Rencana Damai Trump-Netanyahu Adalah Perangkap bagi Palestina, Mengapa?
FJ
Oktober 2, 2025 11:10 pm
.
6 menit membaca
Ditulis oleh: Qassam Muaddi*
Gaza, SPNA – Formula yang disampaikan oleh Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sebagai rencana untuk mengakhiri perang di Gaza penuh dengan tanda bahaya. Dengan Perdana Menteri Israel di sisinya, Presiden Amerika Serikat itu menjelaskan bahwa rencananya mencakup pembebasan seluruh sandera Israel di Gaza, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dalam 72 jam pertama setelah kesepakatan tercapai.
Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 250 tahanan Palestina dari penjara, serta mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza. Namun, hanya bagian itulah yang tampaknya jelas dalam proposal tersebut. Sisanya dalam “rencana 20 poin” itu tidak memiliki kerangka waktu yang jelas maupun mekanisme implementasi yang rinci.
Rencana tersebut mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza, akan tetapi hingga 70 persen wilayah Gaza tetap berada di bawah kendali Israel. Kekuatan internasional dan Arab akan mengambil alih pengelolaan Gaza, yang akan dijadikan sebagai wilayah tanpa militer. Seluruh kemampuan militer kelompok perlawanan Palestina akan dilucuti.
Setidaknya secara nominal, rakyat Palestina tidak akan dipindahkan secara paksa dari Gaza secara massal. Sebuah komisi independen dan apolitis akan mengelola kehidupan sehari-hari penduduk Palestina sekaligus mengawasi proses rekonstruksi Gaza.
Komisi ini akan berada di bawah pengawasan sebuah “Dewan Perdamaian” yang dipimpin langsung oleh Trump. Dewan ini juga akan mencakup anggota dari kalangan Palestina dan internasional. Bocoran yang beredar sebelum pengumuman resmi menyebutkan bahwa salah satu nama dalam dewan tersebut adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang kabarnya turut terlibat dalam penyusunan rencana ini.
Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya akan dilucuti, dan bagi anggotanya yang bersedia meninggalkan Gaza akan diberikan jalur aman menuju negara lain. Mereka juga akan dilarang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pemerintahan Gaza.
Hal yang paling signifikan, Otoritas Palestina tidak akan memiliki peran dalam administrasi Gaza sampai melalui serangkaian “reformasi”. Trump juga menyatakan bahwa Netanyahu tidak menerima konsep negara Palestina, dan bahwa dirinya “memahami hal itu.”
Netanyahu, yang keras menolak setiap opsi mengakhiri perang kecuali melalui penyerahan total dan kontrol penuh Israel atas Gaza, menyambut rencana ini dengan penuh kepuasan. Ia menyebut Trump sebagai “sahabat terbaik” yang pernah dimiliki Israel.
Memang tidak mengherankan. Ketentuan-ketentuan yang diumumkan selaras dengan syarat utama Netanyahu untuk mengakhiri perang, Hamas harus membebaskan sandera dan meletakkan senjata, otoritas sipil akan mengelola Gaza, dan Israel tetap memegang kendali akhir.
Rencana ini bahkan memenuhi tuntutan kelompok sayap kanan Israel untuk mengecualikan kekuatan politik Palestina dari pengelolaan Gaza, sekaligus menutup pintu menuju pembentukan negara Palestina. Namun Trump mengklaim bahwa rencana ini dirancang untuk “mengakhiri konflik” di Timur Tengah secara permanen.
Di luar itu, tidak adanya mekanisme implementasi yang jelas maupun batas waktu (kecuali untuk pembebasan sandera Israel) mengingatkan pada upaya-upaya sebelumnya untuk mengakhiri perang di Gaza yang sistematis digagalkan oleh Netanyahu, sebagaimana diakui oleh mantan juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Mathew Miller.
Pada Januari lalu, Israel sempat menyetujui gencatan senjata yang berhasil membebaskan sebagian besar sandera yang ditahan Hamas, termasuk semua warga sipil. Namun Netanyahu terus menunda pengiriman tim negosiasi ke Qatar dan Mesir untuk memulai fase kedua perundingan yang bertujuan mengakhiri perang secara definitif. Kemudian, pada 18 Maret, Israel melanggar gencatan senjata dan kembali membombardir Gaza.
