Harga Sebuah Perdamaian: Ketika Negara Arab Menimbang Normalisasi dengan Israel
FJ
November 11, 2025 3:38 pm
.
7 menit membaca
Gaza, SPNA – Pasca perang Israel di Lebanon, desas-desus mulai beredar di koridor politik: kemungkinan Lebanon bergabung dalam Perjanjian Abraham. Isu itu mencuat bahkan sebelum utusan Amerika Serikat, Tom Barrack, mengusulkan perundingan langsung dengan Israel, sebuah gagasan yang ditolak Beirut, yang memilih tetap berpegang pada “mekanisme” perundingan tidak langsung dengan mediasi Washington.
Kini, bukti menunjukkan bahwa Washington tidak sedang mendorong normalisasi segera dengan Tel Aviv, melainkan membuka jalan menuju perundingan langsung berdasarkan sebuah “dokumen Amerika” sebagai langkah awal menuju apa yang disebut “jalan menuju perdamaian”. Namun paradoksnya jelas terlihat: seruan akan perdamaian ini mengabaikan realitas di lapangan, di mana agresi masih terus berlanjut.
Israel belum mematuhi gencatan senjata, sementara di Lebanon mulai muncul suara-suara yang menyerukan perdamaian dengan pihak yang masih berperang. Kontradiksi itu menempatkan para pendukung “solusi diplomatik” dalam dilema nyata.
Kepala Staf Angkatan Darat Lebanon, Jenderal Rudolphe Haikal, bahkan terpaksa memerintahkan penembakan terhadap drone Israel yang melanggar wilayah udara Lebanon, sebelum kemudian Presiden memerintahkannya untuk merespons setiap upaya invasi darat setelah insiden pasukan Israel menyerbu desa Blida di selatan dan membunuh seorang pegawai pemerintah setempat saat tidur.
Ketika “Perdamaian” Berarti “Penyerahan Diri”
Dua tahun setelah dimulainya Operasi Badai Al-Aqsha pada Oktober 2023, yang disusul pembantaian brutal yang dilakukan Israel di Gaza yang membunuh puluhan ribu penduduk Palestina, serta perang di Lebanon yang juga menelan ribuan korban jiwa, wacana perdamaian kembali mengemuka di dunia Arab.
Di tengah seruan baru untuk berdamai dengan Israel dari sejumlah negara dan media Arab, muncul satu kenyataan yang tak bisa dihindari: perdamaian dari posisi lemah tidak mengakhiri dominasi; justru sering kali memperkuatnya.
Perdamaian dengan syarat demikian tak akan mengubah keseimbangan kekuasaan, kecuali pihak yang kuat mengakui pihak lain sebagai mitra sejajar. Namun itu bukan agenda Israel. Tel Aviv tidak menginginkan perdamaian yang setara, melainkan dominasi dan ekspansi.
Penulis dan pejuang Palestina, Ghassan Kanafani, pernah merangkum hal ini dengan tajam ketika ditanya mengapa ia menolak berdialog dengan Israel. Ia menjawab:
“Apa gunanya berdialog antara pedang dan leher?”
Apa maknanya dialog ketika kekuasaan sepenuhnya berada di tangan yang kuat, sementara pihak lemah hanya bisa memohon (sambil menyerahkan leher untuk disembelih)?
Pertanyaan yang lebih relevan adalah: apakah Israel benar-benar menginginkan penyelesaian adil yang mengakhiri pendudukan dan menciptakan perdamaian berkelanjutan, atau justru mendorong kesepakatan keamanan-ekonomi yang meneguhkan dominasinya dan menuntut penyerahan diri Arab serta Palestina dengan nama “perdamaian”?
Pada 21 Januari 2024, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, “Saya tidak akan berkompromi atas kendali keamanan penuh Israel atas seluruh wilayah di barat Sungai Yordan.”
Pernyataan ini jelas bertentangan dengan gagasan negara Palestina yang berdaulat.
