Israel dan Mimpi Basah Etnonasionalis: Netanyahu Rencanakan Pengusiran Rakyat Gaza, Terbesar Setelah Perang Dunia II
Rizky Putra
April 14, 2025 9:48 am
.
6 menit membaca
Ditulis oleh: Christopher Lynn Hedges*
Jalur Gaza, SPNA – Israel bersiap melancarkan kampanye pembersihan etnis terbesar sejak berakhirnya Perang Dunia II. Sejak 2 Maret, seluruh jalur bantuan makanan dan kemanusiaan ke Gaza diblokade. Listrik diputus, mematikan satu-satunya pabrik desalinasi air.
Militer Israel kini telah menguasai separuh wilayah Gaza, sebuah wilayah sempit sepanjang 40 km dan lebar sekitar 6 km, dan mengeluarkan perintah pengungsian terhadap dua pertiga wilayah tersebut, menjadikannya zona terlarang, termasuk kota perbatasan Rafah yang kini dikepung pasukan Israel.
Pada Jumat lalu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa perang terhadap Hamas akan dilancarkan lebih intensif dengan menggunakan segala tekanan militer dan sipil, termasuk evakuasi massal warga Gaza ke wilayah selatan, serta penerapan rencana “relokasi sukarela” yang sebelumnya diusulkan Presiden AS saat itu, Donald Trump.
Sejak Israel secara sepihak mengakhiri gencatan senjata pada 18 Maret, yang sejak awal tidak pernah benar-benar dihormati, serangan bom dan artileri tanpa henti menghantam warga sipil.
Lebih dari 1.400 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 3.600 terluka, menurut data Kementerian Kesehatan Palestina. Rata-rata, 100 anak terbunuh setiap harinya, menurut PBB. Di saat yang sama, Israel tampak sengaja memanaskan ketegangan dengan Mesir, yang diduga untuk membuka jalan menuju pengusiran massal warga Palestina ke wilayah Sinai Mesir.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menegaskan tidak akan ada bantuan masuk ke Gaza sebelum Hamas “dihancurkan” dan 59 sandera Israel yang tersisa dibebaskan. “Bahkan sebutir gandum pun tak akan masuk ke Gaza,” ujarnya.
Namun, tidak ada pihak di Gaza maupun Israel yang benar-benar mempercayai Hamas akan menyerah atau lenyap begitu saja, bahkan setelah kehancuran besar dan pembantaian massal yang mereka hadapi.
Pertanyaannya bukan lagi apakah warga Palestina akan diusir, melainkan kapan dan ke mana mereka akan dipaksa pergi. Para pemimpin Israel tampaknya masih mempertimbangkan apakah mereka akan mendorong warga Palestina melintasi perbatasan menuju Mesir, atau memindahkan mereka ke negara-negara Afrika.
AS dan Israel telah menghubungi tiga pemerintahan Afrika Timur seperti Sudan, Somalia, dan wilayah Somalia untuk membahas kemungkinan membangun pemukiman Palestina.
Langkah pengusiran massal ini berpotensi menimbulkan bencana geopolitik. Stabilitas negara-negara Arab yang menjadi sekutu Washington bisa terguncang, sementara gelombang protes rakyat akan meluas di dunia Arab.
Hubungan diplomatik Israel dengan Yordania dan Mesir, yang kini berada di ambang kehancuran, bisa benar-benar putus. Kawasan ini akan semakin mendekati jurang perang terbuka.
Hubungan diplomatik Israel dengan Mesir dan Yordania berada pada titik terendah sejak Perjanjian Camp David 1979. Kedutaan besar Israel di Kairo dan Amman nyaris kosong setelah stafnya ditarik pulang karena alasan keamanan pasca serangan 7 Oktober.
Mesir menolak menerima duta besar baru Israel, Uri Rothman, dan tidak menunjuk pengganti setelah menarik pulang dubesnya, Khaled Azmi, tahun lalu.
Pejabat Israel menuduh Mesir melanggar perjanjian damai karena menambah kehadiran militer dan membangun instalasi militer baru di Sinai Utara, tuduhan yang dibantah Mesir. Dalam perjanjian tersebut, sebenarnya Mesir memang diizinkan menambah kekuatan militer di wilayah itu.
Mantan Kepala Staf Umum Israel, Herzi Halevi, menyebut tindakan Mesir sebagai ancaman keamanan. Katz mengatakan Israel tidak akan membiarkan Mesir “melanggar perjanjian damai” yang ditandatangani pada 1979. Namun, menurut pihak Mesir, justru Israel-lah yang melanggar perjanjian dengan menduduki Koridor Philadelphia, atau dikenal sebagai Jalur Salahuddin, sepanjang 14 km di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir, yang seharusnya tetap sebagai zona demiliterisasi.
“Setiap aksi Israel di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir merupakan permusuhan terhadap keamanan nasional Mesir,” kata Jenderal Mohammed Rashad, mantan kepala intelijen militer Mesir, kepada surat kabar Asharq Al-Awsat. “Mesir tak bisa diam menghadapi ancaman ini dan harus bersiap menghadapi segala kemungkinan.”
