Mantan Jenderal Israel Sebut Teror Ekstremis Yahudi Mirip Praktik Nazi

Tel Aviv, SPNA – Kritik paling telak terhadap kebijakan penjajahan Israel kali ini tidak datang dari Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau organisasi hak asasi manusia internasional. Kritik itu justru keluar dari mulut seorang mantan jenderal yang pernah menjadi bagian penting dari mesin perang Israel sendiri.

Moshe Ya’alon, mantan Menteri Pertahanan dan mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, menyamakan ideologi yang dianut sebagian kelompok Zionis religius dan ekstremis Yahudi Yahudi di Tepi Barat dengan paham supremasi ras yang melahirkan Nazisme.

Dalam wawancara dengan media Israel Ynet yang dipublikasikan pada Minggu (15/6), Ya’alon mengatakan sebagian kelompok dalam gerakan Zionisme religius kini menganut ideologi supremasi Yahudi yang berbahaya.

“Apa itu supremasi Yahudi? Delapan puluh tahun setelah Holocaust, itu adalah Mein Kampf yang dibalik. Ras unggulnya adalah kita,” ujar Ya’alon.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu kritik paling keras yang pernah dilontarkan mantan pejabat tinggi Israel terhadap kelompok ekstremis yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung politik pemerintahan Benjamin Netanyahu.

Hukum Tumpul terhadap Penjahat Yahudi

Ya’alon tidak berhenti pada kritik ideologis. Ia secara terbuka menuduh pemerintah Israel membiarkan, bahkan mendorong, aksi kekerasan ekstremis Yahudi Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Menurutnya, kelompok ekstremis Yahudi menggunakan intimidasi, penembakan, perusakan, dan teror untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Semua itu berlangsung di bawah di depan mata negara yang memilih diam.

“Pemerintah Israel mendorong para perusuh Yahudi merampas tanah pribumi Arab melalui kekerasan, termasuk dengan menembaki mereka,” katanya. Sedikitnya 20 warga Palestina telah tewas dalam berbagai serangan ekstremis Yahudi. Namun hingga kini, hampir tidak ada sanksi  hukum yang diberikan kepada para pelaku”.

Pernyataan itu secara tidak langsung menelanjangi wajah penegakan hukum Israel di Tepi Barat. Ketika korban adalah warga Palestina, hukum tampak kehilangan keberanian. Ketika pelakunya ekstremis Yahudi bersenjata, negara seolah mendadak rabun dan tuli.

Ya’alon bahkan menuding badan intelijen domestik Shin Bet serta kepolisian Israel gagal menjalankan tugasnya untuk menghentikan kekerasan yang terus meningkat.

Wajah Kemanusiaan yang Terluka di Hebron 

Dalam wawancara tersebut, Ya’alon mengaku baru-baru ini mengunjungi sejumlah komunitas Palestina di wilayah Hebron selatan yang menjadi sasaran serangan tentara dan ekstremis Yahudi Israel. Di sana ia menyaksikan langsung kondisi yang selama ini sering dibantah atau dipinggirkan dalam perdebatan politik Israel.

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

Ia bertemu seorang warga Palestina yang kehilangan kaki setelah ditembak ekstremis Yahudi. Yang lebih mengejutkan, korban itu disebut tidak hanya ditembak, tetapi juga dihalangi memperoleh bantuan medis setelah serangan terjadi. Menurutnya, apa yang sedang berlangsung di Tepi Barat adalah aib yang akan dikenang lintas generasi. Pernyataan itu muncul ketika kekerasan ekstremis Yahudi terhadap warga Palestina terus meningkat sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023.

Data Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mencatat rata-rata empat serangan ekstremis Yahudi terhadap warga Palestina terjadi setiap hari sejak perang meletus 2023. Banyak di antaranya terekam kamera dan memperlihatkan pembakaran rumah, perusakan kebun, penyerangan desa, hingga penembakan terhadap penduduk sipil.

Belakangan, sejumlah tokoh oposisi Israel mulai menggunakan istilah yang selama ini dianggap tabu untuk menggambarkan fenomena tersebut. Awal bulan ini, Nimrod Sheffer, kandidat Partai Demokrat Israel, menyebut serangan ekstrimis Yahudi terhadap kota Huwara dekat Nablus sebagai tindakan terorisme.

