Klaim Gencatan Senjata, Israel Langsung Bantai 19 Palestina dalam Sehari Setelah Trump Umumkan “Rencana Perdamaian” Terbaru
FJ
Agustus 4, 2026 7:48 am
.
8 menit membaca
Ditulis oleh: Tareq S. Hajjaj*
Gaza, SPNA – Tak lama setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan, pada Jumat (31/07/2026), bahwa kesepakatan “bersejarah” untuk “pembongkaran senjata Hamas secara total” dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza telah dicapai, Israel justru meluncurkan gelombang serangan udara yang diintensifkan di seluruh Jalur Gaza, membunuh 19 orang di Gaza dalam sehari pada Senin, 3 Agustus.
Serangan tersebut makin mengonfirmasi apa yang sudah diketahui oleh penduduk Palestina di Gaza: Israel tidak akan mematuhi kesepakatan apa pun yang tidak menjamin kontrol total Israel atas Jalur Gaza.
Kerangka kerja baru yang diajukan “Board of Peace” (BoP) milik Trump pada Kamis lalu mengklaim bahwa pelucutan senjata akan dilakukan secara bertahap dan diimbangi dengan penarikan pasukan Israel secara susulan. Sementara itu, para pejabat Hamas menegaskan bahwa gerakan tersebut hanya akan menyerahkan senjata ofensifnya jika Israel menghentikan operasi pembunuhan dan serangan udaranya, yang sendirinya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap “gencatan senjata” yang ditandatangani pada Oktober 2025.
Namun sepanjang akhir pekan, Israel meluncurkan serangkaian serangan yang menargetkan kamp-kamp pengungsian dan sebuah gudang farmasi di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa, tempat kebakaran menghancurkan sekitar separuh dari pasokan medis fasilitas tersebut.
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, pemboman yang kembali marak ini juga mengerek angka kematian ke tingkat tertinggi dalam kurun satu bulan untuk tahun tersebut, mencapai 152 orang. Di antara korban jiwa terdapat 21 anak-anak, 14 perempuan, dan empat lansia—angka-angka yang menurut Kementerian menggarisbawahi dampak eskalasi terhadap warga sipil dan kawasan pemukiman padat penduduk.
Pelanggaran-pelanggaran Israel ini mengikuti pola serupa yang sudah biasa dihadapi penduduk Palestina Gaza: Hamas memberikan konsesi, dan Israel makin mengeskalasi permusuhan untuk menjaga tekanan militer serta melanggengkan perang genosida. Serangan-serangan baru ini makin memperdalam keraguan di antara banyak penduduk Palestina di Gaza yang menyebut bahwa kejahatan tersebut menenggelamkan harapan yang sempat dimunculkan oleh pengumuman Trump.
“Realitas di lapangan sama sekali tidak menunjukkan bahwa Israel bergerak menuju penyelesaian yang jujur,” ujar Eyad Awadallah (55 tahun), warga Kota Gaza yang tinggal di dalam tenda di Tal al-Hawa bersama 6 anggota keluarganya, kepada Mondoweiss. “Juga tidak memberi sinyal bahwa Israel berniat menghormati apa yang diumumkan Trump tentang pencapaian kesepakatan dan penghentian perang”.
“Kami sudah terbiasa dengan tahapan-tahapan yang biasa terjadi dalam kesepakatan apa pun dengan Israel,” tambahnya. “Pihak Palestina memenuhi komitmennya, menjalankan kewajibannya, dan memberikan konsesi-konsesi yang menyakitkan; Israel menghindar dari tanggung jawabnya dan melanjutkan perangnya yang tiada henti terhadap penduduk Palestina”.
Awadallah juga menyebut eskalasi terbaru ini mengirimkan pesan politik yang lebih luas. “Saya percaya ini adalah pesan yang jelas dari Israel kepada penduduk Palestina di Gaza dan kepada dunia,” terangnya. “Pesan itu menyatakan bahwa mereka tidak merasa terikat oleh keputusan apa pun, bahwa kata terakhir berada di tangan Israel. Bahkan ketika keputusan itu datang dari sekutu terdekat Israel, Presiden Donald Trump, Israel ingin menunjukkan bahwa merekalah, bukan Presiden Amerika, yang memegang keputusan akhir”.
Menyusul pemboman yang makin meningkat, Hamas menuduh Israel sengaja memperkuat operasi militernya dalam upaya merusak pemahaman yang telah dicapai bersama para mediator, termasuk Amerika Serikat, mengenai keberlanjutan kesepakatan gencatan senjata.
