Mengapa Israel Berusaha Memicu Krisis Besar di Tepi Barat?
FJ
Maret 15, 2026 1:51 am
.
7 menit membaca
Ditulis oleh: Qassam Muaddi*
Yerusalem, SPNA – Pengetatan dan kejahatan yang dilakukan Israel di Tepi Barat selama dua tahun terakhir kini terasa seperti kenyataan baru yang harus diterima. Penduduk Palestina mengatakan, tekanan terhadap kehidupan sehari-hari mereka tampaknya akan terus berlangsung. Banyak di antara mereka menggambarkan rezim penutupan wilayah dan penyitaan tanah itu sebagai sesuatu yang “tidak dapat diputar kembali”.
Kebijakan tersebut bertentangan dengan pendekatan lama Israel yang berupaya menghindari “gesekan” di Tepi Barat guna mencegah “ledakan” kemarahan rakyat Palestina sebagai respons terhadap penindasan Israel. Pendekatan itu menjadi kebijakan dominan pemerintah-pemerintah Israel selama bertahun-tahun hingga 7 Oktober 2023.
Pada akhir Februari tahun ini, sesaat sebelum Ramadan dimulai, militer dan lembaga keamanan Israel memperingatkan pemerintah mengenai kemungkinan meningkatnya “kekerasan” Palestina di Tepi Barat. Dalam pengalaman sebelumnya, bulan suci tersebut kerap bertepatan dengan meningkatnya ketegangan politik, terutama karena peran Masjid Al-Aqsha dalam memicu protes terkait hak penduduk Palestina untuk beribadah secara bebas di situs suci itu. Secara historis, Israel berusaha menjaga ketenangan selama periode ini dengan memberikan izin kepada penduduk Palestina dari Tepi Barat untuk mengunjungi Al-Aqsha.
Tahun ini Israel menyimpang dari kebiasaan tersebut. Pemerintah hanya mengeluarkan 10.000 izin kunjungan bagi penduduk Palestina selama Ramadan, jumlah terendah sepanjang sejarah. Situasi itu diperparah dengan pembatasan izin yang hanya berlaku bagi anak-anak di bawah 12 tahun, pria di atas 55 tahun, dan perempuan di atas 50 tahun. Ketika perang Amerika Serikat–Israel melawan Iran pecah, seluruh izin yang berkaitan dengan Ramadan bahkan dicabut.
Kebijakan tersebut muncul setelah para pemukim Israel menyerbu kompleks suci Al-Aqsha sebanyak 24 kali hanya sepanjang Februari, dengan ribuan warga Israel melakukan ritual keagamaan Yahudi di lokasi itu—tindakan yang melanggar status quo yang selama ini berlaku.
Situasi ini menandai eskalasi tajam. Pada masa lalu, provokasi serupa di Al-Aqsha selama Ramadan memicu gelombang protes besar di Yerusalem dan Tepi Barat. Contoh paling menonjol adalah “Intifada Persatuan” tahun 2021 yang meletus akibat provokasi pemukim di Al-Aqsha serta ancaman pengusiran penduduk Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah.
Seolah-olah pemerintah Israel secara sengaja berupaya memicu ledakan di Tepi Barat, bertentangan dengan berbagai peringatan dari lembaga keamanan Israel sendiri mengenai potensi “eskalasi keamanan” yang segera terjadi. Lalu mengapa Israel justru menginginkan konflik semacam itu?
Menciptakan Fakta “Tak Terbalikkan” di Lapangan
Menurut sejarawan Palestina Bilal Shalash, Israel kini memasuki fase baru dalam konflik dengan para musuhnya: upaya mengakhiri konflik secara “menentukan”.
Hal itu tampak jelas dalam agresinya yang sedang berlangsung di Iran dan Lebanon. Namun Tepi Barat juga menjadi arena lain tempat Israel berusaha “membersihkan papan permainan”. “Israel terdorong oleh fakta bahwa sponsor dan sekutu utamanya, Amerika Serikat, juga melakukan hal serupa dalam skala global, dari Amerika Latin hingga Iran,” kata Shalash. “Dalam kasus Iran, negara itu juga menjadi pusat oposisi terhadap dominasi Israel di kawasan.”
Shalash menilai kondisi ini menandai pergeseran dari kebijakan Israel sebelumnya yang melakukan penindasan berkala dalam skala kecil terhadap komunitas Palestina demi mencegah konflik besar. Gelombang represi terbatas semacam itu—yang oleh pejabat Israel disebut sebagai “memotong rumput”—dirancang untuk menjaga ketegangan politik tetap di bawah ambang tertentu dan biasanya diikuti periode stabilitas relatif.
Doktrin ini telah menjadi dasar kebijakan Israel sejak menduduki Tepi Barat pada 1967. Para jenderal Israel kala itu merekomendasikan bahwa selama kehidupan sehari-hari berjalan relatif normal tanpa gejolak besar, tindakan perlawanan dapat ditangani secara individual.
Israel dalam sejarahnya juga beberapa kali meninggalkan strategi tersebut dan memilih meningkatkan penindasan ketika menghadapi gelombang perlawanan Palestina yang tidak terduga. Hal itu terjadi pada akhir 1960-an dan awal 1970-an saat muncul perlawanan bersenjata Palestina, serta pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an ketika Intifada Pertama meletus.
Peristiwa lain termasuk Operasi Defensive Shield pada 2002 sebagai respons terhadap Intifada Kedua, serta eskalasi luar biasa selama dua tahun terakhir setelah 7 Oktober 2023.
Menurut Shalash, operasi terbaru ini menandai perubahan kualitatif. Serangan Hamas membuat para pemimpin Israel menyimpulkan bahwa strategi “memotong rumput” tidak lagi efektif. “Gelombang represi Israel yang semakin intens ini memiliki ciri baru: upaya menciptakan realitas demografis dan geografis yang tidak dapat diputar kembali,” katanya.
