Alternatif yang Didekolonisasi untuk Rencana Perdamaian Gaza Trump

Oleh: Jeffrey Sachs (Profesor dan Direktur Pusat Pembangunan Berkelanjutan di Universitas Columbia), dan Sybil Fares (Penasihat untuk Timur Tengah dan Afrika untuk Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB).

Rencana perdamaian Gaza 20 poin dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump menawarkan beberapa proposal konstruktif terkait penyanderaan, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi. Namun, rencana tersebut dirusak oleh kerangka kolonial yang jelas: Gaza akan diawasi oleh Trump sendiri, dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan pihak luar lainnya berperan sebagai wali amanat untuk pemerintahan Palestina, sementara status kenegaraan Palestina ditangguhkan tanpa batas waktu.

Logika ini bukanlah hal baru. Logika ini mengulangi pendekatan Anglo-Amerika terhadap Palestina yang telah berlangsung selama seabad, dimulai dengan Perjanjian Versailles pada tahun 1919, ketika Inggris memperoleh Mandat atas Palestina, dan berlanjut melalui intervensi AS yang berurutan, baik langsung maupun tidak langsung, di wilayah tersebut sejak tahun 1945.

Rencana perdamaian yang sesungguhnya harus menghilangkan kerangka kolonial. Rencana tersebut harus memulihkan kedaulatan Palestina dengan mengatasi isu sentral: kenegaraan Palestina. Rencana tersebut harus memberdayakan Otoritas Palestina (PA) dengan menetapkan bahwa PA memegang pemerintahan sejak awal, bahwa perencanaan ekonomi sepenuhnya berada di tangan Palestina, tidak ada “wakil rakyat” eksternal yang campur tangan, dan bahwa tenggat waktu yang jelas dan singkat ditetapkan untuk penarikan Israel dan kedaulatan penuh Palestina pada awal tahun 2026.

Yang selanjutnya adalah alternatif yang benar-benar terdekolonisasi — sebuah rencana yang dibangun di atas prinsip-prinsip ini. Rencana ini mempertahankan elemen praktis dari proposal Trump tetapi menghilangkan fondasi kolonialnya. Rencana ini menempatkan Palestina, bukan “wali amanat” asing, di pusat pemerintahan dan rekonstruksi. Yang terpenting, rencana ini selaras dengan hukum internasional, termasuk putusan Mahkamah Internasional tahun 2024, resolusi terbaru Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA), dan pengakuan Palestina oleh 157 negara di seluruh dunia.

Rencana revisi ini mempertahankan elemen-elemen inti Trump terkait pembebasan sandera, penghentian pertempuran, penarikan pasukan Israel, bantuan kemanusiaan darurat, dan rekonstruksi Palestina yang dilanda perang, sekaligus menghilangkan bahasa dan beban kolonial. Pembaca dapat membandingkan versi ini poin demi poin dengan rencana Trump asli yang tersedia di sini.

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

Rencana revisi 20 poin: Rencana Trump tanpa ikatan kolonial

1. Palestina dan Israel akan menjadi negara bebas teror yang tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangga mereka.
2. Palestina akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Palestina, yang telah menderita lebih dari cukup.
3. Jika kedua belah pihak menyetujui proposal ini, perang akan segera berakhir. Pasukan Israel akan mundur ke garis yang disepakati untuk mempersiapkan pembebasan sandera. Semua operasi militer akan berakhir.
4. Dalam waktu 72 jam setelah kedua belah pihak secara terbuka menerima perjanjian ini, semua sandera, baik yang hidup maupun yang telah meninggal, akan dipulangkan.
5. Setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan tahanan seumur hidup ditambah warga Palestina yang ditahan setelah 7 Oktober 2023.
6. Setelah semua sandera dikembalikan, anggota Hamas yang berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan menonaktifkan senjata mereka akan diberikan amnesti. Anggota Hamas yang ingin meninggalkan Gaza akan diberikan jalur aman ke negara penerima.
7. Setelah perjanjian ini diterima, bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza. Minimal, jumlah bantuan akan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian 19 Januari 2025 mengenai bantuan kemanusiaan, termasuk rehabilitasi infrastruktur (air, listrik, pembuangan limbah), rehabilitasi rumah sakit dan toko roti, serta pemasukan peralatan yang diperlukan untuk membersihkan puing-puing dan membuka jalan.
8. Masuknya distribusi dan bantuan ke Jalur Gaza akan berjalan tanpa campur tangan dari kedua belah pihak melalui PBB dan badan-badannya, Bulan Sabit Merah, serta lembaga-lembaga internasional lain yang tidak berafiliasi dengan salah satu pihak. Pembukaan perlintasan Rafah di kedua arah akan tunduk pada mekanisme yang sama yang diterapkan dalam perjanjian 19 Januari 2025.
9. Palestina, dan Gaza sebagai bagian integralnya, akan diperintah oleh Otoritas Palestina. Penasihat internasional dapat mendukung upaya ini, tetapi kedaulatan tetap berada di tangan Palestina.
10. Otoritas Palestina, dengan dukungan panel pakar dari kawasan Arab dan pakar eksternal yang mungkin dipilih oleh Palestina, akan menyusun rencana rekonstruksi dan pembangunan. Proposal eksternal dapat dipertimbangkan, tetapi perencanaan ekonomi akan dipimpin oleh pihak Arab.
11. Zona ekonomi khusus dapat dibentuk oleh Palestina, dengan tarif dan tingkat akses yang dinegosiasikan oleh Palestina dan negara-negara mitra.
12. Tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan wilayah kedaulatan Palestina. Mereka yang ingin pergi dapat melakukannya dengan bebas dan kembali dengan bebas.
13. Hamas dan faksi-faksi lain tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan. Semua infrastruktur militer dan teror akan dibongkar dan dinonaktifkan, yang diverifikasi oleh pemantau independen.
14. Mitra regional akan menjamin kepatuhan Hamas dan faksi-faksi lain, memastikan bahwa Gaza tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya maupun rakyatnya sendiri.
15. Mitra Arab dan internasional, sesuai undangan Palestina, akan mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara mulai 1 November 2025, untuk mendukung dan melatih keamanan Palestina, dengan berkonsultasi dengan Mesir dan Yordania. ISF akan mengamankan perbatasan, melindungi penduduk, dan memfasilitasi pergerakan barang yang cepat untuk membangun kembali Palestina.
16. Israel tidak akan menduduki maupun mencaplok Gaza maupun Tepi Barat. Pasukan Israel akan sepenuhnya mundur dari wilayah Palestina yang diduduki pada 31 Desember 2025, seiring dengan terbentuknya kendali ISF dan keamanan Palestina.
17. Jika Hamas menunda atau menolak proposal tersebut, bantuan dan rekonstruksi akan dilanjutkan di wilayah-wilayah yang berada di bawah kewenangan ISF dan PA.
18. Sebuah proses dialog antaragama akan dibentuk untuk mendorong toleransi dan koeksistensi damai antara warga Palestina dan Israel.
19. Negara Palestina akan memerintah wilayah kedaulatannya sepenuhnya mulai 1 Januari 2026, sejalan dengan resolusi Majelis Umum PBB pada 12 September dan Pendapat Penasihat Mahkamah Internasional tahun 2024.
20. AS akan segera mengakui Negara Palestina yang berdaulat, dengan keanggotaan tetap PBB, sebagai bangsa yang damai yang hidup berdampingan dengan Negara Israel.

