Tanah Dirampas, Pendidikan Ditekan: Israel Paksa 45 Ribu Siswa Palestina di Al-Quds Gunakan Kurikulum Israel

Al-Quds, SPNA — Tahun ajaran baru di Al-Quds Timur berlangsung di tengah perubahan besar dalam sistem pendidikan Palestina. Untuk pertama kalinya sejak pendudukan Israel pada 1967, seluruh siswa baru kelas satu dan kelas tujuh di sekolah-sekolah resmi di wilayah tersebut akan mengikuti kurikulum Israel.

Menurut laporan Haaretz yang dikutip Maan News, sekitar 45 ribu dari 120 ribu siswa Palestina di Al-Quds kini belajar menggunakan kurikulum Israel, atau sekitar 38 persen. Perubahan tersebut menjadi bagian dari proses yang disebut sebagai “Israelisasi” pendidikan.

Penggunaan kurikulum Israel juga memunculkan persoalan terkait materi yang diberikan kepada siswa. Laporan tersebut menyebut buku Menjadi Warga Negara Israel: Negara Yahudi dan Demokratis sebagai salah satu bahan ajar, meskipun sebagian besar warga Palestina di Al-Quds berstatus penduduk tetap, bukan warga negara Israel, dan tidak memiliki hak memilih anggota Knesset. Kondisi ini dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan status mereka, terlebih sekitar 40 persen penduduk kota merupakan warga asli Al-Quds yang tidak memiliki kewarganegaraan Israel.

Penggunaan kurikulum Israel memiliki latar belakang yang berlangsung selama beberapa dekade. Menurut laporan Haaretz, pada awalnya sebagian orang tua Palestina memilih kurikulum Israel karena semakin terputusnya hubungan Al-Quds dengan Tepi Barat.

Kondisi itu berkembang sejak penutupan wilayah pada masa Intifada Pertama, pembangunan tembok pemisah dan kebijakan yang membatasi reunifikasi keluarga. Sebagian orang tua juga melihat kurikulum Israel sebagai jalan menuju kesempatan ekonomi dan pendidikan tinggi di Israel, termasuk untuk melanjutkan studi di Universitas Yerusalem.

Namun, penggunaan kurikulum tersebut kemudian meluas seiring tekanan dari pemerintah kota yang dikuasai Israel dan Kementerian Pendidikan Israel untuk menggantikan kurikulum Palestina.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Guru dari Tepi Barat terhalang masuk

Persoalan pendidikan tahun ini tidak hanya menyangkut kurikulum. Sejumlah sekolah swasta di Al-Quds, termasuk sekolah Kristen, menghentikan kegiatan belajar pada Selasa (1/9/2026) setelah sejumlah guru dan tenaga pendidik dari Tepi Barat tidak dapat memasuki kota karena izin mereka tidak diterbitkan atau diperpanjang.

Israel mewajibkan warga Palestina dari Tepi Barat memperoleh izin khusus untuk memasuki Al-Quds Timur, termasuk untuk bekerja, belajar, berobat, dan beribadah. Kementerian Pendidikan Palestina menyatakan ketentuan tersebut secara langsung menghambat kegiatan belajar mengajar.

Tekanan terhadap guru juga muncul melalui kebijakan lain. Pada Januari 2026, Knesset mengesahkan undang-undang yang melarang sistem pendidikan Israel mempekerjakan guru yang memperoleh gelar dari institusi yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina.

Menurut Haaretz, sekitar 6.700 guru bekerja dalam sistem pendidikan Arab di Al-Quds dan sedikitnya 60 persen memiliki gelar sarjana dari institusi pendidikan tinggi Palestina.

Pendidikan dan kehidupan warga Palestina   

Kementerian Pendidikan Palestina menyatakan bahwa kebijakan Israel juga berdampak terhadap sekolah-sekolah UNRWA, lembaga yang menggunakan kurikulum nasional Palestina serta pembangunan gedung sekolah.

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

Kementerian menilai berbagai tindakan tersebut merupakan bagian dari kampanye yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pendidikan di Al-Quds serta menyebutnya sebagai upaya menghapus identitas nasional Palestina. Kementerian menegaskan hak siswa Palestina untuk memperoleh pendidikan dan mempelajari kurikulum nasional mereka serta menyerukan tindakan internasional untuk menghentikan kebijakan tersebut.

Perubahan pendidikan ini berlangsung ketika kehidupan warga Palestina di Al-Quds sendiri terus menghadapi keterpisahan dengan wilayah sekitarnya. Menurut laporan Maan News, sekitar 100 ribu warga Palestina terpisah dari pusat kota akibat permukiman dan tembok pemisah. Persoalan perumahan, pemindahan keluarga dan pembangunan permukiman juga masih berlangsung.

Pada saat yang sama, kehidupan sehari-hari semakin mempertemukan warga Palestina dengan masyarakat Israel di universitas, tempat kerja dan transportasi umum. Laporan Haaretz mencatat bahwa penggunaan kurikulum Israel tidak dengan sendirinya menghilangkan identitas Palestina. Warga Palestina di Israel, misalnya, telah mempelajari kurikulum tersebut selama 78 tahun namun tetap mempertahankan identitas mereka.

Di Al-Quds, proses perubahan pendidikan itu kini berlangsung bersamaan dengan persoalan izin guru, status kewarganegaraan, keterpisahan wilayah dan kebijakan terhadap sekolah Palestina.

(T.RS/S:MEMO) 

Baca Juga:

Punya Pilot WNI, Israel Minta Pesawat Ethiopian Airlines Putar Balik