Israel Dituduh Provokasi Mesir, Apa Sebenarnya yang Terjadi?
FJ
April 9, 2025 12:05 am
.
6 menit membaca
Kairo, SPNA – Pejabat Mesir membantah laporan Israel mengenai eskalasi militer, dengan analis menyarankan Israel sedang mempersiapkan pemindahan paksa penduduk sipil Palestina dari Gaza.
Pejabat Mesir menuduh Israel meningkatkan ketegangan dengan klaim palsu bahwa pergerakan pasukan Mesir di utara Sinai melanggar perjanjian perdamaian antara kedua negara.
Seorang sumber diplomatik senior di Kairo mengatakan kepada Middle East Eye (MEE) bahwa hubungan antara Mesir dan Israel berada pada titik terendah sejak dimulainya perang di Gaza, seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa serangan Israel yang diperbaharui adalah langkah awal untuk pemindahan paksa penduduk sipil Palestina dari wilayah tersebut.
Analis Israel dan Palestina juga memperingatkan bahwa pemerintah Israel mungkin berusaha menghasut konflik sebagai bagian dari rencana untuk memengaruhi opini publik terhadap Mesir, baik untuk memfasilitasi pembersihan etnis di Gaza maupun untuk memajukan ambisi strategis Israel di kawasan tersebut.
Assaf David, Direktur Program Israel di Timur Tengah di Van Leer Jerusalem Institute dan profesor di Universitas Ibrani, mengatakan kepada MEE: “Hasutan ini jelas. Saya rasa pemerintahan Netanyahu benar-benar bersikeras untuk melakukan rencana pembersihan etnis”.
“Jika opini publik Israel berubah terhadap Mesir, maka itu akan lebih mudah. Jadi, konfrontasi dengan Mesir menyiapkan lahan untuk itu,” kata Assaf David.
Laporan Media Israel yang Menyesatkan
Media Israel awal pekan ini melaporkan bahwa Mesir dituduh telah meningkatkan kehadiran militernya di utara Sinai, yang berbatasan dengan Gaza, melampaui kuota pasukan yang diizinkan dan juga membangun infrastruktur baru di pelabuhan dan pangkalan udara.
Pejabat Israel mengatakan masalah ini telah dibahas dengan Kairo dan Washington, dengan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada hari Kamis (03/04/2025), menyatakan bahwa Israel tidak akan membiarkan Mesir melanggar Perjanjian Camp David 1979.
Seorang mantan perwira senior Mesir mengatakan kepada MEE bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi, dan menyatakan bahwa tingkat pasukan saat ini serta aktivitas militer lainnya sesuai dengan perjanjian asli dan amandemen selanjutnya.
Jenderal Ahmed Ibrahim Kamel, mantan kepala badan pengintaian militer Mesir dan mantan wakil direktur intelijen militer, mengatakan penempatan pasukan saat ini diizinkan berdasarkan amandemen 2005 yang memungkinkan Mesir untuk menempatkan batalyon Pengawal Perbatasan yang sepenuhnya bersenjata di seberang Jalur Gaza, setelah penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Ahmed Ibrahim Kamel mengatakan operasi kontra-terorisme militer di Sinai antara 2013 dan 2021 juga telah dikoordinasikan dengan Israel.
“Seperti biasa, Israel dan media mereka yang menyesatkan tidak menyajikan fakta lengkap, termasuk modifikasi pada lampiran militer perjanjian tersebut. Mereka terus menolak mengakui Mesir sebagai mitra dalam penyelesaian konflik, lebih suka menggambarkannya sebagai bagian dari masalah. Sikap ini terlihat jelas selama krisis Gaza dalam setahun setengah terakhir,” kata Ahmed Ibrahim Kamel.
Sayed Ghoneim, seorang rekan di Akademi Militer Mesir untuk Studi Lanjutan dan mantan jenderal tentara, juga mengatakan kepada MEE bahwa ketentuan perjanjian itu banyak disalahpahami di Israel.
Sayed Ghoneim mengatakan mekanisme yang ada memungkinkan Mesir dan Israel untuk menyesuaikan pengaturan militer tanpa perlu merundingkan kembali perjanjian, dengan menyebut penempatan pasukan Mesir di wilayah perbatasan Rafah pada 2021 sebagai contoh.
MEE menghubungi Multinational Force and Observers (MFO), organisasi pemantau internasional untuk Sinai yang dibentuk oleh perjanjian 1979, untuk menanyakan apakah mereka telah mencatat pelanggaran Mesir baru-baru ini, namun hingga laporan ini dipublikasi, MEE belum menerima tanggapan apa pun.
Tidak Adanya Duta Besar
Kekhawatiran yang berkembang mengenai niat Israel untuk mengusir penduduk sipil Palestina dari Gaza ke Sinai, yang dipicu oleh usulan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan penduduk Palestinda dari Gaza, semakin memperburuk ketegangan antara Mesir dan Israel.
