Opini: Gaza Ditawari Paksaan, Bukan Rekonstruksi
HN
Juni 7, 2026 7:57 pm
.
6 menit membaca
Oleh: Said Arikat, Jurnalis yang berbasis di Washington.
Selama berbulan-bulan, Gaza hampir lenyap ke dalam lubang hitam diplomatik. Sementara wilayah kantong itu mengalami kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, pengungsian massal, dan keruntuhan institusional, inisiatif politik yang seharusnya dirancang untuk mengatasi bencana tersebut tetap lumpuh.
Kemudian pada akhir Mei, Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza dan mantan utusan PBB untuk Timur Tengah, kembali dengan kerangka kerja 15 poin, yang disajikan sebagai peta jalan menuju stabilitas, tata kelola, dan rekonstruksi. Tetapi di balik bahasa birokrasi dan urutan yang diatur dengan cermat terdapat realitas yang sangat berbeda: Rencana tersebut tidak bertujuan untuk membangun kembali Gaza. Rencana itu bertujuan untuk memaksanya. Rekonstruksi telah berubah dari kewajiban kemanusiaan menjadi senjata politik.
Transformasi ini bukanlah kebetulan atau hal sekunder. Ini adalah logika inti dari inisiatif tersebut. Struktur proposal tersebut mengungkapkan prioritasnya dengan sangat jelas.
Rekonstruksi, kebutuhan paling mendesak bagi penduduk Gaza yang hancur, baru muncul pada poin ke-15 dan terakhir, di mana pembangunan kembali skala besar dikaitkan dengan area yang telah disertifikasi sebagai area yang dinonaktifkan dan dikelola secara efektif oleh badan Gaza yang baru. Sebelum warga Palestina dapat membangun kembali rumah, rumah sakit, sekolah, atau infrastruktur, 14 syarat harus dipenuhi, termasuk pelucutan senjata Hamas, penarikan militer Israel secara bertahap, restrukturisasi aparat keamanan Gaza, dan pembentukan badan pemerintahan sementara untuk mengelola urusan sipil dan keamanan hingga Otoritas Palestina yang “direformasi” dapat mengambil alih kendali.
Urutan kejadian ini sangat bermakna secara politis. Kehancuran Gaza diperlakukan bukan sebagai keadaan darurat kemanusiaan yang membutuhkan tindakan segera, tetapi sebagai alat tawar-menawar untuk merekayasa tatanan politik Palestina baru yang selaras dengan kepentingan Israel dan Amerika Serikat. Rekonstruksi, pada intinya, telah dijadikan senjata.
Usulan ini menghidupkan kembali formula pasca-perang yang sudah dikenal dan berulang kali dikemukakan oleh Israel dan digaungkan oleh AS dan pemerintah Barat lainnya: tidak ada pembangunan kembali selama senjata tetap berada di luar otoritas terpusat. Tanggung jawab atas kehancuran Gaza yang terus berlanjut terutama dibingkai sebagai konsekuensi dari penolakan Hamas untuk melucuti senjata. Tetapi argumen ini bergantung pada pengabaian konteks secara sengaja dari realitas Palestina. Perlawanan bersenjata Palestina tidak muncul dari kekosongan, dan militerisasi Gaza tidak dapat dipisahkan dari puluhan tahun pengepungan, pendudukan, fragmentasi wilayah, pencekikan ekonomi, dan runtuhnya alternatif politik secara sistematis.
Dengan mengisolasi senjata Palestina dari kondisi yang menghasilkannya, wacana internasional menjadikan perlawanan sebagai masalah utama sekaligus membuat kondisi tersebut tidak terlihat secara politik. Pembalikan ini telah menjadi ciri khas diplomasi kontemporer mengenai Palestina. Fokus utama tetap pada pengaturan perilaku Palestina daripada menghadapi kekuatan Israel.
Bahkan peringatan utama dalam inisiatif Mladenov mencerminkan asimetri ini. Ia berpendapat bahwa kegagalan untuk menerapkan kerangka kerja tersebut dapat membuat kendali sementara Israel atas sebagian besar Gaza menjadi permanen. Meskipun secara lahiriah merupakan permohonan peringatan untuk kompromi, dalam praktiknya berfungsi sebagai ultimatum politik: Terima rencana yang dipaksakan atau berisiko melegalkan realitas teritorial yang tercipta melalui perang.
Diplomasi semacam itu tidak beroperasi melalui negosiasi bersama. Ia beroperasi melalui kelelahan yang terukur.
Yang membuat inisiatif ini sangat penting adalah waktunya, karena politik Israel bergerak menuju siklus pemilihan berikutnya di mana kompromi politik yang berarti bisa dibilang paling tidak mungkin. Persaingan dalam politik Israel telah lama meningkat di sekitar demonstrasi maksimalisme keamanan terhadap Palestina. Sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dinamika tersebut menjadi semakin ekstrem. Partai-partai bersaing bukan melalui visi penyelesaian konflik, tetapi melalui demonstrasi kekerasan militer, usulan kebijakan yang menghukum, dan absolutisme retorika. Dalam iklim ini, moderasi menjadi berbahaya secara elektoral.
