Ditulis oleh: Ibtisam Mahdi*
Yerusalem, SPNA – Di perbukitan gersang di timur Yerusalem, permukiman Israel Ma’ale Adumim terus meluas, menaungi kota Palestina Ezariyah yang sibuk. Di sinilah Israel bersiap memulai pembangunan blok permukiman E1, proyek yang diperkirakan akan membelah Tepi Barat menjadi dua. Sebuah langkah strategis yang dianggap bertujuan untuk menghapus kemungkinan berdirinya negara Palestina secara permanen.
Jika terlaksana, rencana Israel membangun 3.400 unit rumah baru di wilayah tersebut, yang telah mendapat persetujuan akhir pemerintah pada Agustus lalu setelah bertahun-tahun ditunda akibat tekanan internasional, akan secara fisik memutus Yerusalem Timur dari Tepi Barat, mengoyak komunitas Palestina dan membuat gagasan negara Palestina yang menyatu menjadi hampir mustahil.
“Negara Palestina sedang dihapus, bukan dengan slogan, tapi dengan tindakan,” ujar Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, tokoh yang mendorong proyek ini. Sehari sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara simbolis menandatangani rencana ini dalam sebuah upacara di Ma’ale Adumim, seraya menegaskan: “Kami akan menepati janji bahwa tidak akan ada negara Palestina; tempat ini milik kami.”
Pekan lalu, Smotrich bahkan melangkah lebih jauh dengan mengungkap rencana aneksasi 82 persen wilayah Tepi Barat ke dalam Israel, yang akan menyisakan hanya enam kantong populasi Palestina, Ramallah, Nablus, Jenin, Tulkarem, Jericho, dan Hebron, dalam kondisi terisolasi seperti Bantustan, wilayah-wilayah terpisah dan terbatas yang disediakan secara paksa untuk penduduk kulit hitam oleh rezim kulit putih apartheid di Afrika Selatan.

“Mencegah terbentuknya negara Palestina adalah konsensus nasional Israel,” bunyi pernyataan resmi yang menyertai peta rencana itu, lengkap dengan logo Kementerian Pertahanan Israel.
Smotrich menyatakan bahwa percepatan proyek E1 adalah bentuk balasan atas pengakuan sejumlah negara Barat terhadap Palestina, termasuk Australia, Kanada, dan Prancis, yang mengumumkan rencana mereka untuk mengakui Palestina dalam Sidang Umum PBB bulan September. Inggris juga menyatakan akan melakukan hal serupa secara bersyarat, tergantung apakah Israel bersedia menyetujui gencatan senjata di Gaza.
Bagi banyak penduduk Palestina, pengakuan diplomatik ini tak berarti banyak. Omar Abu Zuhour, pemilik tiga kios di pintu masuk Ezariyah, kini menghadapi ancaman penggusuran karena Israel akan membangun jalan baru sebagai bagian dari proyek E1. Jalan ini secara resmi disebut “Jalan Kedaulatan” atau “Fabric of Life Road”, dan dirancang untuk memisahkan jalur lalu lintas antara penduduk Palestina dan pemukim Israel, sekaligus memfasilitasi aneksasi kawasan Ma’ale Adumim.
Abu Zuhour, yang pindah dari Jenin ke Ezariyah setelah perang di Gaza pecah, kini mempertimbangkan ke mana ia harus pindah berikutnya.
“Saya meninggalkan Jenin karena situasinya sudah tidak tertahankan, antrian di pos pemeriksaan tak berkesudahan, dan ekonomi runtuh. Sekarang saya harus cari tempat lain lagi, mungkin kembali ke Jenin, Jericho, Anata, atau kamp pengungsi Shuafat. Tepi Barat hampir habis. Mereka bicara tentang negara Palestina, tapi di mana? Permukiman sudah hampir menguasai seluruh Lembah Yordan, dan segera akan mencapai Hebron. Tidak ada lagi wilayah yang bisa dinegosiasikan,” ujarnya.