Tobatnya Sang Mantan Panglima 

Kritik Ya’alon memiliki bobot politik tersendiri karena ia bukan berasal dari kelompok kiri atau aktivis anti-pendudukan. Selama puluhan tahun karier militernya, Ya’alon dikenal sebagai salah satu figur keamanan paling berpengaruh di Israel. Ia terlibat dalam invasi Lebanon tahun 1982, operasi militer selama Intifada Pertama dan Kedua, serta perang Gaza tahun 2014.

Pada 2002, saat menjabat Kepala Staf Militer Israel, Ya’alon bahkan pernah menyebut perlawanan Palestina sebagai ancaman yang memiliki karakteristik “kanker” dan harus diberantas hingga tuntas.

Baca Juga:

Punya Pilot WNI, Israel Minta Pesawat Ethiopian Airlines Putar Balik

Ia juga pernah melarang organisasi Breaking the Silence, kelompok mantan tentara Israel yang mendokumentasikan pelanggaran militer terhadap warga Palestina, berinteraksi dengan institusi militer pada 2015.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pemerintahan Netanyahu semakin bergantung pada partai-partai ultranasionalis dan kelompok ekstremis Yahudi, sikap Ya’alon mulai berubah.

Pada 2024 ia menuduh pemerintah Israel melakukan pembersihan etnis di Gaza. Kini ia memperingatkan bahwa pendudukan yang berkepanjangan telah menyeret sebagian masyarakat Israel ke jurang ekstremisme yang dulu hanya mereka tuduhkan kepada pihak lain.

Mengutip peringatan filsuf Israel Yeshayahu Leibowitz yang puluhan tahun lalu memperingatkan bahaya lahirnya ‘’Yudeo-Nazi” akibat pendudukan, Ya’alon mengakui bahwa kekhawatiran tersebut kini terasa semakin relevan.

“Dulu saya berusaha mencegah hal itu terjadi. Hari ini saya tidak bisa mengatakan bahwa dia salah,” ujarnya.

Baca Juga:

Gencatan Senjata Tapi Genosida Berlanjut di Gaza: “Tidak Ada Tempat Berlindung dari Kematian”

Ia menambahkan bahwa dirinya merasa malu melihat tindakan yang dilakukan sebagian warga Israel terhadap rakyat Palestina. “Warga Palestina mengalami pelecehan dan kekerasan. Saya malu karena anggota bangsa saya sendiri melakukan hal-hal seperti ini. Dan semuanya dilakukan di bawah arahan pemerintah,” katanya.

Israel di Persimpangan antara Apartheid dan Negara Dua Bangsa 

Ya’alon juga memperingatkan bahwa Israel sedang bergerak menuju realitas yang selama bertahun-tahun dibantah oleh para pemimpinnya sendiri. Ketika ditanya apakah Israel dapat berubah menjadi negara apartheid, jawabannya tegas.

“Tentu saja.”

Menurutnya, tanpa penyelesaian politik dengan Palestina, Israel hanya memiliki dua pilihan: menjadi negara apartheid atau menjadi negara dua bangsa yang terus dibayangi konflik berkepanjangan.

“Kalau tidak ada penyelesaian dengan Palestina, kita akan menjadi negara apartheid atau negara “Binational State”,” ujarnya.

Baca Juga:

Setahun “Gencatan Senjata” di Gaza, Pembunuhan dan Pengungsian Penduduk Palestina Terus Berlanjut

Meski demikian, Ya’alon mengaku tidak mendukung pengusiran seluruh hunian Yahudi di Tepi Barat. Ia juga mengkritik para pemimpin oposisi yang menolak membuka peluang kerja sama politik dengan partai-partai Arab Palestina dalam pemerintahan mendatang.

Bahkan, Ya’alon mengatakan dirinya memiliki lebih banyak kesamaan nilai dengan politisi Arab-Israel Mansour Abbas dibandingkan dengan dua tokoh sayap kanan ekstrem yang kini menjadi mitra utama Netanyahu, yakni Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.

Pernyataan mantan kepala militer tersebut kembali memperlihatkan semakin dalamnya kegelisahan di dalam Israel sendiri. Ketika seorang mantan menteri pertahanan mulai berbicara tentang supremasi ras, apartheid, dan kemiripan ideologi ekstremis Yahudi dengan Nazisme, perdebatan mengenai pendudukan Palestina tidak lagi hanya datang dari luar tembok Israel, melainkan dari jantung sistem yang selama ini mempertahankannya.

(T.RS/Sumber: Middle East Eye)

Baca Juga:

Peringati Genap 1 Tahun “Gencatan Senjata”, Israel Malah Bombardir Gaza dan Perluas Pendudukan