Saat Israel Memaki Pejabat PBB Setelah Masuk Daftar Hitam Penjahat Perang
Rizky Putra
Juni 22, 2026 7:57 am
.
4 menit membaca
Jalur Gaza, SPNA – Di ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tempat diplomasi seharusnya menjadi bahasa utama, dunia kembali menyaksikan pemandangan yang kelam. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, melontarkan makian dan serangan personal kepada pejabat-pejabat senior PBB yang melaporkan pelanggaran HAM terhadap anak-anak Palestina dan dugaan kekerasan seksual.
Peristiwa itu terjadi dalam acara peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik pada Sabtu, 20 Juni 2026.
Dalam video yang tersebar di media sosial, Danon terlihat tidak hanya sekadar menyampaikan keberatan diplomatik. Ia menuntut pengunduran diri Pramila Patten, Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik. Ia menuduh Patten tunduk pada “obsesi Sekretaris Jenderal PBB untuk menyerang Israel”.
Ketika Vanessa Frazier, Utusan Khusus PBB untuk Anak dan Konflik Bersenjata, mencoba menyampaikan keberatan prosedural, Danon justru membentaknya.
“Diam! Saya yang sedang berbicara sekarang!”
Bukan hanya sekali. Ia kembali melanjutkan serangannya dengan nada yang lebih keras.
“Kalian bekerja untuk PBB dan kalian akan diam sekarang.”
Pernyataan itu menggema jauh melampaui ruang sidang. Sebab yang sedang dimarahi bukan aktivis jalanan, bukan kelompok oposisi politik, melainkan para pejabat internasional yang bekerja berdasarkan mandat resmi PBB.
Ketika Pembawa Kabar Dijadikan Musuh
Kemarahan Israel bukan muncul tanpa sebab.
Beberapa hari sebelumnya, laporan terbaru PBB tentang anak-anak dalam konflik bersenjata mencatat angka pelanggaran tertinggi dalam tiga dekade sejarah pemantauan organisasi tersebut. Laporan itu mendokumentasikan ribuan kasus anak Palestina yang terbunuh, terluka, ditahan, atau kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar akibat operasi militer Israel.
Laporan yang sama juga menempatkan pasukan dan aparat keamanan Israel dalam daftar hitam pelaku pelanggaran berat terhadap anak-anak.
Sementara itu, laporan lain mengenai kekerasan seksual dalam konflik membongkar dugaan kekerasan seksual terhadap tahanan Palestina serta hambatan yang dihadapi badan-badan PBB dalam memperoleh akses investigasi.
Alih-alih menjawab substansi laporan, Israel memilih menyerang para penyusunnya.
Strategi semacam ini bukan hal baru. Ketika fakta-fakta di lapangan sulit dibantah, perhatian publik sering dialihkan kepada pihak yang mengungkap fakta tersebut. Pembawa kabar dijadikan musuh. Pelapor dianggap pelaku.
Daftar Aib yang Sulit Disembunyikan
Masuknya Israel ke dalam “daftar aib” PBB terkait pelanggaran terhadap anak-anak menjadi pukulan diplomatik yang berat. Daftar tersebut bukan sekadar simbol. Selama bertahun-tahun, daftar itu identik dengan kelompok-kelompok bersenjata dan aktor konflik yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap anak-anak dan kini nama Israel berada dalam daftar yang sama.
Bagi pemerintah Israel, terutama di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap perang di Gaza, status tersebut menjadi noda yang sulit dihapus.
Namun kemarahan tidak mengubah fakta. Membentak pejabat PBB tidak akan menghidupkan kembali anak-anak yang telah tewas.
Menuduh laporan sebagai bias tidak otomatis menghapus dokumentasi yang telah dikumpulkan. Menyerang kredibilitas penyelidik tidak membatalkan penderitaan para korban.
Ironi yang Sulit Diabaikan
Ada ironi besar dalam semua ini. Israel hari ini mungkin merasa cukup kuat untuk memarahi, menekan, bahkan merendahkan lembaga internasional yang mengkritiknya. Namun sejarah mencatat bahwa negara itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari PBB.
Pada 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 181 yang merekomendasikan pembagian Palestina menjadi negara Arab dan negara Yahudi. Resolusi inilah yang menjadi landasan internasional utama bagi berdirinya Israel.
Setahun kemudian, Israel memproklamasikan kemerdekaannya dan memperoleh pengakuan luas dari komunitas internasional. Pada 1949, Israel resmi diterima sebagai anggota PBB.
Baca Juga:
Dengan kata lain, legitimasi internasional yang menjadi fondasi kelahiran Israel lahir dari lembaga yang sama yang hari ini mereka tuduh obsesif, bias, dan memalukan.
Sejarah mencatat sebuah fakta yang tidak bisa dihapus oleh kemarahan diplomatik apapun: Israel berdiri karena keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun hampir delapan dekade kemudian, dunia menyaksikan negara yang lahir dari rahim PBB itu justru memaki, membentak, dan merendahkan lembaga yang pernah memberinya tempat di panggung internasional.
Itulah ironi yang paling tajam dari peristiwa ini. Ketika kritik datang, Israel tidak sedang berhadapan dengan musuhnya. Ia sedang berhadapan dengan organisasi yang dahulu membantu melahirkan dirinya sebagai sebuah negara.
(T.RS)