Di Balik Perang Iran, Israel Menyiapkan Genosida Lanjutan di Gaza

Ditulis oleh: Qassam Muaddi*

Gaza, SPNA – Selama puluhan tahun, Gaza berada di pinggiran perhatian dunia. Lalu, 7 Oktober terjadi, disusul genosida, dan Gaza mengguncang dunia, memicu rangkaian peristiwa yang kini mengancam posisi Amerika Serikat di Timur Tengah sekaligus menunjukkan batas-batas kekuatan Washington. Namun secara tragis, peristiwa yang dipicu Gaza kini justru menenggelamkannya.

Sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, dunia seolah telah “beralih” dari Gaza. Namun Israel tidak demikian, dan tengah bersiap kembali ke medan perang.

Ketika Amerika Serikat menyepakati gencatan senjata dengan Iran—yang memicu ketidakpuasan di seluruh spektrum politik Israel—Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel kini akan “memusatkan perhatian pada Hamas,” mengisyaratkan kemungkinan kembalinya perang di Gaza.

Isyarat itu menjadi lebih terang ketika Channel 14 Israel melaporkan akhir pekan lalu bahwa pasukan Israel tengah bersiap melanjutkan perang di Gaza “secepatnya bulan depan”. Menurut laporan yang disiarkan langsung stasiun tersebut, Israel mempertimbangkan untuk kembali beroperasi di Gaza setelah Hamas dan faksi Palestina lainnya menolak untuk melucuti senjata.

Penolakan pelucutan senjata itu terjadi setelah serangkaian pertemuan pada pertengahan April antara perwakilan faksi Palestina dan Nickolay Mladenov, “Perwakilan Tinggi untuk Gaza” dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump, yang menuntut agar faksi-faksi tersebut menerima rencana pelucutan senjata dari Amerika Serikat.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Lantas, mengapa Israel bersikeras melanjutkan genosida sekarang, ketika perang dengan Iran berpotensi kembali memanas menyusul langkah Trump memblokade kapal-kapal Iran di Selat Hormuz? Berikut keterkaitan antara Iran dan Gaza.

Menutup Kegagalan Israel

Memudarnya prioritas Gaza dalam agenda Amerika Serikat dan komunitas internasional, tentu saja, sebagian besar dipicu oleh perang di Iran. Namun keterkaitannya lebih langsung: perang terhadap Iran dimaksudkan sebagai langkah terakhir untuk menyingkirkan seluruh oposisi, khususnya Iran terhadap dominasi Israel di kawasan. Hasil perang tersebut dapat menentukan bagaimana Israel menangani berbagai isu lain di kawasan, dimulai dari Gaza.

Lenyapnya dukungan Iran melawan agenda Amerika Serikat dan Israel di kawasan akan melemahkan Hizbullah dan Hamas. Selama ini Iran menjadi pendukung penting bagi kelompok seperti Hamas dan Hizbullah, baik dari segi dana, senjata, maupun dukungan politik. Jika dukungan Iran itu hilang, kedua kelompok tersebut akan melemah karena kehilangan sumber kekuatan utama mereka.

Dalam kondisi seperti itu, Israel akan lebih mudah menghadapi atau mengendalikan mereka. Akibatnya, Israel bisa bertindak lebih leluasa di kawasan, termasuk menjalankan kebijakan atau operasi militer tanpa banyak hambatan dari pihak-pihak yang sebelumnya menjadi lawan utama atau tanpa terlalu terikat pada kesepakatan yang ada.

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

Dengan taruhan sebesar itu, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada 17 April menyatakan bahwa militer Israel menunggu “lampu hijau” dari Amerika Serikat untuk melanjutkan perang melawan Iran, seraya berjanji bahwa “kali ini serangan akan berbeda dan mematikan”. Katz menambahkan bahwa Israel siap mengembalikan Iran ke “zaman kegelapan dan batu” dengan menargetkan infrastruktur energi dan listrik utama.

Dengan kata lain, ini adalah pertaruhan terakhir Israel untuk mempertahankan impunitasnya sekaligus memastikan posisinya sebagai hegemon regional. Namun, bahkan jika perang Amerika Serikat-Israel terhadap Iran gagal, bukan berarti Israel akan menahan diri di Gaza karena tekanan Iran. Sebaliknya, Israel kemungkinan akan menutupi kegagalannya di Iran dengan ekspansionisme maksimal di kawasan terdekatnya: melanjutkan serangan besar-besaran ke Jalur Gaza dan mencaplok Tepi Barat sebelum impunitas internasionalnya berakhir.