Pejabat Israel secara terbuka menyerukan “relokasi” warga Palestina ke Mesir. Anggota Knesset, Avigdor Lieberman, menyatakan bahwa memindahkan sebagian besar warga Gaza ke Sinai Mesir adalah solusi praktis dan efektif.
Ia membandingkan kepadatan penduduk ekstrem Gaza, salah satu wilayah terpadat di dunia dengan tanah luas yang belum dimanfaatkan di Sinai Utara, serta menekankan kesamaan budaya dan bahasa antara warga Palestina dan Mesir, yang menurutnya menjadikan deportasi itu “alami”.
Lieberman juga menuduh Mesir mendapat keuntungan ekonomi dari situasi politik saat ini sebagai mediator antara Israel dan Hamas, serta dari penyelundupan melalui terowongan dan perlintasan Rafah.
Lembaga pemikir Israel, Misgav Institute for National Security, yang diisi oleh mantan pejabat militer dan keamanan, menerbitkan dokumen pada 17 Oktober 2023 yang menyerukan pemerintah memanfaatkan kesempatan langka untuk mengosongkan seluruh Jalur Gaza dan memukimkan warga Palestina di Kairo dengan bantuan pemerintah Mesir. Sebuah dokumen bocor dari Kementerian Intelijen Israel juga mengusulkan pemindahan warga Palestina ke Sinai Utara serta pembangunan pagar dan zona penyangga untuk mencegah mereka kembali.
Baca Juga:
Pengusiran tersebut kemungkinan akan berlangsung cepat, dengan pasukan Israel yang kini telah menggiring warga Palestina ke area penampungan sempit terus melancarkan serangan udara terhadap mereka, sambil membuka jalur evakuasi menuju perbatasan Mesir.
Hal ini bisa berujung pada konfrontasi mematikan dengan militer Mesir, dan mengguncang pemerintahan Abdel Fattah El-Sisi, yang telah menegaskan bahwa pembersihan etnis warga Palestina merupakan “garis merah”. Dari sana, tinggal selangkah menuju konflik regional yang lebih luas.
Israel telah mencaplok wilayah Suriah dan Lebanon selatan, bagian dari ambisi mereka atas “Israel Raya”, termasuk hasrat menguasai wilayah Mesir, Yordania, dan Arab Saudi.
Israel juga mengincar ladang gas lepas pantai Gaza, serta memiliki rencana membangun kanal alternatif untuk menyaingi Terusan Suez yang akan menghubungkan pelabuhan Eilat di Laut Merah dengan Laut Tengah. Semua ini hanya bisa terwujud bila Gaza dikosongkan dari warga Palestina dan diisi dengan pemukim Yahudi.
Kemarahan publik Arab yang saya saksikan sendiri selama beberapa bulan terakhir saat mengunjungi Mesir, Yordania, Tepi Barat, dan Qatar akan meledak menjadi amukan yang sah jika deportasi massal benar-benar terjadi. Untuk menjaga kekuasaan, rezim-rezim Arab akan terpaksa bereaksi. Serangan teroris, baik oleh kelompok terorganisir maupun pelaku tunggal terhadap sasaran Israel dan Barat, khususnya AS, akan meningkat tajam.
Baca Juga:
Genosida ini adalah mimpi basah bagi para militan Islam dalam merekrut anggota. Washington dan Israel pada level tertentu pasti memahami konsekuensi kebrutalan ini. Namun tampaknya mereka menerimanya, dengan angkuh berusaha melenyapkan “mereka” yang telah mereka singkirkan dari komunitas bangsa-bangsa, mereka yang mereka sebut sebagai “binatang manusia”.
Apa yang dipikirkan Israel dan Washington akan terjadi setelah warga Palestina diusir dari tanah yang telah mereka huni selama berabad-abad?
Apakah mereka membayangkan bangsa yang putus asa, kehilangan harapan, martabat, dan penghidupan, yang sedang dibantai oleh salah satu militer paling canggih di dunia, akan tunduk dengan pasrah?
Apakah menciptakan neraka untuk rakyat Palestina akan mencegah perlawanan, menghentikan serangan bunuh diri, dan menciptakan perdamaian?
Apakah mereka tak memahami kemarahan yang menyebar ke seluruh Timur Tengah dan bagaimana hal itu akan menanamkan kebencian terhadap Barat selama beberapa dekade?
Baca Juga:
Genosida di Gaza adalah kejahatan terbesar abad ini. Ia akan menghantui Israel. Ia akan menghantui seluruh peradaban Barat. Ia akan mendatangkan kejahatan ke depan pintu kita, kejahatan yang kita sendiri timpakan pada bangsa Palestina.
Apa yang kita tabur, itu pula yang akan kita tuai. Dan kita telah menabur ladang ranjau kebencian dan kekerasan.
*Christopher Lynn Hedges adalah jurnalis dan penulis asal AS, dikenal sebagai koresponden perang dan mantan wartawan The New York Times yang turut meraih Pulitzer Prize pada 2002. Ia pernah bertugas di Timur Tengah dan Balkan. Hedges menulis buku-buku kritis seperti War Is a Force That Gives Us Meaning dan American Fascists, serta kini aktif menulis di Scheerpost dan membawakan The Chris Hedges Report. Ia dikenal karena kritik tajam terhadap perang, kapitalisme, dan kemunduran demokrasi.