Dilema Hamas
Elemen krusial dalam rencana ini adalah dukungan dari negara-negara Arab dan Muslim, yang diklaim Trump telah diamankan. Para pemimpin Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki dikabarkan telah bertemu dengan Trump beberapa hari sebelum pengumuman rencana tersebut. Salah satu syarat dari negara-negara ini adalah agar jalur diplomasi menuju pembentukan negara Palestina tetap terbuka. Bocoran dari pertemuan tersebut juga menyebut bahwa negara-negara Arab dan Muslim tak hanya akan mengirim pasukan ke Gaza, tetapi juga akan mendanai rekonstruksinya.
Sejak pertemuan itu hingga pengumuman resmi Trump, berlangsung sejumlah pertemuan lain yang melibatkan Netanyahu, Trump, utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, serta Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Kelompok pemukim Israel juga mengirim delegasi ke Washington untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap rencana tersebut kepada Netanyahu sebelum pertemuannya dengan Trump.
Pada Selasa, Qatar mengumumkan bahwa pihaknya telah menyerahkan salinan rencana ini kepada Hamas, dan negara-negara Arab tengah berada dalam tahap “konsultasi”.
Pada Senin malam, para menteri luar negeri dari Turki, Yordania, Qatar, UEA, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, dan Mesir merilis pernyataan bersama yang memuji “upaya tulus” Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, serta menyatakan kesiapan mereka untuk “memberi sentuhan akhir” pada rencana tersebut. Otoritas Palestina pun turut memuji “upaya tulus” Trump, tanpa memberi komentar rinci terhadap isi rencananya.
Sementara itu, dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, menolak rencana tersebut dan menegaskan bahwa Netanyahu tidak memiliki legitimasi untuk mengakhiri perang tanpa mencapai “kemenangan mutlak”. Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menawarkan dukungan politik kepada Netanyahu jika para sekutu sayap kanannya mundur dari kabinet.
Di sisi lain, keluarga para sandera Israel menyebut bahwa rencana Trump adalah “kesempatan terakhir” untuk membawa pulang kerabat mereka. Namun, rencana Trump tampaknya tidak terbuka untuk dinegosiasikan. Pada Selasa, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa Hamas memiliki waktu tiga hingga empat hari untuk menerima rencananya.
Saat pengumuman pada Senin (29/09), presiden AS itu juga menyampaikan langsung kepada Netanyahu bahwa jika Hamas menolak rencana tersebut, maka ia akan mendukung Israel untuk “menyelesaikan tugasnya”. Namun, penyeimbang utama terhadap kekhawatiran dan keberatan dari pihak Palestina adalah kenyataan kehancuran yang terus berlangsung di Gaza.
Baca Juga:
Jika Hamas menolak rencana tersebut atau mengajukan keberatan dan usulan perubahan, baik Israel maupun AS kemungkinan besar akan menggunakan hal itu untuk membebaskan Israel dari tanggung jawab atas fase genosida berikutnya di Gaza. Namun jika Hamas menerima, maka itu bisa berarti menyerahkan seluruh perjuangan Palestina menuju masa depan yang penuh ketidakpastian.
Sementara itu, kelaparan akibat blokade Israel telah merenggut nyawa lebih dari 420 penduduk Palestina, di mana sebagian besar adalah anak-anak. Israel dengan bantuan Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat telah membunuh lebih dari 56.000 penduduk Palestina tak berdosa sejak 7 Oktober 2023 silam.
___
*Qassam Muaddi adalah seorang jurnalis Palestina yang saat ini menjabat sebagai Palestine Staff Writer di media independen Mondoweiss, di mana ia secara konsisten melaporkan isu-isu seputar pendudukan, perlawanan, dan dinamika sosial-politik di Palestina. Dikenal karena tulisan-tulisannya yang tajam dan berperspektif rakyat, Muaddi telah menjadi suara penting dalam mengangkat narasi Palestina ke panggung internasional. Selain Mondoweiss, ia juga pernah berkontribusi untuk media seperti The New Arab dan menulis dalam berbagai bahasa, termasuk Arab, Inggris, dan Prancis. Karyanya tidak hanya mengupas konflik, tetapi juga menyoroti kehidupan sehari-hari warga Palestina di tengah penjajahan, menjadikannya salah satu jurnalis yang paling vokal dan humanistik dalam meliput realitas di tanah kelahirannya.
(T.FJ/S: Mondoweiss)