Seorang diplomat senior Mesir yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada MEE bahwa hubungan antara Mesir dan Israel kini berada dalam kondisi terburuk sejak 7 Oktober 2023.
Ia menyebutkan bahwa Mesir menolak untuk merespons permintaan untuk menerima kredensial duta besar baru yang diusulkan Israel, Uri Rothman, yang dilantik pada September lalu. Kredensial ini adalah dokumen resmi yang diperlukan agar seseorang dapat secara resmi menjalankan tugasnya sebagai duta besar. Uri Rothman sendiri dilantik sebagai duta besar Israel pada bulan September yang lalu. Jadi, Mesir tidak mengakui atau tidak merespons pengajuan Israel untuk menerima duta besar baru tersebut.
Staf diplomatik Israel sebagian besar telah ditarik dari Mesir dan negara-negara Arab lainnya karena kekhawatiran keamanan, dengan Israel hanya mempertahankan kehadiran minimal di kedutaan besar mereka di Kairo.
Baca Juga:
Mesir juga saat ini tidak memiliki duta besar di Israel setelah menahan diri untuk tidak menunjuk pengganti Khaled Azmi, yang secara diam-diam meninggalkan perannya sekitar tujuh bulan lalu.
Assaf David, Analis politik Timur Tengah dan Direktur Program Israel di Timur Tengah di Van Leer Jerusalem Institute dan profesor di Universitas Ibrani, menyebut bahwa ada faktor lain selain ancaman pemindahan paksa populasi Gaza yang mungkin turut berperan. Ia setuju bahwa niat utama Israel terhadap Mesir adalah menciptakan situasi di mana populasi Gaza bisa dipaksa masuk ke wilayah Mesir.
Assaf David juga mengatakan bahwa situasi ini memperlihatkan perbedaan pendapat dan persaingan dalam lingkaran politik dan keamanan Israel, serta antara Mesir dan Qatar, yang keduanya bersaing untuk mendapatkan pengaruh sebagai mediator dalam negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Menurutnya, lembaga militer dan keamanan Israel biasanya bertanggung jawab dalam menangani hubungan dengan Mesir dan Yordania berdasarkan perjanjian perdamaian jangka panjang antara negara-negara tersebut.
Assaf juga mengatakan bahwa skandal yang disebut “Qatargate”, di mana sejumlah penasihat di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan mengenai dugaan hubungan mereka dengan pejabat Qatar, menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai apakah pemerintah Israel berusaha mengesampingkan Mesir sebagai mediator.
Baca Juga:
Garis Merah El-Sisi dan Tujuan Lain Israel
Ameer Makhoul, aktivis Palestina dan penulis yang berbasis di Israel, mengatakan bahwa ia percaya tujuan utama Israel adalah menciptakan situasi di mana penduduk sipil Palestina di Gaza dapat dipaksa masuk ke wilayah Mesir secara mendadak dan cepat di bawah bombardir.
Ameer Makhoul juga menyatakan bahwa Israel berusaha mencapai tujuan strategis lainnya, termasuk perluasan pelabuhan Ashdod ke Gaza sebagai bagian dari rencana untuk jalur perdagangan global baru yang menghubungkan Asia ke Eropa melalui semenanjung Arab, serta penguasaan ladang gas laut lepas pantai Gaza.
Rencana ini juga mencakup usulan untuk kanal baru yang akan menyaingi Kanal Suez Mesir, dari Deir Al-Balah di Gaza hingga pelabuhan Laut Merah Eilat, yang juga akan melibatkan pemindahan komunitas Bedouin dari Negev, ujarnya.
“Semua ini merupakan tantangan geopolitik bagi Mesir dan ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Ini memerlukan baik penegangan hubungan dari pihak Israel atau penundukan Mesir,” katanya.
Baca Juga:
Mesir dan negara-negara Arab lainnya telah berulang kali menolak seruan pemindahan paksa penduduk sipil Palestina dari Gaza, dengan Mesir mengusulkan rencana alternatif yang didukung Liga Arab untuk membangun kembali Jalur Gaza tanpa pemindahan penduduk Palestina.
Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi telah menggambarkan pemindahan paksa ini sebagai “garis merah” yang mengancam keamanan nasional Mesir.
Israel kembali terus menerus melancarkan serangan besar-besaran ke Jalur Gaza. PBB pada hari Kamis (03/04/2025), menyatakan bahwa dua pertiga dari wilayah tersebut kini berada di bawah perintah pemindahan paksa atau dijadikan ”zona terlarang” oleh pasukan Israel, termasuk kota Rafah dan sebagian besar kawasan selatan Jalur Gaza.
(T.FJ/S: Middle East Eye)
Agresi IsraelArabIsraelJalur GazaPalestinaPelanggaran HAMPelanggaran Hukum InternasionalTepi BaratTimur Tengah