7.000 Penduduk Palestina Terancam Pengusiran Paksa
Aneksasi bukan lagi ancaman semata di Tepi Barat, tetapi realitas yang sedang berlangsung. Sekitar 900 gerbang logam dan pos pemeriksaan militer menghalangi pergerakan penduduk Palestina bahkan untuk menjenguk keluarga atau mencari perawatan medis. Permukiman dan pos pemukim baru terus dibangun, bahkan di Area B, wilayah yang secara administratif berada di bawah otoritas Palestina. Sementara itu, kekerasan pemukim meningkat drastis, dengan batas antara pemukim dan tentara kini nyaris tak terlihat.
Penduduk Palestina kini harus terus memantau siaran radio untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pos pemeriksaan, dan setiap perjalanan menjadi penuh perhitungan. Perjalanan dari Nablus ke Hebron, atau dari Ezariyah ke Ramallah, bisa menjadi ujian fisik dan mental, dengan penundaan, penghinaan, dan hambatan yang sewenang-wenang.
Setelah proyek E1 selesai, perjalanan dari utara ke selatan Tepi Barat bisa menjadi nyaris mustahil. Jalan-jalan yang dipisahkan dan pos pemeriksaan militer menjadi pengingat harian bahwa kebebasan dan martabat Palestina sudah dibatasi jauh sebelum negara merdeka terwujud.
Sementara itu, Yerusalem Timur, kota yang telah lama digadang sebagai ibu kota negara Palestina, semakin terisolasi dari Tepi Barat, dikelilingi oleh permukiman, pos pemeriksaan, dan kontrol administratif Israel. Proyek E1 akan memperparah isolasi ini, memutus hubungan dengan kota-kota seperti Ezariyah, yang menjadi pusat aktivitas harian warga Yerusalem Timur.
“Ezariyah akan menjadi pulau yang terisolasi secara geografis,” kata Mohammad Mattar, anggota dewan kota Ezariyah. “Jalan itu akan dibangun tepat di samping rumah-rumah warga, menghancurkan ruang untuk berkembang secara alami. Ribuan dunam tanah akan hilang. Ini akan memaksa banyak warga pindah dan menghancurkan perekonomian lokal.”
Mattar menyebutkan bahwa 112 surat perintah pembongkaran telah dikeluarkan untuk toko, rumah Bedouin, bengkel, pabrik, dan lahan pertanian di sepanjang jalur jalan baru itu. Beberapa bisnis telah memilih untuk mengungsi dan menanggung kerugian, sementara yang lain masih menunggu.
Di Jabal Al-Baba, komunitas Bedouin yang bertetangga dengan Ezariyah, anak-anak bermain di ayunan buatan sendiri di bukit yang menghadap Ma’ale Adumim. Namun, ada rasa takut yang nyata akan masa depan. Jalan dan permukiman baru yang termasuk dalam proyek E1 akan memutus Jabal Al-Baba dan komunitas Wadi Jamal dari Ezariyah, memisahkan mereka dari sekolah, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Menurut Pemerintah Yerusalem dari Otoritas Palestina, hampir 7.000 penduduk Palestina dari 22 komunitas Bedouin terancam pengusiran paksa jika proyek E1 berlanjut.
“Komunitas-komunitas Bedouin ini akan dipaksa pindah ke kota,” jelas Mattar. “Orang-orang yang bergantung pada peternakan akan kehilangan mata pencaharian mereka, lalu jadi beban ekonomi dan sosial, dengan pengangguran tinggi dan sedikit peluang kerja.”
“Kami menghadapi pemerintahan ekstremis, masa depan kami tidak pasti,” kata Atallah Jahaleen, kepala komunitas Jabal Al-Baba. “Kami tidak ingin mengalami pengusiran lagi.” Komunitasnya terdiri dari 80 keluarga, yang berasal dari wilayah Tel ‘Arad di gurun Negev, tempat mereka diusir pada 1948.