Dalam pernyataannya pada 2 Agustus, Hamas menyebut bahwa “pemboman kriminal dan kalap” di Gaza, yang mengakibatkan musnahnya seluruh anggota keluarga, merupakan “eskalasi yang disengaja” dari pihak Israel, dan bertujuan untuk “mengganggu pemahaman yang dicapai dengan para mediator, termasuk pemerintahan AS, untuk menyelesaikan pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata”.
“Kami Tidak Percaya Israel, dan Kami Tidak Percaya Amerika”
Tak lama setelah pengumuman kesepakatan dengan Board of Peace, Hamas menyatakan bahwa kemajuan apa pun pertama-tama bergantung pada penghentian serangan militer oleh Israel dan kepatuhan terhadap komitmen fase pertama gencatan senjata, yang mencakup masuknya bantuan. Gerakan tersebut menekankan bahwa pembahasan mengenai “senjata berat” terikat pada kerangka politik yang lebih luas yang mencakup penarikan penuh Israel dari Gaza, dimulainya upaya rekonstruksi dan pemulihan awal, penempatan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), kedatangan pasukan perlindungan internasional, serta jaminan bagi hak penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan negara Palestina.
Menurut prinsip-prinsip kesepakatan yang dipublikasikan, administrasi sipil dan keamanan internal akan dialihkan ke NCAG, yang akan beroperasi di bawah prinsip “satu otoritas, satu hukum, dan satu senjata”. Namun para pejabat juga menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak menuntut gerakan untuk menyerahkan persenjataan beratnya kepada Israel atau entitas non-Palestina mana pun, melainkan menempatkan senjata-senjata tersebut di penyimpanan yang aman di bawah otoritas NCAG.
Senjata api pribadi akan tetap tunduk pada hukum Palestina, dengan komite bertindak sebagai satu-satunya otoritas untuk perizinan dan pendaftaran, menurut teks kesepakatan tersebut. Namun bagi banyak penduduk Palestina di Gaza, detail kesepakatan itu tidak penting. Pertanyaan yang jauh lebih krusial adalah apakah Israel akan mematuhinya, dan jawabannya datang dalam hitungan hari.
“Saya tidak percaya Israel pernah menghormati suatu kesepakatan,” kata Raed Darwish (44 tahun), seorang warga terisolasi asal Kota Gaza yang tinggal di tenda bersama 11 anggota keluarganya. “Setiap kali mereka mendapatkan apa yang diinginkannya melalui tekanan militer, mereka meninggalkan komitmennya”.
Darwish menunjuk pada pelaksanaan fase pertama gencatan senjata Oktober 2025, dengan berargumen bahwa Israel menghentikan pembomannya hanya sampai tawanan Israel dan jasad warga Israel yang tewas dikembalikan.
“Begitu hal itu terpenuhi,” katanya, “pemboman berlanjut dengan intensitas yang bahkan lebih dahsyat. penduduk Palestina sekali lagi menjadi sasaran serangan udara dan pembunuhan harian”.
Dalam pandangannya, usulan terbaru ini sedikit berbeda dari kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, karena Hamas sebenarnya telah menerima banyak dari syarat-syarat ini beberapa bulan sebelumnya.
“Hamas setuju untuk melepaskan otoritas pemerintahan dan mengalihkan tanggung jawab ke NCAG. Namun Israel mencegah Komite tersebut masuk ke Gaza. Hambatannya tidak pernah datang dari pihak Palestina” jelasnya.
Baca Juga:
Seperti banyak penduduk Palestina yang terpaksa mengungsi, Darwish menyebut prioritasnya bukanlah politik, melainkan pulang ke rumah. Lebih dari 1,9 juta penduduk Palestina tetap terlantar di seluruh Gaza, banyak yang tidak dapat kembali karena area luas di dekat “Garis Kuning” yang diperluas oleh Israel—yang membagi Gaza—tetap tidak dapat diakses.
Bagi Darwish, negosiasi gagal selama berdekade-dekade telah menyisakan sedikit sekali kepercayaan penduduk Palestina terhadap janji-janji yang dibuat oleh Israel maupun Amerika Serikat.
“Kami tidak percaya Israel, dan kami tidak percaya Amerika,” tegasnya. “Penilaian itu lahir dari pengalaman. Sejak Perjanjian Oslo, penduduk Palestina berulang kali memberikan konsesi demi janji-janji perdamaian. Israel terus memperluas pendudukannya sementara penduduk Palestina terus berjatuhan. Perang ini hanyalah contoh terbaru.”
Meski demikian, tidak semua penduduk Palestina memiliki pandangan yang sama dengan Darwish. Sebagian percaya Hamas memperpanjang perang dengan menolak syarat-syarat Israel pada tahap-tahap awal. Menerima syarat-syarat tersebut diakui akan sangat menghinakan, namun mereka berargumen bahwa jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil secara terus-menerus pada akhirnya melampaui beban politik tersebut.
