Di Balik Janji Damai Trump, Penduduk Palestina di Gaza Diliputi Ketakutan

Gaza, SPNA – Pada 22 Januari, komite teknokrat Palestina yang telah lama dinantikan—yang akan mengelola Jalur Gaza di bawah arahan badan yang disebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai Board of Peace (Dewan Perdamaian)—akhirnya diumumkan.

Dalam pidato pertamanya kepada penduduk Palestina di Gaza, Direktur Komite Ali Shaath menyatakan bahwa perlintasan Rafah dengan Mesir, yang ditutup secara sepihak oleh Israel sejak Mei 2024, akan dibuka kembali untuk lalu lintas dua arah. Pengumuman tersebut segera menyebar luas di Gaza dan memunculkan beragam pertanyaan di tengah masyarakat.

Apakah rencana Trump untuk Gaza benar-benar mulai dijalankan? Sejauh mana kewenangan yang akan dimiliki komite ini? Apakah Israel akan mengizinkan fase berikutnya dari apa yang disebut sebagai “gencatan senjata” benar-benar berlangsung? Dan apa yang menanti penduduk Palestina di Gaza selanjutnya?

Meski pejuang Palestina secara resmi menyambut pembentukan komite tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menyerahkan kekuasaan administratif di Jalur Gaza kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), penduduk Palestina di Gaza tetap skeptis. Mereka meragukan bagaimana dan kapan proses alih kekuasaan itu akan terjadi, serta apakah komite tersebut akan membawa manfaat nyata atau justru menjadi alat baru dominasi Israel dan Amerika Serikat.

“Komite ini tidak akan langsung mengakhiri krisis, tetapi setidaknya ada sebuah komite yang mendapat lampu hijau dari Amerika Serikat dan para mediator untuk membuat perubahan,” kata Anwar Abu Jabal, 33 tahun, penduduk Palestina di Gaza.

Seperti banyak penduduk Palestina lainnya, Abu Jabal menaruh perhatian besar pada isu rekonstruksi dan siapa yang akan mampu memperbaiki kondisi hidup jutaan orang yang kini tinggal di tenda-tenda darurat dan bangunan yang hancur akibat bombardemen. Ia berharap komite tersebut dapat membangun kembali Gaza, atau setidaknya berperan dalam proses itu. Namun, ia tetap meragukan dan tidak mempercayai peran Amerika Serikat dalam mengawasi komite tersebut.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

“Kami menaruh harapan pada komite ini untuk membangun kembali Gaza, terutama karena didukung Trump. Namun alasan yang sama juga bisa digunakan untuk merugikan kami, karena Trump tidak peduli pada rakyat Palestina di Gaza. Kami berharap komite ini benar-benar peduli dan memulai dengan mengembalikan kami ke rumah kami,” ujarnya.

Bagi Abu Jabal dan sebagian penduduk Palestina lainnya, kehadiran nama-nama yang sudah dikenal di Gaza dalam struktur komite—seperti Husni al-Mughanni, seorang pemimpin suku berpengaruh—memberi sedikit rasa harapan bahwa penderitaan penduduk Palestina di Gaza dapat dikurangi. “Kami semua di Gaza menginginkan satu hal: hidup dengan aman dan stabil, serta terpenuhinya kebutuhan kami tanpa kesulitan dan penderitaan,” kata Abu Jabal.

Meskipun demikan, sebagian besar penduduk Palestina di Gaza yang berbicara kepada Mondoweiss justru tidak seoptimistis itu. Banyak penduduk Palestina, seperti Moaz Zayed, 21 tahun, penduduk kamp pengungsi Nuseirat, khawatir terhadap kendali akhir Board of Peace Trump—yang juga melibatkan Israel—atas Gaza dan NCAG Palestina.

“Jika kewenangan komite ini hanya sebatas mengelola perlintasan dan truk bantuan, maka ini tidak lebih dari sandiwara (Amerika Serikat dan Israel) untuk membuat orang percaya bahwa penduduk Palestina di Gaza kini memiliki pemerintahan dan masalah mereka sedang diselesaikan,” kata Zayed. Ia menyamakan komite tersebut dengan gencatan senjata yang, menurutnya, terus dilanggar Israel sejak diberlakukan tanpa perhatian atau kecaman internasional yang berarti.

