Di Tengah Pengakuan Dunia, Israel Kini Gunakan Sistem Bank untuk Hancurkan Otoritas Palestina
FJ
September 29, 2025 10:35 pm
.
11 menit membaca
*Ditulis oleh: Qassam Muaddi*
Yerusalem, SPNA – Setelah gelombang pengakuan global terhadap Negara Palestina oleh negara-negara Barat dan Eropa yang berpengaruh, Israel semakin meningkatkan langkah-langkahnya untuk menggagalkan arti dari pengakuan-pengakuan tersebut dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan melemahkan dan menjatuhkan Otoritas Palestina (PA).
Awal September 2025 ini, Israel menyetujui rencana pembangunan permukiman besar-besaran yang akan membelah Tepi Barat menjadi dua bagian. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah membuat PA terperosok ke dalam krisis ekonomi dengan menahan hampir 7 miliar shekel (sekitar 35 triliun rupiah) dari uang bea dan pajak milik Palestina. Dalam beberapa bulan terakhir, militer Israel juga telah berkali-kali melakukan invasi ke jantung kota-kota Palestina di Tepi Barat, yang secara resmi berada di bawah kendali PA.
Meskipun demikian, Israel masih belum menggunakan kartu truf terkuatnya dalam merespons pengakuan negara Palestina oleh Barat dan komunitas internasional. Kekuatan itu bergantung pada selembar surat, yang saat ini dipegang oleh Menteri Keuangan Israel yang ultranasionalis, Bezalel Smotrich.
Setiap tahun, Menteri Keuangan Israel memperbarui “surat jaminan (indemnity letter)” yang memungkinkan bank-bank Israel menerima transfer uang dari bank-bank Palestina di Tepi Barat, sambil melindungi bank-bank Israel dari risiko pelanggaran undang-undang anti-terorisme karena bertransaksi dengan lembaga keuangan Palestina.
Tanpa surat ini, bank-bank Israel bisa terkena hukum internasional karena dianggap mendukung pendanaan terorisme, walaupun kenyataannya mereka hanya berurusan dengan bank biasa di Palestina.
Smotrich telah beberapa kali mengancam akan mencabut surat ini, terutama sebagai bentuk protes terhadap sanksi internasional terhadap dirinya dan menteri garis keras lainnya. Jika surat ini benar-benar dicabut, maka sistem perbankan Palestina bisa kolaps, dan PA pun bisa ikut runtuh.
Baru-baru ini, Smotrich memperbarui surat ini secara berkala dalam rentang waktu empat bulan, dan menggunakan masa tenggang antar-pembaruan sebagai alat tekanan politik terhadap PA.
Langkah ini merupakan ujung tombak dari kampanye perang ekonomi Israel terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat. Dan inilah mengapa hal itu berpotensi mempercepat keruntuhan Otoritas Palestina, serta secara de facto mewujudkan realitas apartheid satu negara.
Krisis Perbankan Palestina: Uang Tunai Menumpuk, Ekonomi Terhimpit
Lembaga yang bertindak sebagai bank sentral sementara bagi Otoritas Palestina (PA) adalah Otoritas Moneter Palestina (PMA), yang dilarang mencetak uang atau memiliki mata uang sendiri berdasarkan perjanjian ekonomi yang ditandatangani PA dengan Israel dalam Perjanjian Oslo. Hal ini berarti bahwa hampir setiap transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk Palestina harus melalui Israel.
Mondoweiss mewawancarai seorang pakar ekonomi dan mantan konsultan keuangan PMA, yang sebelumnya memberi nasihat kepada lembaga itu tentang risiko pemblokiran transfer dari bank Palestina ke bank Israel, dikenal sebagai hubungan perbankan koresponden. Konsultan ini berbicara kepada Mondoweiss dengan syarat anonimitas agar dapat berbicara secara bebas. Menurutnya, PMA tidak siap menghadapi badai ekonomi besar yang mungkin akan terjadi.
Risiko Runtuhnya PA Sebagai Entitas Politik
Jika Israel benar-benar memutus hubungan perbankan, menurutnya, hal itu bahkan bisa menyebabkan runtuhnya PA sebagai entitas politik.
Sebagian besar perdagangan Palestina berasal dari atau melalui Israel. Di sinilah peran penting bank: semua pembayaran kepada pedagang dilakukan melalui transfer dari bank Palestina ke bank mitra mereka di Israel.
“Transfer itu dilakukan secara elektronik, dalam bentuk Shekel,” jelas sang konsultan. “Hanya ada dua cara utama untuk memasukkan barang ke Palestina: melalui Israel yang paling dominan dan Yordania. Jika Anda ingin mengimpor barang penting seperti bensin, Anda harus membayar langsung ke rekening pemasok Israel.”
