Perang Narasi Palestina: Pakar Ungkap Mesin Propaganda Digital Israel

Citra satelit menunjukkan skala kehancuran di wilayah utara Jalur Gaza, pada 10 Oktober 2025. (Foto: Vantor/AFP)

Gaza, SPNA – Para peneliti, aktivis, dan pakar hak digital pada Selasa (07/04/2026), memperingatkan adanya upaya propaganda terkoordinasi dan disinformasi yang membentuk narasi global mengenai Palestina dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Global Alliance for Palestine.

Acara bertajuk “Countering Israel’s 2026 Hasbara Industry” tersebut berfokus pada apa yang oleh para pembicara digambarkan sebagai strategi pesan digital yang terorganisasi serta kampanye disinformasi publik yang didukung negara Israel.

Direktorat diplomasi publik nasional Israel, yang dikenal dengan nama Ibrani Hasbara, mengawasi propaganda Israel dan pernah digugat oleh perusahaan serta kontraktor yang memberikan layanan mereka pada bulan-bulan awal genosida Israel di Gaza.

Untuk mendorong propaganda pascagenosida di Gaza, Israel disebut menggunakan kampanye hubungan masyarakat rahasia serta menyewa perusahaan korporasi guna mengelola jaringan influencer berbayar dalam sebuah proyek berkode “Esther Project”.

Sejak Oktober 2023, upaya Hasbara Israel juga dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Diaspora, yang keduanya mengalokasikan dana besar untuk menyebarkan propaganda Israel guna membentuk opini publik, sekaligus membantah tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Dalam webinar yang berlangsung pada 7 April tersebut, para panelis menyatakan bahwa upaya Israel semakin mengandalkan perangkat digital, iklan tertarget, serta kecerdasan buatan untuk memengaruhi opini publik.

Anas Ambri dari The New Arab Investigative Unit memaparkan temuan mengenai kampanye iklan daring dan mekanisme transparansi, dengan menyoroti apa yang ia sebut sebagai keterbatasan pengungkapan terkait promosi yang terhubung dengan pemerintah Israel.

Ia menekankan bagaimana iklan tertarget dan kampanye “misterius” dapat membentuk narasi di berbagai platform.

Tariq Kenney-Shawa dari Al-Shabaka menyoroti peran intelijen sumber terbuka dalam mendokumentasikan peristiwa serta melawan disinformasi. Ia menyebut metode tersebut telah digunakan untuk memverifikasi insiden dan menantang klaim yang saling bertentangan. Shawa juga menjelaskan bagaimana intelijen sumber terbuka membantu mengungkap kuburan massal di Gaza serta membongkar kampanye disinformasi Israel di media sosial.

Hala Hanina, aktivis politik kelahiran Gaza sekaligus peneliti doktoral di Inggris, membahas pola pemberitaan media selama perang. Ia berpendapat bahwa disinformasi yang disebarkan otoritas Israel mencakup penyangkalan serangan, pengalihan kesalahan, serta pembingkaian narasi yang mengaburkan dampak terhadap warga sipil.

Presentasinya mengkaji bagaimana pesan-pesan tersebut menyebar di media tradisional maupun digital, sehingga mengacaukan narasi dan membingungkan pihak yang mencari akuntabilitas. Panelis lain, Lujane, menyoroti kecerdasan buatan dan pengaruh digital, dengan menguraikan bagaimana ekosistem konten dapat membentuk keluaran berbasis AI dan memperkuat narasi Israel.

Ia menyebut jaringan pendanaan dan strategi amplifikasi memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana informasi menjangkau audiens.

Advokat hak digital Nadim Nashif mengungkapkan kekhawatiran terkait tata kelola platform, dengan merujuk pada sejumlah insiden sebelumnya di mana konten Palestina dihapus atau dibatasi. Ia menilai moderasi algoritmik dan kebijakan platform dapat berkontribusi pada apa yang ia sebut sebagai ketimpangan visibilitas.

Miriyam Aouragh, profesor di University of Westminster, menyatakan bahwa ruang digital juga memungkinkan munculnya narasi tandingan, dengan suara-suara Palestina memperoleh jangkauan yang lebih luas. Ia juga menunjuk pada meningkatnya perbedaan pendapat di kalangan sebagian pekerja teknologi serta meningkatnya pengawasan terhadap praktik platform.

Penyelenggara menyatakan webinar tersebut bertujuan membekali peserta dengan perangkat analitis untuk memahami bagaimana informasi diproduksi dan disirkulasikan selama konflik. Mereka menekankan bahwa penanganan disinformasi dan peningkatan literasi media akan menjadi kunci, seiring platform digital terus membentuk persepsi global terhadap isu ini.

