Bukan Dukungan, Tapi Pengkhianatan, Inilah Solidaritas Palsu Pengakuan Palestina ala Barat
FJ
September 30, 2025 10:47 pm
.
7 menit membaca
Ditulis oleh: Majed Abusalama*
Gaza, SPNA – Pengakuan atas Negara Palestina bukanlah bentuk solidaritas, melainkan musuh kami. Mayoritas rakyat Palestina menolak solusi dua negara, yang justru menjadi dasar dari berbagai inisiatif terbaru dalam mengakui keberadaan negara Palestina. Hanya segelintir elit Otoritas Palestina (PA) yang mendukung pengakuan ini, demi menjalankan peran mereka dalam proyek kolonial sub-kontraktual.
Para elit ini telah mengumpulkan kekayaan, status, dan kendali semu melalui pemerintahan neoliberalis di bawah pendudukan militer. Secara internasional, mereka melayani kepentingan imperialis liberal yang mendukung solusi dua negara, sebuah pendekatan yang tanpa rasa bersalah mengecilkan wilayah Palestina dan memberikan waktu lebih lama bagi proyek kolonial pemukim Israel untuk terus meluas di seluruh wilayah Palestina bersejarah.
Sekali lagi, pengakuan terhadap Negara Palestina bukanlah solidaritas, melainkan musuh bagi kami, orang-orang Palestina.
Betapa memekakkan telinga keheningan dunia atas genosida yang terus berlangsung, invasi brutal terhadap Kota Gaza, dan penghapusan terhadap perjuangan inti kami, terutama hak para pengungsi untuk kembali serta status Yerusalem. Saya menulis untuk menegaskan hak rakyat Palestina dalam mendefinisikan pembebasan kami sendiri.
Kita tidak boleh membiarkan Prancis, Arab Saudi, atau kekuatan Eropa lainnya, yang memiliki sejarah kolonial dan kini gagal bertindak, menyucikan kegagalan mereka dalam menghentikan genosida melalui gestur pengakuan yang kosong. Pembebasan kami tidak dapat didefinisikan oleh mereka yang justru menjadi bagian dari penindasan kami.
Pengakuan ini tidak menghentikan penjajahan, justru mempercepatnya. Ratusan pos militer dan pemukiman baru terus memecah belah penduduk Palestina ke dalam wilayah-wilayah kecil, dipecah-pecah, dikepung, dan dikontrol secara ketat, yang terkepung seperti bantustan. Ini bukanlah langkah menuju keadilan, melainkan manuver kebangkrutan moral. Ini adalah bentuk legitimasi terhadap Zionisme di atas reruntuhan rumah kakek-nenek saya, rumah yang dihancurkan dan mereka diusir secara etnis dalam peristiwa Nakba 1948, dan kini juga di atas kamp-kamp pengungsi kami yang dibombardir di Gaza.
Seluruh pengungsi di Gaza memiliki sejarah ini, bersama lebih dari 5,9 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di UNRWA. Ini baru angka resmi, diperkirakan ada 1 hingga 1,5 juta pengungsi Palestina lainnya yang belum terdaftar. Apakah pengakuan ini akan mengembalikan hak untuk kembali sesuai Resolusi 194 bagi seluruh pengungsi tersebut? Ataukah, sekali lagi, pengakuan ini justru melemahkan hak tersebut demi kepentingan Zionis dan supremasi Yahudi atas Palestina bersejarah?
Pengakuan ini tidak mengembalikan tanah air kami, melainkan menghapusnya. Ini mempertahankan dan melegitimasi pencurian Palestina, menyatakan supremasi Yahudi sebagai pemenang di atas tubuh ratusan ribu penduduk Palestina dan lebih dari satu juta orang yang telah dipenjara karena menentang rezim kolonial Zionis sejak 1948. Pengakuan ini memberikan penentuan nasib sendiri secara mutlak kepada para pemukim Zionis, tetapi penentuan nasib sendiri bagi penduduk Palestina, bahkan buku pelajaran kami, hanya bersifat bersyarat. Penghinaan ini merampas agensi politik kami tanpa memberi batasan apa pun kepada Israel.