Sikap politik itu berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan permukiman ilegal. Laporan lembaga Eropa dan PBB mencatat 2023–2024 sebagai periode dengan rekor tertinggi dalam pembangunan permukiman dan perampasan tanah di Tepi Barat yang diduduki, sehingga menghapus kemungkinan solusi dua negara.
Wacana Perdamaian di Dunia Arab
Kini di dunia Arab, khususnya Lebanon, sejumlah media mengumandangkan slogan: “Kami menginginkan perdamaian”; “Tidak salah meminta perdamaian”; “Sudah waktunya memecah tabu.”
Pembawa acara televisi Lebanon, Marcel Ghanem, membuka programnya dengan seruan “Pecahkan tabu … kita tidak bisa terus menunda … Ya, kami menuntut perdamaian. Itu bukan kejahatan”.
Sementara Makram Rabah, redaktur pelaksana Now Lebanon sekaligus dosen di Universitas Amerika Beirut (AUB), berpendapat bahwa “tidak ada yang memalukan dalam perdamaian jika perdamaian itu dibuat oleh rakyat berdaulat. Hal yang memalukan adalah terus mati demi perang orang lain”.
Keinginan untuk damai tentu bukan kesalahan. Namun bagaimana jika pihak lawan memandang perdamaian semata sebagai sarana memperdalam dominasi, menundukkan rakyat, dan merebut kekayaan serta tanah mereka?
Ketika perjanjian damai diteken oleh pihak lemah yang menyerahkan banyak hal sementara pihak kuat mempertahankan struktur kolonialnya, maka “perdamaian” itu sejatinya adalah menyerah secara mutlak.
Baca Juga:
Model Qatar: Dominasi Melalui Mediasi
Jauh dari garis depan, Qatar menempatkan diri sebagai mediator internasional dengan hubungan erat ke Washington dan, secara tidak langsung, ke Israel. Pada Maret 2022, PBB menetapkan Qatar sebagai “Sekutu Utama Non-NATO” (MNNA).
Secara teori, status ini memberi Doha keistimewaan pertahanan dan keamanan. Qatar menjadi tuan rumah perundingan, menyalurkan bantuan ke Gaza, berinvestasi dalam proyek Israel, dan mempertahankan hubungan kuat dengan AS yang mengoperasikan Pangkalan Udara Al Udeid.
Ironinya, meski berperan sebagai mediator, Qatar tetap menjadi target. Pada 9 September 2025, Israel melancarkan serangan di Doha yang membunuh anggota delegasi Hamas yang sedang bernegosiasi di sana.
Pertanyaan mendasar pun muncul: selama Israel masih menyerang bahkan pihak penengah yang tak pernah memeranginya, mungkinkah sifat agresif itu berubah?
Baca Juga:
Pengalaman Qatar menunjukkan bahwa agar “perdamaian” bermakna, inisiatif tidak bisa hanya datang dari pihak lemah; harus ada kesediaan dari pihak kuat. Tanpa itu, perdamaian hanyalah ilusi.
Model Normalisasi: Dari Palestina hingga UEA
Pengalaman Otoritas Palestina di bawah Mahmoud Abbas menjadi contoh lain. Selama puluhan tahun, lembaga itu menjalin koordinasi keamanan dengan Israel di Tepi Barat, menahan kader perlawanan, dan menyerahkan daftar tahanan, semua atas nama “koordinasi keamanan”. Namun Israel tetap menuduhnya “mendanai terorisme” karena pembayaran tunjangan bagi tahanan. Bahkan kolaborasi penuh tak menjamin perdamaian; penundukan tetap menjadi norma.
Model Uni Emirat Arab berbeda. Normalisasi dengan Israel berbasis ekonomi dan investasi, bukan keadilan atau penghentian hegemoni. Dalam logika ini, “perdamaian” berubah menjadi komoditas menguntungkan bagi pihak kuat, sebuah layanan demi “stabilitas sementara”.
Di Sudan, negara Arab ketiga yang bergabung dalam Perjanjian Abraham, Israel tidak melihat Khartoum sebagai mitra strategis, melainkan pos keamanan untuk memantau Laut Merah dan jalur penyelundupan. Normalisasi terjadi “dari atas,” bukan antara pihak sejajar.
