Abraham telah membentuk model regional di mana pemerintah negara-negara Arab dapat menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis tanpa menyelesaikan hak-hak Palestina. Normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel terus bergerak maju. Netanyahu bahkan dapat berdiri di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menampilkan peta Timur Tengah baru yang secara efektif menghapus Palestina.
Hari itu, 7 Oktober 2023, menghancurkan arah perkembangan tersebut dan mengembalikan Palestina ke pusat perhatian politik internasional.
Pendudukan Israel, permukiman kolonial, dan perlakuan terhadap warga Palestina kembali mendapat sorotan dalam skala yang belum pernah terlihat selama beberapa dekade. Generasi baru di berbagai penjuru dunia mulai mempertanyakan bukan hanya kebijakan Israel, tetapi juga Zionisme, kolonialisme pemukim, Nakba, dan sistem politik yang diberlakukan terhadap rakyat Palestina.
Perang tersebut juga memperlihatkan kontradiksi mendalam dalam tatanan internasional yang dipimpin negara-negara Barat. Lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menegakkan hukum internasional menghadapi ujian yang konsekuensinya terhadap legitimasi mereka jauh melampaui persoalan Palestina. Normalisasi regional terganggu dan wacana global berubah secara signifikan, meski kebijakan pemerintah tertinggal jauh di belakang perubahan tersebut. Namun, perubahan tidak menjamin kemenangan.
Gaza telah membayar harga yang nyaris tak terbayangkan. Rakyat Palestina mengalami kerugian yang sangat besar, keseimbangan kekuatan di kawasan masih belum menentu, dan konsekuensi bagi Hamas, gerakan nasional Palestina, negara Zionis, serta kawasan Timur Tengah yang lebih luas masih terus berkembang.
Oleh karena itu, terlalu dini untuk menyatakan 7 Oktober sebagai kemenangan strategis bersejarah ataupun kegagalan strategis yang katastrofik. Sejarah jarang menjatuhkan penilaian atas peristiwa sebesar ini ketika konsekuensinya masih terus berlangsung.
Vonis Sejarah
Pemberontakan Palestina pada 1936 tampak telah dikalahkan pada 1939. Intifada Pertama pada akhirnya melahirkan Kesepakatan Oslo, yang pada awalnya disambut banyak pihak sebagai terobosan bersejarah, tetapi kemudian dikaitkan dengan fragmentasi, koordinasi keamanan dengan Israel, perluasan terus menerus permukiman kolonial di Tepi Barat, dan proses politik yang gagal. Peristiwa sejarah memperoleh makna sepenuhnya melalui konsekuensi yang terkadang baru terlihat bertahun-tahun, bahkan beberapa dekade, kemudian.
Sejarah memberikan banyak contoh bangsa-bangsa yang menanggung penderitaan luar biasa dalam perjuangan melawan invasi, pendudukan, dan dominasi asing, tanpa penderitaan tersebut menentukan hasil akhir sejarah.
Uni Soviet kehilangan lebih dari 20 juta jiwa dalam upaya mengalahkan Nazi Jerman. Vietnam kehilangan jutaan orang selama perang yang berlangsung puluhan tahun melawan kolonialisme Prancis dan intervensi Amerika Serikat, sebelum akhirnya mencapai reunifikasi dan kemerdekaan. Afghanistan juga mengalami dua dekade pendudukan Amerika Serikat dengan biaya kemanusiaan yang sangat besar, sebelum pasukan AS akhirnya ditarik pada 2021.
Tidak satu pun pengalaman tersebut dapat dipetakan begitu saja ke dalam konteks Palestina, dan tidak ada yang semestinya dibandingkan secara mekanis. Namun, pengalaman-pengalaman itu menunjukkan bahwa besarnya penderitaan suatu bangsa, dengan sendirinya, tidak dapat menentukan apakah keputusan untuk melawan merupakan kesalahan strategis. Penilaian tersebut pada akhirnya bergantung pada apa yang berhasil dicapai perjuangan itu, alternatif apa yang tersedia, serta bagaimana konsekuensinya berkembang seiring waktu.
Operasi tersebut pada akhirnya mungkin akan dinilai sebagai salah perhitungan strategis yang menghancurkan. Namun, bisa juga dikenang sebagai momen ketika tatanan politik dan regional yang sudah tidak berkelanjutan runtuh, sekaligus memaksa persoalan Palestina kembali ke panggung sejarah.
Satu hal yang sudah dapat dikatakan dengan cukup yakin adalah bahwa keputusan tersebut lahir dari sebuah penilaian strategis yang koheren. Hamas menyimpulkan bahwa status quo tidak dapat dipertahankan karena waktu secara bertahap mempersempit pilihan-pilihan yang tersedia bagi Palestina. Para pemimpinnya kemudian memilih untuk memutus arah perkembangan tersebut.
Apakah mereka memperhitungkan harga yang harus dibayar secara tepat merupakan persoalan lain. Mengantisipasi respons militer yang keras tidak berarti mengantisipasi operasi genosida yang melampaui hampir seluruh batas historis kehancuran.
Belum jelas pula apakah Hamas telah memperkirakan dengan tepat besarnya dukungan Barat yang terus-menerus terhadap Israel, lemahnya respons pemerintah negara-negara Arab dan Muslim, keterbatasan intervensi militer regional, atau skala pemberontakan yang relatif terbatas di Tepi Barat dan di antara warga Palestina di wilayah 1948.
Keputusan untuk melancarkan serangan 7 Oktober perlu dikaji secara serius sebagai sebuah pilihan strategis. Keputusan tersebut tidak dapat direduksi menjadi ledakan kekerasan yang tidak dapat dijelaskan. Namun, keputusan itu juga tidak boleh ditempatkan di luar kritik.
Tugasnya adalah merekonstruksi apa yang diketahui Hamas, apa yang mereka khawatirkan, alternatif apa yang masih tersedia, serta apa yang mereka harapkan dari Israel, rakyat Palestina, Poros Perlawanan, dunia Arab dan Muslim, serta sistem internasional. Setelah itu, semua ekspektasi tersebut harus dibandingkan dengan apa yang benar-benar terjadi.
Itu sudah cukup sebagai titik awal untuk menilai apakah keputusan tersebut rasional. Namun, untuk menentukan apakah keputusan itu pada akhirnya tepat, kita perlu mengetahui di mana posisi perjuangan Palestina setelah seluruh konsekuensi historis 7 Oktober benar-benar terungkap.
Kita belum sampai di titik itu. Vonis sejarah masih terbuka.
___
*Sami Al-Arian adalah Direktur Center for Islam and Global Affairs (CIGA) di Istanbul Zaim University. Ia berasal dari Palestina. Sami tinggal di Amerika Serikat selama empat dekade, dari 1975 hingga 2015. Selama di AS, ia merupakan akademisi yang menyandang jabatan tetap (tenured academic), pembicara terkemuka, dan aktivis hak asasi manusia sebelum pindah ke Turki. Al-Arian merupakan penulis sejumlah kajian dan buku.
(T.FJ/S: MEE)
Agresi IsraelBlokade GazaGenosida GazaIsraelJalur GazaKejahatan KemanusiaanPalestinaPelanggaran Hukum InternasionalTimur Tengah