Risiko ini diperparah oleh krisis politik yang membayangi Israel. Pemilu tinggal beberapa bulan lagi, dan koalisi Netanyahu diperkirakan kalah menurut jajak pendapat. Menjaga front perang tetap terbuka hingga saat itu memberi para pemimpin Israel alat distraksi yang kuat: kembali menunda penyelidikan independen atas kegagalan keamanan yang memicu peristiwa 7 Oktober, isu wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks, serta kasus korupsi yang membelit Netanyahu.

Menurut laporan media Palestina, delegasi Palestina yang bertemu dengan Mladenov pada pertengahan April mencakup perwakilan Hamas, Fatah, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), serta Jihad Islam Palestina. Mereka menolak membahas pelucutan senjata sebelum Israel memenuhi seluruh kewajibannya dalam fase pertama gencatan senjata yang belum rampung, yakni membuka akses bebas barang ke Gaza dan memulai rekonstruksi.

Sebelumnya pada April, perwakilan Fatah dan Hamas bertemu di Kairo dan membahas langkah-langkah praktis menuju fase pascaperang di Gaza, termasuk rekonstruksi dan pelucutan senjata, menurut laporan media berbahasa Arab.

Baca Juga:

Punya Pilot WNI, Israel Minta Pesawat Ethiopian Airlines Putar Balik

Perkembangan ini terjadi tiga bulan setelah pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza—yang dikenal sebagai “komite teknokrat,” terdiri dari warga Palestina yang ditugaskan mengelola Jalur Gaza. Meski berada di bawah Dewan Perdamaian dan terpisah dari institusi politik Palestina, komite ini disambut oleh berbagai faksi Palestina, termasuk Hamas dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, demi memulai pemulihan kemanusiaan di Gaza. Namun hingga kini, komite tersebut belum diizinkan memasuki wilayah itu. Semua ini berlangsung di tengah fragmentasi dan stagnasi politik Palestina yang terus berlanjut.

Dunia Mulai Menjauh dari Gaza

Kondisi stagnasi di Gaza sebenarnya bukan hal baru. Sebelum genosida, Gaza telah mengalami stagnasi kemanusiaan dan politik yang berkepanjangan selama hampir dua dekade. Pada 2020, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan Gaza “tidak layak huni” setelah hampir dua dekade blokade parsial Israel dan berbagai operasi pemboman. Penduduk Palestina di Gaza sempat melakukan demonstrasi besar-besaran dalam rangkaian aksi yang dikenal sebagai Great March of Return, yang dihadapi dengan tembakan langsung oleh penembak jitu Israel. Namun, reaksi internasional nyaris tidak ada.

Akhirnya, peristiwa 7 Oktober terjadi, dan Israel mengklaim bahwa situasi di Gaza hanya dapat diubah melalui kekuatan militer, dengan meluluhlantakkan wilayah itu dan Israel telah membunuh sedikitnya 70.000 penduduk Palestina.

Ketika front Gaza mereda dan Israel membuka perang di dua front lain—Iran dan Lebanon—Gaza kembali tersisih. Seiring meningkatnya kemungkinan proses negosiasi panjang dengan Iran, serta konflik yang naik-turun di Lebanon, Gaza berisiko kembali tenggelam dalam ketidakrelevanan, sementara penduduknya terus menghadapi kelaparan dan pemboman. Seperti selama ini, persoalan Gaza tampaknya akan kembali menjadi beban bagi pemerintahan Israel berikutnya.

Baca Juga:

Gencatan Senjata Tapi Genosida Berlanjut di Gaza: “Tidak Ada Tempat Berlindung dari Kematian”

Akibatnya, Gaza tidak lagi menjadi prioritas dalam pemberitaan, tekanan politik terhadap Israel pun melemah, dan krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di sana kurang mendapat perhatian, seolah-olah mulai dilupakan oleh dunia.

___

*Qassam Muaddi adalah penulis staf Palestina untuk Mondoweiss. Ia meliput perkembangan sosial, politik, dan budaya di Palestina, serta telah menulis untuk berbagai media dalam bahasa Inggris dan Prancis, termasuk Catholic Terre Sainte Magazine dan sejumlah media lainnya.

(T.FJ/S: Mondowess)

Baca Juga:

Setahun “Gencatan Senjata” di Gaza, Pembunuhan dan Pengungsian Penduduk Palestina Terus Berlanjut