Pengakuan Simbolis: Diplomasi Tanpa Aksi Nyata
Di tengah percepatan aneksasi ini, Otoritas Palestina menyambut gelombang pengakuan diplomatik sebagai kemajuan menuju negara merdeka. Pada bulan Agustus, Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shahin menyatakan bahwa delapan negara telah menyatakan rencana mengakui Palestina, sementara 10 negara lainnya masih mempertimbangkan.
Bagi banyak analis, pengakuan ini hanya simbolis dan tidak membawa perubahan nyata di lapangan. Inès Abdel Razek, Direktur Eksekutif Palestine Institute for Public Diplomacy, menyebutnya sebagai “diplomasi performatif”, cara bagi negara-negara untuk seolah-olah bertindak, tanpa benar-benar menghadapi Israel atau menegakkan hukum internasional.
“Apa yang mereka lakukan justru kontradiktif. Mereka mengakui negara Palestina, tapi pada saat yang sama membantu sistem yang sedang menghancurkan negara itu. Ini adalah kemunafikan murni,” ujarnya.
Meskipun 147 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina, permukiman Israel terus berkembang, Gaza hancur lebur, dan Yerusalem Timur semakin terputus. Otoritas Palestina, yang dianggap tak memiliki kekuasaan nyata dan belum pernah mengadakan pemilu dalam hampir dua dekade, tetap dilihat oleh sebagian rakyatnya sebagai tidak sah.
“Bagi PA, pengakuan ini adalah kemenangan, tapi jika kita melihat kenyataan di lapangan, tidak ada yang menyerupai negara Palestina, yang ada hanyalah rakyat Palestina yang berjuang untuk bertahan di tanah mereka,” kata Razek.
Negara di Udara?
Bagi penduduk Palestina seperti Israa Al Areer, seorang ibu empat anak dari Kota Gaza, topik negara Palestina terasa jauh dari kenyataan. Setelah suaminya meninggal dunia akibat serangan udara Israel pada Oktober 2023, ia hanya fokus pada satu hal: bertahan hidup.
“Mengakui negara Palestina di tengah pengungsian, pembunuhan, kelaparan? Tidak ada tempat bagi deklarasi semacam itu dalam hidup saya sekarang. Saya tidak punya tempat tinggal, uang, atau makanan yang cukup. Bagaimana mungkin saya bisa memikirkan sebuah negara?” katanya.
“Jika negara Palestina diakui hari ini, apakah ia akan ada di udara? Tanpa tanah atau rakyat? Pemerintah Israel menghancurkan segalanya. Dunia seharusnya melindungi rakyat dulu dan menghentikan perang. Setelah itu, baru kita bicara soal negara,” keluh Israa Al Areer.
___
*Ibtisam Mahdi adalah seorang jurnalis lepas asal Gaza yang dikenal karena pelaporannya yang mendalam mengenai kondisi sosial di Gaza, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak. Selain menulis untuk +972 Magazine, ia juga bekerja sama dengan organisasi feminis di Gaza dalam bidang pelaporan dan komunikasi.
Sebagai seorang jurnalis yang tinggal di Gaza, Ibtisam Mahdi menghadapi tantangan besar dalam menjalankan profesinya. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh +972 Magazine pada April 2024, ia menggambarkan perjuangannya untuk bertahan hidup bersama keluarganya di tengah kondisi perang yang menghancurkan Gaza. Rumahnya di lingkungan Tal el-Hawa, Gaza City, dibom segera setelah perang dimulai, memaksa keluarganya untuk berpindah-pindah tempat tinggal dalam pencarian perlindungan. Selama enam bulan, ia dan keluarganya tinggal di berbagai tempat, termasuk rumah sakit, menghadapi dingin ekstrem, kelaparan, dan keterbatasan akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan listrik. Meskipun kondisi yang sangat sulit, Ibtisam tetap berusaha untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai jurnalis, meskipun sering kali merasa kewalahan dan tidak berdaya di tengah kehancuran yang terjadi di sekitarnya.
(T.FJ/S: +972 Magazine)