Bagaimana rencana kami berbeda dari rencana Trump

Singkatnya, rencana 20 poin yang telah direvisi ini tidak jauh berbeda bentuknya dari rencana Trump. Rencana tersebut mempertahankan ketentuan demiliterisasi, bantuan kemanusiaan, rekonstruksi ekonomi, dan dialog antaragama. Perbedaan utamanya terletak pada kedaulatan dan kenegaraan Palestina.

Kedaulatan dan kenegaraan Palestina: Versi Trump menunda status kenegaraan Palestina hingga masa depan yang tidak pasti, bergantung pada reformasi dan persetujuan eksternal. Rencana dekolonisasi menetapkan tanggal yang pasti: Israel mundur paling lambat 1 November 2025, dan Palestina mengambil alih kedaulatan penuh paling lambat 1 Januari 2026, 126 tahun sejak Perjanjian Versailles.

Pengawasan kolonial dihapuskan: Proposal Trump membentuk “Dewan Perdamaian” yang diketuai oleh Trump sendiri, dengan Blair sebagai anggota utama. Rencana dekolonisasi menghapus hal ini, dengan mengakui bahwa Palestina tidak memerlukan raja muda asing. Pemerintahan berada di tangan Palestina sejak hari pertama.

Baca Juga:

Punya Pilot WNI, Israel Minta Pesawat Ethiopian Airlines Putar Balik

Kedaulatan ekonomi: Rencana Trump mengumumkan “Rencana Pembangunan Ekonomi Trump” untuk membangun kembali Gaza. Rencana dekolonisasi menyerahkan perencanaan ekonomi kepada Palestina, yang didukung oleh para ahli Arab, sementara proposal dari luar hanya dipertimbangkan atas kebijaksanaan Palestina.

Akhir dari perwalian Anglo-Amerika: Trump menempatkan AS sebagai penjamin dan penengah masa depan Palestina, dengan dukungan Inggris. Rencana dekolonisasi ini secara eksplisit mengakhiri model 100 tahun ini, yang menegaskan kepemimpinan Palestina dan Arab.

Selama lebih dari satu abad, Palestina telah berada di bawah kendali kolonial eksternal: pemerintahan Mandat Inggris, dominasi diplomatik AS, pendudukan Israel, dan skema perwalian berkala, seperti dalam rencana baru Trump. Dari Deklarasi Balfour, Versailles, Oslo, hingga “Dewan Perdamaian” Trump, Palestina belum diperlakukan sebagai aktor berdaulat. Rencana ini mengoreksi hal tersebut dan mengakui bahwa rakyat Palestina adalah bangsa yang sangat berbakat, serta para ahli yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman. Mereka tidak membutuhkan pengawasan. Mereka membutuhkan kedaulatan.

Rencana revisi kami menegaskan bahwa Palestina, melalui otoritas mereka sendiri, pada akhirnya harus memerintah diri mereka sendiri, membuat pilihan ekonomi mereka sendiri, dan menentukan nasib mereka sendiri. Aktor internasional dapat memberi nasihat dan mendukung mereka, tetapi mereka tidak boleh memaksakan kehendak mereka. Penarikan Israel dan pengakuan kedaulatan Palestina harus menjadi tonggak yang tetap dan tidak dapat dinegosiasikan.

Rencana perdamaian yang sesungguhnya harus selaras dengan hukum internasional, termasuk putusan Mahkamah Internasional dan resolusi PBB yang tegas. Rencana perdamaian yang sesungguhnya harus selaras dengan tekad kuat komunitas global yang mendukung implementasi solusi dua negara. Semua pihak dalam rencana perdamaian harus mematuhi kerangka kerja ini. Inilah saatnya untuk kejujuran, tekad global, dan kejelasan moral. Hanya langkah-langkah praktis yang mewujudkan kedaulatan dan kenegaraan Palestina yang akan membawa perdamaian abadi.

Baca Juga:

Gencatan Senjata Tapi Genosida Berlanjut di Gaza: “Tidak Ada Tempat Berlindung dari Kematian”

(T.HN/S: Aljazeera)