Artinya, jika Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich melarang bank-bank Israel menerima pembayaran dari Palestina, maka para pedagang Palestina tidak akan bisa membayar barang impor dari Israel. Uang yang mereka miliki akan menjadi tidak berguna.
Smotrich sendiri telah beberapa kali mengancam akan mencabut surat jaminan perbankan ini, terakhir pada bulan Juni, sebagai tanggapan atas sanksi dari Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Norwegia terhadap dirinya dan menteri sayap kanan Itamar Ben-Gvir, meskipun PA tidak terlibat dalam pemberian sanksi tersebut.
Dampak Langsung di Lapangan
Selama berminggu-minggu, penduduk Palestina di Tepi Barat mulai merasakan dampaknya. “Pernyataan Smotrich berarti dua hal,” kata konsultan itu. “Bank Israel akan berhenti menerima pengiriman uang tunai dari bank Palestina, dan juga tidak akan menerima transfer elektronik”.
Bagian terakhir ini yang paling mengancam kelangsungan ekonomi Palestina. Bank Israel sebelumnya memang sudah diarahkan untuk menolak pengiriman uang tunai dari Palestina, tetapi mereka masih menerima transfer elektronik. Saat para pedagang masih bisa membayar pemasok Israel secara elektronik, penolakan Israel terhadap uang tunai dari Palestina menciptakan krisis tersendiri.
Baca Juga:
Menurut sang konsultan, hal ini menciptakan kelebihan uang tunai (cash surplus) di pasar Palestina yang tidak bisa digunakan.
“Jumlah uang tunai yang menumpuk di bank-bank Palestina sangat besar, mencapai 14 miliar Shekel (sekitar 70 triliun rupiah), dan tidak bisa diubah menjadi uang elektronik,” jelasnya. Cara menukarkan uang tunai menjadi uang elektronik adalah dengan mengirimkannya ke bank-bank Israel, yang kemudian akan mencatat jumlah tersebut ke dalam rekening bank Palestina. Namun, bank Israel menolak pengiriman ini.
“Hal ini sudah terjadi berkali-kali,” tambahnya. “Sudah berlangsung bahkan sebelum Smotrich mengancam mencabut surat jaminan. Kalau itu terjadi, semua hubungan perbankan akan terputus, bukan hanya pengiriman uang tunai.”
Langkah apa yang dilakukan bank-bank Palestina? Mereka mulai membatasi jumlah setoran tunai yang dapat diterima dari nasabah agar cadangan uang tunai mereka tidak semakin membengkak. Beberapa bank menetapkan batas 20.000 Shekel (sekitar 100 juta rupiah), dan ada juga yang hanya 10.000 Shekel (sekitar 50 juta rupiah).
“PMA tidak mampu mengendalikan situasi,” kata konsultan itu.
Baca Juga:
Hal ini menimbulkan berbagai masalah baru bagi penduduk Palestina, terutama mereka yang gajinya dibayar tunai dan perlu menyetor uang ke rekening agar pembayaran otomatis dan cek mundur mereka tidak ditolak. Akibatnya, banyak cek mulai mental (bounced), dan transaksi terganggu.
Dampak Terbesar: Kelangkaan Bahan Bakar
Dampak paling parah terjadi pada pedagang bensin, karena mereka tidak dapat membayar pemasok Israel.
“Masalahnya, pelanggan SPBU sebagian besar membayar dengan tunai,” jelas sang konsultan. “Namun pemilik SPBU membutuhkan uang elektronik di rekening mereka agar bisa membayar ke pemasok di Israel. Sayangnya, bank Palestina tidak mengizinkan mereka menyetor uang tunai itu.”
Pada pertengahan Juni, ketika perang Israel–Iran memuncak, permintaan bensin tiba-tiba melonjak — warga ingin mengisi penuh tangki mereka karena khawatir akan kekurangan. Namun, SPBU tidak bisa membayar pemasok setelah batas tertentu, sehingga terjadi kelangkaan bahan bakar di Tepi Barat.
Baca Juga:
“Israel dulu sering melakukan hal seperti ini sebagai taktik negosiasi terhadap PA,” kata konsultan itu. “Tapi kali ini berbeda. Ini krisis terparah yang pernah terjadi.”
Potensi Hiperinflasi dan Pasar Gelap
Langkah-langkah tersebut telah membuat ekonomi Palestina lumpuh, katanya. “Kita berbicara tentang miliaran Shekel yang hanya duduk di brankas bank-bank Palestina”.
Meskipun demikian, ini baru separuh dari masalah. Jika Smotrich benar-benar memutus semua hubungan perbankan, termasuk transfer elektronik. Dampaknya akan sangat cepat terasa.
“Bisa terjadi hiperinflasi, karena semua perdagangan harus dialihkan melalui Yordania,” katanya. “Karena rantai pasokan dari Yordania tidak siap, semua barang akan menjadi jauh lebih mahal.”
