Washington, SPNA – Berdasarkan laporan media Israel, Haaretz yang diterbitkan pada Jumat (07/11/2025), Israel meluncurkan operasi multimiliar dolar untuk membentuk kembali opini publik di Amerika Serikat melalui operasi pengaruh terkoordinasi yang memadukan pemasaran digital, kecerdasan buatan (AI), pelacakan lokasi, dan pesan keagamaan. Operasi ini terutama menargetkan komunitas konservatif dan evangelikal di AS.
Dokumen yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing (FARA) AS menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, dan Badan Periklanan Pemerintah Israel (LAPAM) menggandeng sejumlah perusahaan AS melalui Havas Media Jerman untuk menjalankan operasi “hasbara” berskala besar.
Kontrak terbesar, senilai 6 juta dolar AS, ditandatangani dengan Clock Tower X (sebuah perusahaan milik mantan kepala operasi digital Donald Trump, Brad Parscale) untuk memproduksi dan mendistribusikan sekitar 100 konten utama pro-Israel setiap bulan serta ribuan versi turunannya, terutama di TikTok, Instagram, dan YouTube.
Pesan-pesan tersebut akan disebarluaskan melalui Salem Media Network, konglomerat media Kristen konservatif yang kini juga dipimpin Parscale.
Inisiatif kedua senilai 3 juta dolar AS diusulkan oleh perusahaan konsultan evangelikal Show Faith by Works milik Chad Schnitger untuk merespons menurunnya dukungan di kalangan muda evangelikal.
Dengan menggunakan “argumen berbasis Alkitab,” operasi ini berupaya mengaitkan Palestina dengan Hamas dan Iran, sembari menampilkan Israel sebagai pusat ilahi dalam iman Kristen.
Rencana tersebut digambarkan sebagai “operasi geofencing terbesar dalam sejarah AS,” yang memetakan gereja dan perguruan tinggi Kristen di empat negara bagian barat guna mengidentifikasi serta melacak jamaah untuk penargetan iklan berkelanjutan, dengan perkiraan jangkauan sekitar 12 juta orang.
Kementerian Luar Negeri Israel membantah bahwa rencana tersebut dijalankan, dan menyebut klaim itu sebagai “disinformasi.”
Dokumen tambahan menunjukkan adanya kontrak dengan firma yang berafiliasi dengan Partai Demokrat, SKDKnickerbocker, untuk mengoperasikan jaringan bot yang “membanjiri” media sosial dengan pesan pro-Israel, serta dengan Targeted Communications Global untuk mempromosikan pariwisata Israel melalui para influencer.
Proyek lain, “Esther Project” yang dikelola oleh Bridges Partners, merekrut 14 hingga 18 influencer untuk membuat ratusan unggahan setiap bulan guna mendukung Israel. Hal ini sejalan dengan upaya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memobilisasi kepribadian daring sebagai “prajurit digital”.
Salah satu klausul dalam kontrak Parscale mencantumkan “Operasi Pencarian dan Bahasa” yang dirancang untuk memengaruhi mesin pencari dan sistem AI generatif, termasuk ChatGPT dan Claude. Haaretz menyebut ini sebagai upaya terdokumentasi pertama oleh sebuah negara untuk membentuk cara chatbot AI membingkai wacana tentang Israel.
Dokumen internal yang dikutip Haaretz menunjukkan bahwa lembaga nirlaba yang didukung negara, Voices for Israel, mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai “alat inti” dalam pengelolaan persepsi publik.
Operasi ini memperluas apa yang disebut Netanyahu sebagai “Front Kedelapan” dalam perang genosida Israel, sebuah ofensif digital untuk menghapus bukti kejahatan perang di Gaza dan membentuk ulang opini global.
Disebut sebagai “Kubah Besi Digital” (Digital Iron Dome), strategi ini menggabungkan pengawasan berbasis AI, pelaporan massal, dan jaringan influencer untuk menekan serta menggantikan narasi perlawanan.
Platform seperti TikTok dan Meta telah menghapus jutaan unggahan yang berisi kritik terhadap Israel, sementara operasi iklan berbayar membanjiri lini masa dengan propaganda pro-Israel.