Baca Juga:
Perdamaian di Atas Kertas, Bukan Keadilan
Mesir dan Israel menandatangani perjanjian damai pada Maret 1979, yang mewajibkan penarikan penuh Israel dari Sinai dalam tiga tahun. Namun, setelah lebih dari empat dekade, hubungan kedua negara tetap dikenal sebagai “perdamaian dingin”, tanda tangan negara Arab tidak otomatis berarti normalisasi di tingkat rakyat.
Kerja sama energi Mesir dengan Israel dan Uni Eropa semakin dalam, tetapi di sisi lain, insiden keamanan di perbatasan menunjukkan rapuhnya “perdamaian” tersebut. Hal serupa terjadi di Yordania, yang setelah tiga dekade perjanjian damai tetap menolak normalisasi penuh, meski kerja sama keamanan dan energi berjalan di belakang layar.
Sementara itu, Suriah yang tak pernah menembakkan satu peluru pun ke Israel justru terus diserang, dan sebagian wilayahnya tetap diduduki. Israel tidak menginginkan negara kuat; yang diinginkan adalah negara lemah yang berfungsi sebagai penjaga perbatasan demi keamanannya sendiri.
Lebanon dan Harga Keadilan
Baca Juga:
Bagi Lebanon, luka perang masih menganga. Ribuan warga dibunub Israel, desa-desa hancur, dan serangan udara Israel terus berlanjut. Bagaimana mungkin berbicara tentang perdamaian tanpa keadilan?
Bagaimana menyerahkan senjata kepada musuh yang belum pernah menunjukkan itikad baik? Pemerintah Lebanon, meski berbeda pandangan soal kelompok bersenjata non-negara, sepakat bahwa Israel belum menepati komitmennya, bahkan terhadap gencatan senjata yang dipatuhi Beirut.
Seruan perdamaian tanpa pemulihan keadilan hanya akan mengulang kesalahan masa lalu: menyerahkan kedaulatan demi janji kosong.
Siapa yang Sebenarnya Menginginkan Perdamaian?
Pengabungan semua fakta, mulai dari kontrol keamanan penuh di barat Sungai Yordan, percepatan permukiman, dan dorongan bagi ibu kota Arab untuk bekerja sama secara bilateral tanpa menyentuh isu Palestina, maka kita tiba pada definisi “perdamaian” menurut Israel: sebuah sistem penundukan dan pencegahan yang menetralkan negara-negara Arab sembari melanggengkan pendudukan.
Pernyataan Netanyahu yang menolak negara Palestina dan kebijakan pemerintahannya di Tepi Barat mengonfirmasi hal ini, baik secara politik maupun praktis. Perdamaian sejati tidak lahir dari posisi lemah, tetapi ketika pihak kuat dipaksa memperlakukan pihak lain sebagai setara.
Demonisasi Perlawanan
Selama bertahun-tahun, mesin propaganda Arab-Barat bekerja sistematis membentuk ulang peta moral masyarakat: Iran, Hizbullah, dan siapa pun yang menolak proyek AS–Israel digambarkan sebagai sumber kekacauan, sementara para agresor dan rezim sekutu mereka tampil sebagai “pembawa perdamaian dan stabilitas”.
Narasi semacam itu memutarbalikkan realitas: yang menolak pendudukan dituduh ekstremis, sedangkan penjajah dipromosikan sebagai pembela kebebasan.
Padahal, bukan perlawanan yang menghancurkan Lebanon, melainkan mereka yang menyerah dan bersekongkol dengan blokade serta pendudukan.
Baca Juga:
Hal yang sama terjadi di Irak, Suriah, Yaman, dan Palestina, di mana agresi disamarkan dengan istilah “demokrasi” dan “perang melawan teror”. Selama wacana “perdamaian” Arab dibangun di atas kerangka semacam ini, maka itu bukanlah jalan menuju keadilan, melainkan perjanjian penyerahan diri yang dikemas dalam nama perdamaian.
(T.FJ/S: The Cradle)