Baca Juga:
Salah satu solusi potensial adalah menggunakan bank perantara, yang bisa membantu menghindari hambatan regulasi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dijadikan alasan oleh bank-bank Israel. Namun, solusi ini mahal, karena setiap transaksi akan dikenakan biaya tambahan.
Jika semua jalur resmi terputus, konsultan memperkirakan pasar gelap akan tumbuh, meskipun itu juga memiliki biaya dan risiko tersendiri.
“Ekonomi Palestina sudah sangat lelah,” katanya. “Beban ini mulai terlihat. Ekonomi menyusut 30% pada tahun 2024, dan kemungkinan menyusut lebih jauh lagi di tahun 2025.”
Masa Depan Suram Meski Ada Penundaan
Pemutusan hubungan perbankan juga akan membuat Palestina tidak bisa mengimpor barang penting seperti bahan bakar. “Bagaimana Anda bisa membayar semua barang dagangan dan perdagangan dengan Israel?” tanya sang konsultan. “Anda tidak akan bisa berdagang dengan Israel. Ekonomi Palestina akan benar-benar berhenti.”
Pada akhir Juni, Smotrich akhirnya menunda ancaman pengepungan finansial total dengan memperpanjang surat jaminan bank selama empat bulan setelah mencapai kesepakatan dengan kabinet Israel. Sebagai gantinya, kabinet setuju untuk menghukum PA atas upaya membawa Israel ke Mahkamah Internasional atas dugaan genosida di Gaza, dan memberikan konsesi kepada Smotrich dengan menyetujui lima pos pemukim ilegal di Tepi Barat serta ribuan unit perumahan baru bagi pemukim Israel.
Meskipun surat jaminan telah diperpanjang, masalah kelebihan uang tunai belum terselesaikan. Untuk sementara waktu, bank-bank Israel melonggarkan beberapa pembatasan atas pengiriman uang tunai selama musim panas. Namun, bank-bank Palestina kemudian membatasi jumlah setoran nasabah sebagai langkah pencegahan, karena mereka tidak yakin sampai kapan bank Israel akan terus menerima pengiriman tunai. Seperti yang dikhawatirkan, pembatasan kembali diperketat, menjadikan ekonomi Palestina berada dalam kondisi kacau berkepanjangan.
Ekonominya Mulai Hancur
Para pemilik usaha Palestina pertama kali mulai merasakan dampak dari penumpukan uang tunai selama musim panas, yang semakin diperparah oleh pecahnya perang Israel-Iran.
Anton Ghanem, seorang pemilik usaha keluarga berusia tiga puluhan, menjalankan pabrik kardus di utara Ramallah yang telah berdiri sejak tahun 1985.
Baca Juga:
“Kami membuat kotak kardus pertama untuk sebagian besar produk lokal, termasuk pabrik makanan dan obat-obatan Palestina,” kata Ghanem. “Saat ini kami menyuplai restoran, perusahaan dagang, dan hampir semua bisnis yang membutuhkan kotak kardus.”
Perusahaan Ghanem mengimpor lembaran karton mentah melalui perusahaan dagang Israel.
“Dulu, kami selalu melakukan pembayaran dengan mudah ke rekening bank perusahaan Israel,” jelas Ghanem. “Sekarang lebih rumit. Saya punya banyak pembayaran yang saya lakukan dengan cek mundur, terutama kepada penyedia jasa Palestina, dan saya perlu cukup saldo di bank agar cek tidak mental. Tapi karena bank tidak menerima shekel, dan saya dibayar dalam shekel, semuanya dalam bentuk tunai, saya harus mengonversinya dulu ke dolar AS, baru bisa menyetornya ke rekening, karena bank hanya menerima dolar.”
Namun, kurs yang ditetapkan bank lebih rendah dari kurs pasar, jelas Ghanem. “Saya selalu rugi karena harus menukar uang lewat bank seperti ini,” katanya.
Hal yang menggelisahkan Adalah itu belum semua. Ghanem juga harus melakukan pembayaran ke penyedia Israel melalui transfer digital, yang berarti ia harus menyetor lebih banyak shekel setelah dikonversi ke dolar.
“Saya akan rugi lebih besar lagi. Ini menciptakan biaya tambahan,” tambahnya.
Hingga kini, Ghanem masih mampu menanggung kerugian itu tanpa menaikkan harga jual produknya, namun hanya karena ia berharap krisis ini akan segera berakhir. “Kalau krisisnya terus berlanjut, situasinya akan semakin sulit,” ujarnya.
Harga Naik, Barang Menghilang
Beberapa harga barang di Palestina sudah mulai naik, dan untuk beberapa produk, kenaikannya sangat tinggi pada awal musim panas sehingga menghilang dari pasaran.