Pengakuan Negar Palestina terbaru oleh sejumlah negara Barat bahkan terasa sangat menghina. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang tidak hanya mendukung namun juga aktif memasok senjata dan terlibat dalam genosida di Gaza, menyebut Deklarasi Balfour 1917 dengan penuh kebanggaan, menegaskan dukungannya yang tanpa penyesalan terhadap supremasi Yahudi dan negara Israel.
Banyak orang bersorak seolah-olah rakyat asli Palestina membutuhkan pengakuan dari para penjajah yang saat ini sedang melakukan genosida di Gaza dan telah melakukan serangan brutal berulang kali selama bertahun-tahun, dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdokumentasi.
Institusi dan negara yang sama ini terus mendukung genosida yang disiarkan secara langsung, menegaskan dukungan mereka terhadap proyek kolonial pemukim setiap hari, tanpa mempelajari fakta, tanpa ragu, bahkan tanpa mengkaji ulang rencana pembagian awal yang memberikan lebih dari 43 persen wilayah Palestina bersejarah kepada gerakan Zionis. Pasca Kesepakatan Oslo 1993, beberapa elit Partai Fatah setuju hanya atas 18 persen wilayah Palestina bersejarah. Kini, dengan lebih dari 700.000 pemukim Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem, PA hanya mengendalikan kurang dari 10 persen wilayah tersebut. Bahkan di wilayah-wilayah ini, pasukan penjajah Israel tetap bebas untuk menahan, mengebom, menyerbu, dan menyerang. Hal yang menghapus setiap makna dari kedaulatan maupun otonomi negara yang katanya telah diakui.
Inilah logika kolonialisme. Siapa pun yang menerimanya tanpa menggali sejarah lebih dalam adalah orang munafik atau terlibat langsung, melayani kepentingan hegemonik yang pada akhirnya memungkinkan pembebasan penuh bagi Zionis sembari menolak pembebasan Palestina, atau hanya menawarkan versi palsu dan kosong darinya.
Meskipun demikian orang-orang tetap bersorak menyambut setiap bentuk pengakuan negara. Sebagian besar partai politik di Eropa mendukungnya tanpa berpikir kritis, gagal melihat bahwa pengakuan semacam itu tidak hanya melemahkan hak politik Palestina, tetapi juga mengacaukan stabilitas kawasan.
Seluruh generasi penduduk Palestina memahami satu kebenaran ini: pengakuan semacam ini tidak akan membebaskan kami, mengembalikan tanah air kami, atau memberikan reparasi atas penderitaan kami. Justru sebaliknya, pengakuan ini membuat kami semakin tak terlihat, direndahkan, dan memperdalam ketidakpercayaan kami terhadap komunitas internasional yang tampaknya bersatu dalam menentang impian kami.
Mereka melakukannya tanpa pernah melihat peta, tanpa mengakui bagaimana kolonialisme pemukim terus meluas dari tahun 1948 hingga hari ini. Mereka menutup mata terhadap perampasan sumber daya alam kami oleh Zionis, serta penggambaran negatif terhadap keberadaan kami, bekerja sama dengan para elit Barat yang bermental orientalis.
Dunia harus berhenti sejenak dan mulai mendekolonisasi cara berpikirnya. Kami tidak akan menerima secuil tanah air kami hanya agar para pemukim dari Eropa, Rusia, dan Amerika dapat menikmati sisanya. Pengakuan ini bukanlah langkah menuju keadilan, melainkan upaya melarikan diri dari tanggung jawab, bagian dari genosida yang masih berlangsung dan Nakba yang terus bereskalasi. Pengakuan ini kembali merampas segala hal tentang Palestina, termasuk kemampuan kami untuk memimpikan bentuk pembebasan yang berbeda, yang bisa saja mencakup orang Yahudi, akan tetapi bukan dengan mengorbankan mimpi rakyat pribumi.
Ini adalah kebangkrutan liberal yang menyamar sebagai solidaritas. Ia meyakinkan dunia bahwa sesuatu sedang dilakukan untuk Palestina, padahal kenyataannya kami dihukum, dilanggar haknya, dan dibungkam, sementara suara-suara imperialis hanya berbicara untuk dirinya sendiri.