Apa itu Hasbara?

Hasbara adalah istilah dalam bahasa Ibrani yang merujuk pada upaya diplomasi publik Israel untuk membentuk opini internasional terkait kebijakan dan tindakan negara tersebut. Secara harfiah berarti “penjelasan”, namun dalam praktiknya, hasbara sering dipahami sebagai strategi komunikasi yang bertujuan mempromosikan narasi resmi Israel di mata dunia.

Aktivitas ini dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah, termasuk direktorat diplomasi publik, serta didukung oleh kementerian seperti Kementerian Luar Negeri. Seiring perkembangan teknologi, hasbara tidak lagi terbatas pada media tradisional, tetapi meluas ke platform digital, media sosial, dan kampanye global.

Dalam konteks konflik Palestina, hasbara kerap menjadi sorotan karena dianggap melibatkan teknik propaganda modern, seperti penggunaan iklan tertarget, influencer, hingga kecerdasan buatan untuk memengaruhi persepsi publik.

Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Global Alliance for Palestine ini, terungkap bahwa anggaran sekitar £580 juta (setara lebih kurang 729 juta dolar atau sekitar 11–12 triliun rupiah) dialokasikan untuk mendukung kampanye media sosial serta pemanfaatan kecerdasan buatan. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat penyebaran pesan digital yang ditujukan memengaruhi opini publik secara global.

Besarnya anggaran ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi telah berkembang menjadi operasi digital yang terorganisasi dan masif. Melalui media sosial dan teknologi AI, kampanye tersebut dirancang untuk menjangkau audiens luas, membentuk persepsi, serta memperkuat narasi tertentu di ruang digital.

Bagi Palestina, situasi ini berpotensi menimbulkan dampak serius karena dapat mengaburkan fakta di lapangan dan melemahkan dukungan internasional. Disinformasi yang tersebar luas berisiko membentuk persepsi publik yang tidak seimbang, sehingga menyulitkan upaya advokasi, menghambat tuntutan akuntabilitas, serta memperkecil ruang bagi suara korban untuk terdengar secara adil di tingkat global.

Secara konkret, bahaya tersebut dapat terlihat ketika informasi yang tidak akurat atau telah dibingkai ulang menyebar lebih cepat dibandingkan fakta lapangan. Misalnya, laporan serangan terhadap warga sipil dapat disangkal atau dialihkan narasinya di media sosial melalui kampanye terkoordinasi, sehingga publik global menjadi ragu terhadap kebenaran kejadian tersebut.

Dalam kasus lain, konten yang mendokumentasikan korban atau kerusakan infrastruktur bisa tenggelam oleh banjir konten tandingan atau bahkan dibatasi oleh platform, yang pada akhirnya menghambat upaya pengumpulan bukti dan memperlambat respons kemanusiaan internasional.

Hala Hanina, peneliti doktoral yang meninggalkan Gaza tepat sebelum genosida terjadi, memaparkan diskusi tersebut dari realitas mengerikan di lapangan. Ia menjelaskan taktik “penciptaan keraguan” yang digunakan saat pengeboman Rumah Sakit Al-Ahli serta narasi “40 bayi dipenggal” yang dinilai digunakan untuk membentuk persetujuan global terhadap pembersihan etnis. Hanina juga mengingat pesan ayahnya di tengah bombardir: “Kamu memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kenyataan.” Ia menyerukan agar para pendukung lebih mengutamakan kesaksian warga Palestina dan menolak “keterlibatan media Barat” yang, menurutnya, menjual propaganda yang didanai negara sebagai fakta.

Menutup sesi, jurnalis investigasi Anas Ambri memberikan alat praktis untuk mengungkap operasi pengaruh asing. Ia menjelaskan penggunaan Google Ads Transparency Centre dan laporan Foreign Agent di Amerika Serikat untuk melacak jutaan dolar yang digunakan pada influencer gaya hidup dan keagamaan guna “membanjiri ruang informasi” dengan narasi negara. Ambri menyoroti sebuah kasus sukses ketika sebuah perusahaan yang disewa untuk program berbasis bot menghentikan operasinya setelah mendapat tekanan publik. Ia mendorong aktivis untuk “mengikuti jejak digital uang” demi meminta pertanggungjawaban lembaga yang terlibat.

(T.FJ/S: The Cradle, MEMO)

A writer who longing for the independence of Palestine

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lainnya