Israel Hancurkan Gencatan Senjata, Apa Pilihan Pejuang Palestina di Gaza?

Gaza, SPNA – Hari demi hari, Israel menunjukkan niatnya untuk membatalkan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, bahkan kemungkinan kembali melancarkan perang jika mendapat lampu hijau dari Amerika Serikat. Hal itu dilakukan dengan membatasi keseluruhan rencana Presiden Donald Trump hanya pada isu pelucutan senjata kelompok pejuang perlawanan, menurut sejumlah pakar.

Sejak kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat mulai berlaku pada Oktober 2025, Israel tidak pernah berhenti melanggar ketentuan-ketentuannya dan menolak melaksanakan kewajiban yang menjadi bagiannya. Bahkan, Israel memperluas kehadiran militernya di wilayah Gaza dan baru-baru ini mengumumkan niat untuk terus memperluasnya.

Dalam beberapa bulan setelah pengumuman kesepakatan tersebut, Israel membunuh ratusan penduduk Palestina dan melancarkan ratusan serangan di berbagai wilayah Gaza. Situasi ini mendorong komite independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa “terus berlanjutnya pembunuhan anak-anak secara sengaja di Gaza memperkuat indikasi adanya niat genosida dari pihak Israel.”

Persoalan tidak berhenti pada berlanjutnya pembunuhan. Dewan Keamanan Nasional Israel kembali membahas rencana pemindahan penduduk Gaza dengan istilah “migrasi sukarela”. Sementara itu, surat kabar Haaretz mengutip sejumlah sumber yang menyebut bahwa langkah tersebut mungkin berkaitan dengan kesepakatan rahasia antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Mengosongkan Kesepakatan dari Substansinya

Di tengah berlanjutnya pelanggaran Israel terhadap kesepakatan dan upayanya mengosongkan perjanjian itu dari substansi yang sebenarnya, kelompok perlawanan Palestina belakangan menunjukkan respons positif terhadap proposal ketiga yang diajukan Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian Gaza, Nikolay Mladenov. Namun, sejumlah analis menilai bahwa proposal tersebut sepenuhnya mengadopsi narasi dan perspektif Israel.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Meski demikian, Israel belum memberikan tanggapan terhadap proposal revisi terbaru yang diajukan Mladenov. Bahkan, muncul pembicaraan mengenai kemungkinan Israel mengajukan proposal baru yang akan mengembalikan seluruh proses ke titik awal. Menurut pakar urusan Israel, Dr. Muhannad Mustafa, hal itu mencerminkan niat Israel untuk “menguapkan kesepakatan dan kembali berperang di Gaza apabila memperoleh lampu hijau dari Amerika Serikat”.

Dalam keterangannya pada program Ma Waraa al-Khabar (Di Balik Berita), Mustafa menegaskan bahwa Israel telah menormalisasi berbagai pelanggarannya dan menjadikannya bagian dari realitas di lapangan karena menganggap langkah-langkah tersebut sebagai pendahuluan untuk melanjutkan perang di Gaza.

Dalam upayanya mengosongkan kesepakatan dari maknanya, Israel membatasi fokus perjanjian hanya pada pelucutan senjata Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), sementara aspek-aspek lainnya dianggap sekunder. Menurut Mustafa, Amerika Serikat mengikuti narasi Israel dalam hal ini, tetapi masih menolak kembalinya perang.

Mustafa menambahkan bahwa sejak awal Israel tidak menginginkan apa pun dari kesepakatan tersebut selain pemulangan para sandera. Kini Israel ingin kembali melakukan operasi militer, tetapi Amerika Serikat masih menahannya karena Washington “tidak peduli pada tekanan masyarakat internasional dan tidak akan merespons tekanan apa pun kecuali tekanan dari Amerika sendiri.”

Pejuang Perlawanan Palestina Berada dalam Posisi Sulit

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

Sementara itu, kelompok perlawanan Palestina berada dalam situasi yang sulit dan nyaris tidak memiliki pilihan selain terus merespons secara positif berbagai proposal yang diajukan Mladenov. Menurut analis politik Dr. Iyad al-Qarra, proposal-proposal tersebut pada dasarnya merupakan usulan Israel, meskipun Israel sendiri selalu menolaknya setiap kali pihak Palestina menunjukkan respons positif.

Hamas tidak menolak gagasan pelucutan senjata secara mutlak, tetapi menawarkan kepada para mediator agar proses tersebut dilakukan dalam kerangka nasional Palestina. Saat ini Hamas juga terus menuntut para mediator dan pihak penjamin untuk menjalankan tanggung jawab mereka terhadap berbagai pelanggaran Israel. Kepada program Ma Waraa al-Khabar, Al-Qarra menyatakan bahwa Hamas meminta mereka menangani persoalan Gaza dengan keseriusan yang sama seperti ketika menangani berkas Lebanon.

Israel sendiri telah mengumumkan perluasan wilayah yang berada di bawah kendalinya hingga mencapai 70 persen dari total luas Jalur Gaza. Menurut Hamas, melalui juru bicaranya Hazem Qassem, langkah tersebut merupakan bukti nyata pelanggaran Israel terhadap kesepakatan yang telah disepakati.

Selain itu, operasi militer yang terus berlangsung, penutupan perlintasan yang berkelanjutan, pergeseran garis kuning ke arah barat, serta penerapan hukuman kolektif terhadap penduduk Gaza semakin memperjelas niat Israel untuk menghancurkan kesepakatan. Menurut Qassem, kondisi tersebut juga menempatkan masyarakat internasional dan para pihak penjamin di hadapan tanggung jawab mereka.

Menghadapi kecenderungan Israel yang semakin jelas untuk menghancurkan kesepakatan gencatan senjata, Al-Qarra menilai bahwa kelompok perlawanan “mungkin akan menemukan dirinya terpaksa menghadapi ekspansi dan agresi ini, apa pun konsekuensi yang akan terjadi setelahnya”.

Baca Juga:

Punya Pilot WNI, Israel Minta Pesawat Ethiopian Airlines Putar Balik

Di sisi lain, mantan pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Thomas Warrick, berpendapat bahwa Mladenov dan tim yang bekerja bersamanya di Dewan Perdamaian telah berupaya meyakinkan Hamas untuk menerima rencana pelucutan senjata. Namun, menurutnya, Hamas menolak sejumlah rancangan yang telah diajukan.

Mengenai fakta bahwa Israel merupakan pihak yang menghambat dan melanggar kesepakatan serta terus berpindah dari satu proposal ke proposal lainnya, Warrick mengatakan bahwa perjanjian tersebut tidak menetapkan pelaksanaan secara bertahap. Karena itu, menurutnya, tidak semestinya satu pihak menggantungkan pelaksanaan kewajibannya pada langkah yang harus terlebih dahulu dilakukan pihak lain. “Kesepakatan harus dilaksanakan secara menyeluruh oleh kedua belah pihak,” ujarnya.

Warrick juga membela sikap lunak Amerika Serikat terhadap tindakan Israel di Gaza dengan alasan bahwa pemerintahan Trump sedang disibukkan oleh perang melawan Iran. Meski demikian, ia berharap Washington akan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap persoalan Gaza pada periode mendatang, mengingat sebelumnya pemerintah Amerika telah menegaskan pentingnya menemukan jalan untuk melanjutkan implementasi kesepakatan tersebut.

(T.FJ/S: Aljazeera)

Baca Juga:

Gencatan Senjata Tapi Genosida Berlanjut di Gaza: “Tidak Ada Tempat Berlindung dari Kematian”