Pengakuan negara ini adalah bentuk paling munafik, egosentris, dan euro-sentris dalam menghindari tanggung jawab moral, sambil tetap mendukung supremasi kolonial pemukim Yahudi kulit putih di Palestina. Saya tidak akan pernah menerima pengakuan apa pun yang melegitimasi rezim kolonial Zionis Israel atau menutupi keterlibatan imperialis Barat, terutama dari Inggris.
Pengakuan ini bukanlah solusi; ini hanyalah pengalihan isu dari penghentian genosida dan kolonialisme pemukim. Inggris, seperti kekuatan Barat lainnya, akan terus menjual senjata kepada Israel dan menjalankan bisnis seperti biasa, berpartisipasi dalam genosida kami tanpa rasa malu.
Setelah lebih dari 23 bulan genosida yang disiarkan langsung, satu-satunya respons yang bermakna seharusnya adalah menjatuhkan sanksi terhadap Israel dan mengakhiri impunitasnya. Namun, meski sejumlah negara Barat sempat membahas sanksi dan Spanyol membatalkan kesepakatan senjata ketiganya dengan Israel, mayoritas negara Eropa tetap tidak bertindak. Hal ini menunjukkan betapa dalam keterkaitan antara Zionisme dan politik kanan-jauh di Barat.
Baca Juga:
Saya juga menolak anggapan bahwa para pemimpin Barat memiliki hak untuk memutuskan apakah Hamas harus terlibat dalam masa depan Palestina. Itu adalah keputusan politik yang hanya bisa diambil oleh rakyat Palestina. Seperti halnya karakter imperialisme Barat yang merasa paling tahu, mereka berpikir lebih paham daripada kami, rakyat pribumi Palestina. Saya adalah salah satu pengkritik paling keras terhadap Hamas, tetapi saya mengakui bahwa kelompok tersebut memiliki legitimasi politik dan basis pemilih. Hamas adalah partai politik terbesar di Palestina dan harus dihormati sebagaimana mestinya.
Imperialis Barat ingin kami menerima Zionisme dan kolonialisme pemukim Israel di seluruh Palestina bersejarah. Pengkhianatan yang sesungguhnya terletak pada penerimaan terhadap kondisi ini tanpa menuntut langkah konkret untuk menghentikan genosida, mengakuinya, dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab. Itulah seharusnya tuntutan utama kami, jika tidak, maka kita mengkhianati pengorbanan rakyat Gaza, di mana 80 persen dari mereka adalah pengungsi.
Oleh karena itu, pengakuan terhadap Palestina adalah ilusi kolonial. Solusi dua negara bukan hanya fiktif, tapi sejak awal adalah ide yang lahir dalam keadaan mati. Ia bukan jalan menuju pembebasan kolektif. Pengakuan sejati dimulai dengan mengakui genosida, menjatuhkan sanksi kepada Israel, mengakhiri impunitasnya, dan membongkar struktur kolonial yang telah merampas hak kami selama beberapa generasi. Apa pun yang kurang dari itu, bukanlah pengakuan, melainkan penyerahan. Dan saya, seperti banyak rakyat Palestina lainnya, tidak akan pernah menerimanya.
___
*Majed Abusalama adalah aktivis politik dan peneliti terkemuka yang dibesarkan di kamp pengungsi Jabalia di Jalur Gaza. Saat ini, ia menjabat sebagai presiden Sumud Finlandia dan Koalisi Pengacara untuk Palestina di Swiss. Abusalama juga merupakan salah satu pendiri Palestine Speaks dan beberapa inisiatif lainnya di Jerman. Ia telah aktif dalam gerakan BDS, pembelaan hak-hak pengungsi, serta perjuangan anti-fasis selama lebih dari dua dekade.