“Hamas seharusnya menerima syarat ini sejak awal,” ujar Alaa Abu Asi (39 tahun), seorang ayah 4 anak yang terpaksa mengungsi dan tinggal di dalam tenda di barat Kota Gaza. “Sebaliknya, mereka terus menolaknya. Hasilnya adalah lebih banyak kehancuran, lebih banyak kematian, dan lebih banyak penderitaan. Jika ini disepakati lebih awal, mungkin kita tidak akan mencapai tingkat malapetaka sejauh ini”.
Baca Juga:
Abu Asi mempertanyakan nilai praktis dari senjata Hamas sepanjang perang, seraya mencatat bahwa Israel terus melakukan pembunuhan terhadap para pemimpin senior Hamas dan menjalankan operasi militer meskipun gerakan tersebut tetap mempertahankan persenjataannya.
Hamas Menyatakan Akan Mematuhi, Namun Bisakah Israel?
Bagi banyak penduduk Palestina, masalah senjata tetap bernilai sangat simbolis. Bahkan mereka yang sudah kelelahan oleh perang yang berlangsung hampir tiga tahun sering kali menganggap pelucutan senjata sebagai bentuk penghinaan nasional dan tanda kekalahan, terlepas dari penegasan Hamas bahwa kesepakatan tersebut hanya menyerukan pembekuan dan penyimpanan senjata berat, bukan penyerahan secara resmi.
Bagi Sumaya al-Muqaddama (25 tahun), seorang ibu pengungsi yang tinggal di Deir al-Balah, perdebatan soal senjata terasa sangat jauh dari realitas bertahan hidup sehari-hari. “Yang penting bagi keluarga-keluarga di Gaza adalah sekadar kembali ke rumah, meskipun rumah-rumah itu telah hancur,” ujarnya. “Kami ingin penderitaan ini berakhir: pencarian makanan dan air bersih yang tiada henti, panas yang tak tertahankan di dalam tenda, serta hidup di antara tikus dan wabah penyakit”.
Ia menyebut penduduk Palestina memasuki negosiasi dengan posisi tawar yang amat lemah sementara Israel terus melancarkan tekanan militer.
Baca Juga:
“Israel bernegosiasi sambil terus membunuh warga sipil. Mereka menggunakan pemboman, pengungsian paksa, serta pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak sebagai bentuk tekanan. Namun warga Palestina tidak memiliki sarana sebanding untuk menerapkan tekanan semacam itu,” katanya.
Al-Muqaddama juga menuduh pemerintah negara-negara Barat membiarkan operasi militer Israel sambil mencap perlawanan Palestina sebagai terorisme. “Negara-negara yang berbicara tentang hak asasi manusia terus memasok Israel dengan senjata, uang, dan perlindungan politik, sementara warga Palestina yang mempertahankan tanahnya diberi label teroris”.
Ia mengenang bahwa kesepakatan gencatan senjata sebelumnya juga menjanjikan bantuan kemanusiaan, namun mengatakan Israel gagal memenuhi komitmen tersebut.
“Mereka bahkan tidak melaksanakan ketentuan kemanusiaan yang telah disepakati,” tegasnya. “Sebaliknya, pengiriman bantuan ditunda dan dihalangi. Setiap penduduk Palestina tahu sejarah ini. Itulah mengapa orang-orang di sini tetap skeptis”.
“Kami percaya Hamas akan mematuhi kesepakatan ini karena mereka punya sedikit pilihan. Pertanyaan sesungguhnya adalah siapa yang akan menjamin bahwa Israel melakukan hal yang sama,” tambah al-Muqaddama.
Baca Juga:
Ia menilai bahwa peningkatan jumlah korban sipil yang terus berlanjut dan perluasan serangan udara sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan, telah membuktikan penegasan ini. Ia menyebut tanggung jawab kini berada di tangan masyarakat internasional, khususnya Presiden Donald Trump yang secara terbuka merayakan kesepakatan tersebut, untuk memastikan pelaksanaannya.
“Jika kesepakatan ini ingin memiliki arti, harus ada yang menjamin bahwa Israel menghormati komitmennya. Jika tidak, ini hanya akan menjadi kesepakatan lain yang berakhir dengan cara yang sama seperti yang lainnya: dengan lebih banyak kehancuran, lebih banyak pengungsian, dan lebih banyak nyawa yang melayang,” kata al-Muqaddama.
___
*Tareq S. Hajjaj adalah Koresponden Gaza untuk Mondoweiss sekaligus anggota Serikat Penulis Palestina.
(T.FJ/S: Mondoweiss)
Agresi IsraelBlokade GazaGenosida GazaIsraelJalur GazaKejahatan KemanusiaanPalestinaPelanggaran Hukum InternasionalTepi BaratTimur Tengah