Dokumen Bocor, Ungkap Rencana “Pembersihan Etnis” Trump di Gaza
FJ
September 5, 2025 9:13 pm
.
5 menit membaca
Gaza, SPNA – Sebuah dokumen setebal 38 halaman yang bocor mengungkapkan rencana pemerintahan Trump yang kontroversial terkait Gaza, yang disebut sebagai proyek “Gaza Riviera”. Rencana tersebut mencakup relokasi paksa terhadap dua juta penduduk Palestina dan penempatan wilayah Gaza di bawah perwalian Amerika Serikat selama lebih dari satu dekade.
Gaza Riviera adalah analogi yang mengacu pada kawasan pesisir yang dikembangkan menjadi destinasi mewah untuk pariwisata, bisnis, dan gaya hidup kelas atas, mirip dengan wilayah French Riviera (Riviera Prancis) di pesisir selatan Prancis yang terkenal dengan pantai, resor mewah, dan kota-kota glamor seperti Nice dan Cannes.
Amerika Serikat dengan Israel bertujuan menjual ide transformasi Gaza menjadi kawasan mewah dan menguntungkan secara ekonomi, akan tetapi dibungkus dalam retorika yang mengabaikan hak dan eksistensi penduduk asli Palestina di Gaza. Bagi banyak pihak, ini adalah cara halus untuk melegitimasi pengusiran penduduk Palestina atas nama pembangunan.
The Washington Post melaporkan isi prospektus dari rencana itu, yang menyerukan “relokasi sementara” penduduk Palestina di Gaza agar wilayah tersebut dapat dibangun menjadi kota pintar berbasis kecerdasan buatan dan pusat manufaktur yang dinamai menurut nama Elon Musk, donatur utama Trump.
“Gaza dapat berubah menjadi pusat manufaktur, perdagangan, data, dan pariwisata di kawasan Mediterania, memanfaatkan lokasinya yang strategis, akses ke pasar, sumber daya dan tenaga kerja muda, semuanya didukung oleh teknologi Israel dan investasi dari negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC),” bunyi dokumen tersebut.
“Rekonstruksi juga akan meningkatkan nilai ekonomi Gaza sekitar 324 miliar dolar AS dan secara drastis meningkatkan kualitas hidup,” lanjutnya.
Menurut dokumen tersebut, penduduk Palestina Gaza hanya akan diizinkan kembali ke tanah air mereka setelah terbentuk suatu pemerintahan Palestina yang “telah direformasi dan dideradikalisasi” ala Israel atau Amerika.
Rencana yang dinamakan Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (GREAT) ini menawarkan insentif finansial bagi penduduk Palestina di Gaza yang memilih pindah ke negara lain, termasuk paket relokasi senilai 5.000 dolar AS, subsidi sewa selama empat tahun, dan subsidi makanan selama satu tahun. Dokumen tersebut memperkirakan bahwa 75 persen warga Gaza tidak akan kembali setelah meninggalkan wilayah tersebut.
Bagian lain dari rencana ini menyebutkan bahwa Gedung Putih akan dapat “mengamankan akses industri AS terhadap mineral tanah jarang senilai 1,3 triliun dolar AS di kawasan Teluk”.
Beberapa pihak Israel yang terlibat dalam penyusunan rencana GREAT ini juga diketahui terkait dengan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah lembaga kontroversial yang dikritik karena membangun titik distribusi bantuan yang tidak memadai di Gaza, di mana ribuan penduduk Palestina dibunuh dan mengalami luka-luka akibat serangan Israe.
Donald Trump pertama kali mengungkapkan gagasan “Gaza Riviera” pada Februari lalu. Saat itu, ia mengatakan kepada wartawan bahwa AS akan mengambil alih Gaza untuk membangunnya kembali dan menjadikannya “tempat yang menarik”.
“Saya tahu soal property. Mereka akan jatuh cinta dengan tempat itu,” kata Trump.
Rencana Trump ini menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan para analis politik.
“Rencana Trump adalah mengusir seluruh penduduk Palestina dari Gaza agar AS dapat menguasainya secara permanen dan mengubah wilayah itu menjadi kawasan wisata. Israel berkomitmen untuk melakukan pembersihan etnis dan merebut tanah Palestina. AS tidak seharusnya menjadi mitra dalam hal ini,” tulis lembaga Institute for Middle East Understanding (IMEU) di platform media sosial.
Mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, menyatakan bahwa meskipun rencana pascaperang Trump mengklaim relokasi tersebut bersifat “sukarela”, hal itu tidak mungkin dilakukan secara bebas setelah rumah-rumah warga dihancurkan oleh Israel.
“Israel kemungkinan besar tidak akan pernah mengizinkan penduduk Palestina kembali. Ini adalah pembersihan etnis secara massal,” ujarnya.
Jurnalis Hala Jaber juga mengkritik rencana tersebut melalui akun media sosialnya. “Tim Trump sedang menyebarkan rencana 38 halaman berjudul ‘GREAT Trust’ untuk Gaza. Rencana ini membayangkan perwalian yang dijalankan AS selama 10 tahun dan mengubah Gaza menjadi ‘Riviera Timur Tengah’. Tapi syaratnya? Dimulai dengan relokasi ‘sukarela’ terhadap 2 juta penduduk Palestina. Genosida yang dikemas seperti proyek property.”
Sejumlah pengamat juga menyoroti bahwa laporan The Washington Post gagal menangkap realitas menakutkan dari rencana tersebut.
“Laporan ini, yang dibingkai sebagai investigasi kritis, justru terkesan seperti uji coba opini publik. Penuh dengan eufemisme dan pengaburan. Bagaimana mungkin menulis lebih dari 3.000 kata tentang rencana pembersihan etnis dan genosida yang sangat jelas, tanpa menyebut kedua istilah tersebut, bahkan dalam tanda kutip sekalipun? Ini benar-benar upaya pemutihan (kejahatan),” tulis kritikus media Adam Johnson.
Ia menambahkan, “Jika militer membuat kehidupan tak tertahankan melalui pemboman, kelaparan paksa, pembongkaran, penyakit, serangan drone, dan teror terus-menerus, maka emigrasi tidak bisa disebut ‘sukarela’. Dan fakta ini seharusnya menjadi inti dari laporan tersebut, bukan diabaikan sama sekali.”
Laporan The Washington Post muncul hanya beberapa hari setelah Donald Trump dan sejumlah pejabat tinggi pemerintahannya, termasuk Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan utusan khusus Steve Witkoff, menggelar pertemuan di Gedung Putih untuk membahas rencana pascaperang Gaza.
Baca Juga:
Pertemuan itu juga dihadiri oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, pengembang properti sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, serta Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer.
Sumber yang mengetahui langsung isi pertemuan itu mengatakan kepada Axios, “Mereka mencoba menyampaikan gagasan tentang bagaimana Gaza bisa diperintah dan bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi agar rekonstruksi bisa terjadi. Tujuannya adalah untuk meminta persetujuan Trump, sehingga Witkoff dan Rubio dapat melanjutkannya.”
(T.FJ/S: Mondoweiss)