Pemerintah Netanyahu dilaporkan telah menghabiskan lebih dari 145 juta dolar AS untuk proyek seperti “Project 545” dan “Esther Project,” dengan menggandeng perusahaan serta influencer yang terhubung dengan kubu Trump untuk memengaruhi media sosial, bahkan sistem AI seperti ChatGPT dan Grok.
Investigasi oleh OpenAI dan The New York Times mengungkap jaringan yang dijalankan dari Israel menggunakan akun palsu untuk menyebarkan konten anti-Palestina dan membela tindakan Tel Aviv.
Melalui sistem ini, Israel berupaya “mencuci” kejahatan perangnya secara digital dan menciptakan realitas daring yang terkendali, sebuah model baru bagi penindasan informasi global di luar Gaza.
Sebuah jajak pendapat Reuters-Ipsos yang diterbitkan pada Oktober menunjukkan hampir 60 persen warga AS mendukung pengakuan terhadap Palestina, menandai pergeseran signifikan dalam opini publik yang kini berbalik menentang kejahatan Israel di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Sebelumnya, hasil investigasi The Intercept yang diterbitkan pada Rabu (05/11/2025), YouTube, platform berbagi video milik Google, telah menghapus lebih dari 700 video yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel. Langkah ini dilakukan dengan alasan kepatuhan terhadap sanksi Amerika Serikat terhadap sejumlah kelompok HAM Palestina yang bekerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Investigasi tersebut mengungkap bahwa penghapusan dilakukan setelah pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump menjatuhkan sanksi terhadap tiga organisasi Palestina karena keterlibatan mereka dalam penyelidikan kasus kejahatan perang yang melibatkan para pemimpin Israel di ICC.
Tiga organisasi yang dikenai sanksi tersebut adalah Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights, dan Palestinian Centre for Human Rights.
Penghapusan yang dilakukan pada awal Oktober itu menghilangkan arsip selama bertahun-tahun yang berisi dokumentasi kekejaman Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, termasuk rekaman penghancuran rumah, pembunuhan penduduk sipil, serta kesaksian penyiksaan terhadap penduduk Palestina.
Apa Dampaknya
Kejahatan Israel terhadap Palestina tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di ruang informasi.
Operasi propaganda atau influence operations yang dijalankan Israel bertujuan membentuk opini publik global, terutama di negara-negara pendukung utama seperti Amerika Serikat.
Dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, iklan digital, dan influencer, Israel berupaya menggambarkan tindakan genosida di Gaza sebagai “pembelaan diri”, mengaitkan perjuangan Palestina dengan terorisme atau ekstremisme, dan enghapus atau menenggelamkan informasi mengenai pelanggaran HAM dan korban sipil Palestina. Akibatnya, narasi penderitaan Palestina menjadi terpinggirkan di banyak platform besar.
Dukungan publik di AS, terutama di kalangan muda dan komunitas religious, sangat penting karena AS merupakan sekutu utama Israel, baik secara militer maupun diplomatik.
Jika kampanye digital Israel berhasil, dukungan terhadap Palestina bisa melemah di parlemen dan kebijakan luar negeri AS, bantuan militer dan politik kepada Israel akan terus mengalir tanpa tekanan internasional yang berarti, dan upaya diplomatik Palestina di PBB atau pengadilan internasional bisa kehilangan legitimasi politik di mata masyarakat Barat.
Sebagian laporan menyebut bahwa strategi digital Israel melibatkan “pelaporan massal” dan operasi berbayar untuk menghapus unggahan pro-Palestina di platform seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Ini berarti jutaan suara warga sipil, jurnalis, dan aktivis yang melaporkan kondisi di Gaza dapat dibungkam secara sistematis.
Dengan kata lain, ruang informasi global menjadi timpang, narasi resmi Israel lebih mudah muncul, sementara narasi Palestina hilang.
Sebagian laporan menilai bahwa proyek-proyek seperti “Digital Iron Dome” digunakan untuk menghapus bukti dan laporan kejahatan perang di Gaza dari ruang digital. Jika bukti visual dan laporan independen lenyap atau diragukan keasliannya, maka upaya akuntabilitas internasional terhadap Israel akan melemah, dan penderitaan penduduk Palestina sulit dibuktikan di forum hukum global.
(T.FJ/S: The Cradle)