Realitas “tak terbalikkan” itu berupa pengusiran ribuan penduduk Palestina—bahkan penghapusan seluruh komunitas—dari berbagai wilayah Tepi Barat, sembari secara de facto mencaplok wilayah-wilayah tersebut. Tujuannya adalah menciptakan hasil yang “menentukan”, yakni menempatkan penduduk Palestina dalam kantong-kantong wilayah terisolasi di dalam wilayah yang telah dianeksasi.
Dalam skenario itu, penduduk Palestina tidak akan memiliki sistem politik sendiri dan hidup dalam kondisi yang mendorong mereka meninggalkan negeri tersebut dalam jumlah besar. Namun, apakah skenario tersebut akan terwujud sangat bergantung pada bagaimana rakyat Palestina bereaksi.
Masyarakat yang Dilemahkan
Menurut Khaled Odetallah, pendiri Popular University of Palestine dan salah satu editor Al-Janub: The Palestinian Journal for Liberation Studies, perbedaan utama antara penindasan Israel saat ini dan sebelumnya adalah kondisi masyarakat Palestina yang telah sangat dilemahkan.
“Israel memanfaatkan kelumpuhan umum dalam masyarakat Palestina akibat penindasan berat yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir, dan bahkan meningkat dua kali lipat sejak Oktober 2023,” kata Odetallah.
Baca Juga:
Menurutnya, Israel secara efektif telah membongkar hampir semua struktur sosial yang bisa memicu respons kolektif masyarakat Palestina—mulai dari penutupan LSM dan organisasi hak asasi manusia, penangkapan massal aktivis serikat dan mahasiswa, hingga pengosongan kamp-kamp pengungsi seperti di Jenin dan Tulkarem.
Tanpa adanya entitas Palestina yang cukup kuat untuk melakukan perlawanan, Odetallah menilai sulit membayangkan bagaimana proses “penyelesaian menentukan” yang kini dijalankan Israel di Tepi Barat dapat dihentikan.
Cara Melawan Rencana “Penentuan” Israel
Gambaran yang disampaikan Shalash dan Odetallah tampak suram. Bahkan menurut Odetallah, situasinya mungkin masih akan memburuk.
“Seluruh relevansi Otoritas Palestina bergantung pada desakan negara-negara Teluk yang mensyaratkan berdirinya negara Palestina sebagai prasyarat normalisasi hubungan dengan Israel. Namun hal itu bisa berubah akibat perang yang sedang berlangsung melawan Iran,” ujarnya.
Baca Juga:
“Kita bukan lagi berada pada tahap awal proses ‘penentuan’ ini,” katanya. “Kita sudah berada di tengah-tengahnya. Secara normal seharusnya muncul reaksi, tetapi sejauh ini hal itu belum terjadi.”
Bagi Odetallah, hal terpenting yang harus dipertimbangkan rakyat Palestina saat ini adalah tetap bertahan di tanah mereka dan menolak tekanan tanpa henti dari Israel yang mendorong mereka untuk pergi. Strategi ini dikenal dengan istilah sumud atau “keteguhan bertahan”.
Ia menekankan bahwa sikap tersebut bukanlah posisi pasif. “Ini adalah upaya mempertahankan kemampuan masyarakat untuk tetap tinggal dan hidup sebagai sebuah kolektif,” katanya. “Keteguhan ini membutuhkan banyak kerja—secara sosial maupun ekonomi—serta dukungan luas, terutama karena ofensif ‘penentuan’ Israel saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.”
Sejak awal Ramadan tiga pekan lalu, pasukan Israel telah melakukan lebih dari 200 penangkapan di Tepi Barat, menurut Palestinian Prisoners Club. Organisasi itu juga melaporkan peningkatan penggerebekan terhadap sel-sel tahanan Palestina oleh petugas penjara Israel. Sementara itu, lebih dari 300 properti milik penduduk Palestina telah dihancurkan di Tepi Barat sejak awal tahun, menurut Jerusalem Legal Aid Center.
Realitas ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya kekerasan para pemukim Israel, yang dalam sepekan terakhir saja telah membunuh lima penduduk Palestina di Tepi Barat.
Baca Juga:
Seluruh langkah tersebut berlangsung menjelang pemilihan umum Israel yang dijadwalkan pada November mendatang. Pada pertengahan Februari, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyampaikan visinya dalam sebuah pidato di permukiman Israel di Tepi Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah Israel berikutnya harus “mencabut Perjanjian Oslo dan memperluas kedaulatan Israel” ke Tepi Barat.
Ia juga menyatakan bahwa Israel harus “mengambil langkah-langkah praktis untuk mendorong emigrasi” penduduk Palestina dari Tepi Barat dan Gaza.
Menurut Smotrich, langkah-langkah itu akan memberikan “solusi jangka panjang” bagi persoalan Palestina. Namun dalam praktiknya, “solusi” tersebut tak lain adalah pembersihan etnis dengan nama lain.
Inilah alasan mengapa pemerintah Israel berupaya memicu ledakan di Tepi Barat: untuk menjadikannya dalih menuju tindakan “penentuan” yang telah lama diincar selama puluhan tahun.
___
Baca Juga:
*Qassam Muaddi adalah penulis staf Palestina untuk Mondoweiss. Ia meliput berbagai perkembangan sosial, politik, dan budaya di Palestina. Tulisan-tulisannya juga pernah dimuat di sejumlah media berbahasa Inggris dan Prancis, termasuk Catholic Terre Sainte Magazine serta beberapa media lainnya.
(T.FJ/S: MEE)