Baca Juga:
(T.FJ/S: Mondoweiss)
Kalian itu hrsnya bersyukur. Gaza itu dulu wilayah Mesir, tempat pembuangan Ikhwatul Muslimin. Dimiliki Israel thn 1967 karena dikeroyok 6 negara Arab dan lucunya kalah. Sudah menjadi aturan perang, yang kalah wilayahnya menjadi milik pemenang. Bahkan Nabi Muhammad juga mempraktekkan ini. Dan paling konyol lagi, Yom Kippur tahun 1973, 9 negara lawan 1. Yang 9 kalah. Kalian org2 Gaza tidak mungkin melawan Israel yang maju secara teknologi dan militer. Apa salahnya kalian mengalah dan menyatu menjadi satu negara dengan Israel. Kalian juga pendatang di tanah itu. Kalian aslinya orang-orang Yaman dan Suriah
1. “Kalian itu harusnya bersyukur…”
• Nada: Kalimat pembuka ini bernada merendahkan dan menyalahkan korban. Mengatakan bahwa korban kekerasan atau pendudukan harus “bersyukur” adalah bentuk gaslighting — memutarbalikkan realitas penderitaan menjadi sesuatu yang seharusnya disyukuri.
• Logika: Tidak logis meminta orang yang hidup di bawah blokade dan ancaman militer konstan untuk merasa bersyukur atas situasi tersebut.
2. “Gaza itu dulu wilayah Mesir, tempat pembuangan Ikhwanul Muslimin…”
• Sejarah: Benar bahwa Gaza pernah berada di bawah administrasi Mesir sebelum 1967, tetapi:
o Wilayah tersebut dihuni oleh warga Palestina jauh sebelum modern state Mesir atau Israel berdiri.
o Menyebut Gaza sebagai “tempat pembuangan” bersifat peyoratif dan tidak relevan dengan klaim hak atas tanah.
• Distorsi: Ikhwanul Muslimin bukan representasi rakyat Gaza secara keseluruhan. Menyederhanakan sejarah Gaza menjadi sekadar “tempat buangan” adalah manipulatif.
3. “Dimiliki Israel tahun 1967 karena dikeroyok 6 negara Arab…”
• Fakta Sejarah: Dalam Perang Enam Hari (1967), Israel memang berperang melawan beberapa negara Arab dan berhasil menguasai wilayah luas (termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan). Namun:
o Hukum Internasional: PBB dan hukum internasional tidak mengakui aneksasi wilayah melalui perang sebagai sah. Pendudukan wilayah tetap dianggap ilegal, seperti dalam Resolusi PBB 242.
o Argumen “yang menang perang berhak atas tanah” tidak lagi berlaku secara sah di era modern pasca Perang Dunia II.
4. “Bahkan Nabi Muhammad juga mempraktekkan ini…”
• Konteks Historis dan Agama: Menggunakan contoh dari masa kenabian untuk membenarkan penjajahan modern adalah anachronistic (salah konteks waktu) dan manipulatif.
o Perang pada masa Nabi terjadi dalam kondisi dan hukum yang sangat berbeda dari hukum internasional modern.
o Jihad dalam konteks Nabi Muhammad adalah untuk membebaskan dari penindasan, bukan untuk membenarkan penindasan.
5. “Kalian orang Gaza tidak mungkin melawan Israel… mengalah saja dan jadi satu negara dengan Israel.”
• Nada: Merendahkan, fatalistik, dan menolak hak rakyat untuk mempertahankan diri atau memperjuangkan keadilan.
• Masalah besar:
o Realitas Politik: Israel tidak pernah berniat menjadikan Palestina bagian setara dari negaranya. Warga Palestina di bawah kekuasaan Israel mengalami diskriminasi sistemik (banyak organisasi HAM internasional menyebutnya sebagai apartheid).
o Solusi Dua Negara vs. Satu Negara: Banyak warga Palestina bukan menolak koeksistensi, tetapi menuntut keadilan dan hak yang setara — yang tidak diberikan dalam kerangka negara Israel saat ini.
6. “Kalian juga pendatang… orang Yaman dan Suriah.”
• Distorsi Historis:
o Narasi ini meniru propaganda yang mencoba menghapus identitas Palestina dengan menyebut mereka sebagai “pendatang”.
o Fakta: Bangsa Palestina sudah tinggal di wilayah itu selama ribuan tahun, sejak zaman Kanaan, jauh sebelum eksistensi negara-negara modern seperti Yaman dan Suriah, bahkan Israel.
o Jika semua bangsa “pendatang” didelegitimasi, maka klaim atas banyak negara modern (termasuk Israel) akan runtuh juga — karena masyarakatnya juga berasal dari migrasi historis.