Realitas politik tersebut secara dramatis mempersempit ruang bagi tokoh-tokoh seperti Mladenov. Meskipun ditunjuk oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengawasi implementasi kerangka kerja Gaza yang lebih luas, otoritasnya tampaknya hanya ada dalam batas-batas yang ditoleransi oleh Israel. Laporan bahwa beberapa anggota komite Palestina yang dimaksudkan untuk mengelola Gaza telah menawarkan pengunduran diri mereka setelah berbulan-bulan menganggur, akses terbatas, dan implementasi yang terhenti bukanlah hal yang mengejutkan. Inisiatif ini sejak awal dibatasi oleh realitas struktural yang tidak dapat diatasi oleh utusan mana pun.
Kelumpuhan komite tersebut semakin menggarisbawahi sifat dari proses tersebut. Ini bukanlah mediasi independen yang berakar pada prinsip-prinsip netral atau hukum internasional. Ini adalah proyek politik yang dikelola AS dan beroperasi dalam batasan-batasan yang ditetapkan Israel. Oleh karena itu, inisiatif ini berisiko menjadi kurang sebagai mekanisme perdamaian dan lebih sebagai mekanisme untuk mengelola fragmentasi Palestina di bawah pengawasan internasional.
Bahaya yang lebih luas melampaui usulan langsung tersebut. Jika rekonstruksi secara permanen terikat pada kepatuhan politik, maka akan tercipta preseden: Pemulihan kemanusiaan berhenti diperlakukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi kepada warga sipil. Kebutuhan dasar warga sipil menjadi hak istimewa bersyarat yang didistribusikan sesuai dengan kriteria politik yang dipaksakan dari luar.
Pergeseran itu membawa implikasi yang mendalam. Penderitaan warga sipil dapat diinstrumentalisasi tanpa batas waktu. Seluruh populasi dapat dipertahankan dalam kondisi kehancuran sampai mereka menghasilkan hasil politik yang dapat diterima oleh kekuatan dominan. Rekonstruksi bukan lagi tentang memulihkan kehidupan manusia. Itu menjadi bagian dari arsitektur disiplin politik yang lebih luas.
Sementara itu, komunitas internasional menyajikan pengaturan ini sebagai realisme pragmatis. Namun, sejarah hanya memberikan sedikit bukti bahwa sistem yang dibangun di atas asimetri paksa menghasilkan perdamaian yang langgeng. Perjanjian yang dipaksakan melalui ketidakseimbangan yang luar biasa mungkin untuk sementara menekan ketidakstabilan, namun jarang menghilangkan keluhan mendasar yang mendorong konflik. Lebih sering, perjanjian tersebut melembagakan kebencian sambil menunda ledakan di masa depan.
Hal ini terutama berlaku di Gaza, di mana beberapa generasi telah mengalami siklus kehancuran berulang yang diikuti oleh proses rekonstruksi yang dikelola secara eksternal yang pada dasarnya tidak mengubah realitas politik yang mendasarinya. Infrastruktur hanya diperbaiki secara minimal dan selektif, bantuan kemanusiaan berkembang sebentar, deklarasi diplomatik bertambah banyak, dan kemudian siklus tersebut berulang.
Inisiatif saat ini berisiko mengulangi pola tersebut. Kelemahan utamanya adalah asumsi bahwa perilaku politik Palestina dapat direkayasa melalui rekonstruksi bersyarat tanpa menghadapi realitas pendudukan, pengepungan, dan ketidaksetaraan struktural. Stabilitas yang dipaksakan melalui perampasan hak pada dasarnya rapuh. Populasi yang ditolak kedaulatannya, mobilitasnya, kelangsungan ekonominya, dan peran politiknya tidak dapat dikelola secara administratif untuk tunduk dalam jangka panjang.
Gaza tentu membutuhkan rekonstruksi. Tetapi rekonstruksi yang terlepas dari keadilan politik hanya membangun kembali infrastruktur keruntuhan di masa depan.
Itulah mengapa masalah sebenarnya bukanlah apakah inisiatif 15 poin Mladenov berhasil atau gagal secara teknis. Masalah yang lebih dalam adalah logika politik yang mendasarinya: keyakinan bahwa hak-hak Palestina, pemulihan, dan normalitas harus tetap bersyarat, ditunda, dan tunduk pada perhitungan keamanan eksternal.
Selama logika itu mengatur diplomasi internasional, Gaza akan tetap terjebak dalam siklus tanpa akhir: rekonstruksi berulang kali dijanjikan, diberikan secara selektif, dan pada akhirnya digunakan bukan untuk menyelesaikan konflik tetapi untuk mengelola konsekuensinya.
(T.HN/S: Aljazeera)