Jeries Mashriqi, pemilik toko kelontong di wilayah desa-desa timur Ramallah, mengatakan kepada Mondoweiss bahwa grosir tembakau menaikkan harga secara drastis pada awal Juni sehingga ia berhenti menjual produk tersebut.
“Harganya naik karena pembayaran elektronik,” jelas Mashriqi. “Semakin banyak pengecer yang mencoba beradaptasi dengan situasi baru dengan melakukan pembayaran elektronik.”
“Tapi saya harus membayar 10 shekel lebih mahal untuk setiap kotak berisi sepuluh bungkus rokok jika saya membelinya secara elektronik, sedangkan harga jual ke pelanggan tetap sama.”
Mashriqi tidak bisa menaikkan harga eceran karena grosir juga menjual langsung ke pelanggan, sehingga mereka yang mengendalikan harga pasar.
“Jadi, tidak ada untung bagi saya menjual rokok,” katanya. “Saya tidak mendapatkan apa-apa dari penjualannya.”
Beberapa grosir produk lain tidak menaikkan harga untuk pembayaran elektronik, namun mereka mulai menuntut pembayaran elektronik lebih sering.
“Ini mendorong saya sebagai pengecer untuk meminta pelanggan membayar pakai kartu Visa, bukan tunai. Tapi ini tidak berkelanjutan di Palestina.”
Masalah Budaya & Infrastruktur Digital
Dalam ekonomi global yang mengandalkan kartu dan pembayaran digital, pernyataan Mashriqi mungkin terdengar aneh. Tapi di Tepi Barat, sebagian besar transaksi harian masih dilakukan dengan uang tunai.
Misalnya, banyak tukang atau pekerja informal mendapatkan penghasilan mereka secara tunai. Menurut konsultan keuangan yang diwawancarai Mondoweiss, hanya sekitar setengah dari penduduk Palestina di Tepi Barat yang memiliki rekening bank.
Menurutnya, ada cara untuk mengatasi penumpukan uang tunai, tapi karena krisis sudah terjadi, tidak banyak yang bisa dilakukan sekarang.
“Mereka seharusnya lebih awal mendorong transaksi elektronik dan menetapkan biaya tambahan untuk pembayaran tunai dalam shekel,” katanya. “Itu adalah hal yang seharusnya diinvestasikan sejak lama untuk mengurangi ketergantungan kita pada bank-bank Israel.”
Meskipun pembayaran elektronik tetap harus melewati bank Israel, katanya, setidaknya bisa menyelesaikan masalah kelebihan uang tunai.
“PMA dan pemerintah memang berinvestasi dalam infrastruktur, tapi mereka selalu takut untuk mencoba mendorong penggunaan sistem itu.”
Seorang gubernur PMA sempat berusaha memberikan insentif untuk beralih ke pembayaran elektronik, namun diblokir oleh pemerintah sendiri.
“Itu akan membutuhkan perubahan budaya yang besar,” katanya. “Dan pemerintah tidak siap mengambil langkah itu.”
“Itu memang bukan bagian dari budaya masyarakat,” kata Mashriqi mendukung. “Saya memiliki toko besar di jalan utama, dan pelanggan saya datang dari seluruh desa di Timur Ramallah. Tapi banyak usaha kecil yang hanya menghasilkan 50 shekel per hari. Mereka sangat bergantung pada pelanggan lokal. Jika semuanya harus pakai elektronik, mereka akan tutup.”
Terlambat untuk Menyelamatkan
Bahkan jika PA kini bergegas membangun sistem pembayaran elektronik untuk mengatasi krisis kelebihan uang tunai, sang konsultan mengatakan bahwa itu sudah terlambat.
“Kalau krisis ini selesai, kita akan punya waktu dan ruang untuk berinvestasi lebih dalam sistem pembayaran elektronik,” katanya. “Kita bisa menyelesaikannya dalam enam bulan. Tapi saat ini, ekonomi sedang hancur.”
Sekarang, setelah gelombang pengakuan internasional terhadap negara Palestina, Benjamin Netanyahu telah bersumpah akan mengumumkan balasan Israel usai pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump pada 29 September, tepat sebelum masa berlaku surat jaminan Smotrich berakhir. Artinya, masa depan Otoritas Palestina semakin tidak pasti.
___
*Qassam Muaddi adalah jurnalis Palestina yang saat ini menjabat sebagai Palestine Staff Writer di Mondoweiss, sebuah media independen yang berfokus pada isu-isu Palestina, Timur Tengah, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Melalui tulisan-tulisannya, Muaddi kerap mengangkat kisah-kisah kehidupan warga Palestina di bawah pendudukan, kekerasan militer, dan ketabahan masyarakat sipil dalam menghadapi ketidakadilan.
(T.FJ/S: Mondoweiss)