Menurut Zayed, meskipun rekonstruksi penting, pembukaan perlintasan Rafah dan masuknya bantuan tetap kalah mendesak dibandingkan penarikan pasukan Israel dari Gaza, kembalinya seluruh penduduk Palestina yang mengungsi ke rumah mereka di wilayah yang diduduki Israel di sepanjang “garis kuning”, serta jaminan keselamatan dan hak asasi dasar bagi penduduk Palestina di tanah air mereka sendiri—yang hingga kini, katanya, belum ada jaminannya.

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

“Saya khawatir komite ini justru akan menjadi alat untuk memaksakan rencana Trump atas Gaza, mengubah tanah air kami menjadi tempat yang bukan lagi untuk kami. Di mana mereka? Mengapa mereka tidak berada di Gaza bersama rakyat? Ketakutan terbesar saya adalah komite ini akan bekerja dan memerintah Jalur Gaza sesuai instruksi Trump dan Israel,” ujar Zayed.

Peran Israel

Meski respons penduduk Palestina di Gaza terhadap komite ini beragam, ada satu perasaan yang hampir disepakati semua orang: keyakinan bahwa Israel akan menggagalkan setiap bentuk kemajuan bagi Gaza.

Abdel Hadi Farhat, jurnalis dari Jalur Gaza, menilai Israel sama sekali tidak mematuhi fase pertama gencatan senjata dan tidak ada jaminan negara itu akan mematuhi fase kedua, yang mencakup kerja komite baru ini.

“Fase pertama gencatan senjata memperlihatkan ketidakpatuhan yang jelas dari pihak Israel terhadap protokol kemanusiaan,” kata Farhat, merujuk pada masuknya bantuan dan bahan rekonstruksi, serta upaya Israel yang terus menghambat kerja organisasi kemanusiaan penting seperti Médecins Sans Frontières (MSF). “Israel juga tidak menghentikan pengeboman, pembunuhan terarah, serta pembunuhan warga sipil tak berdosa di lokasi pengungsian dan di rumah mereka,” ujarnya.

Baca Juga:

Punya Pilot WNI, Israel Minta Pesawat Ethiopian Airlines Putar Balik

Kekhawatiran serupa disampaikan jurnalis lain, Amer al-Farah. “Israel terus melanjutkan pengepungan dan penutupan perlintasan hingga saat ini,” katanya. Ia menambahkan bahwa pada saat Board of Peace Trump diumumkan, tentara Israel menewaskan lebih dari sepuluh warga sipil di Jalur Gaza.

Kekhawatiran atas ketidakpatuhan Israel semakin menguat setelah kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa “pengumuman mengenai susunan Dewan Eksekutif Gaza, yang berada di bawah Board of Peace, tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakan Israel.”

“Israel tidak menginginkan perdamaian, keamanan, stabilitas, atau rekonstruksi bagi Jalur Gaza,” kata Azmi al-Duweima, penduduk Palestina di Gaza, kepada Mondoweiss.

“Yang diinginkan Israel hanyalah mempertahankan Gaza dalam kondisi hancur dan tidak layak huni, tanpa makanan, air, dan kebutuhan dasar, untuk mendorong penduduk Palestina meninggalkan Gaza dengan kemauan mereka sendiri. Itulah tujuannya, dan Israel tidak akan mengizinkan pembentukan pemerintahan apa pun kecuali yang berada di bawah kendalinya,” ujarnya.

Menurut al-Duweima, jika komite tersebut tidak berada langsung di bawah Israel dan tidak menerima instruksi darinya, Israel akan menghambat kerja komite di Gaza, bahkan mungkin tidak mengizinkannya masuk ke wilayah tersebut.

Baca Juga:

Gencatan Senjata Tapi Genosida Berlanjut di Gaza: “Tidak Ada Tempat Berlindung dari Kematian”

Meski skeptisisme al-Duweima mencerminkan pandangan banyak penduduk Palestina di Gaza, ia mengaku masih menyimpan sedikit harapan, selama komite tersebut benar-benar bertindak demi kepentingan rakyat Palestina, bukan demi Israel dan Amerika Serikat.

“Kami menaruh harapan besar agar komite ini diizinkan masuk ke Jalur Gaza dan mulai bekerja di berbagai sektor—pertanian, industri, perdagangan, perumahan, rekonstruksi, pendidikan, dan bidang-bidang lain yang telah ditugaskan. Kami berharap komite ini dan negara-negara yang mendukung rakyat Palestina dapat mengakhiri penderitaan kami, membangun kembali Gaza, dan mengembalikan kami ke tanah serta rumah kami di dalam garis kuning. Kami akan berdiri bersama komite ini dan mendukungnya semampu kami agar kami dapat bangkit dari puing-puing dan membangun negeri kami kembali.”

(T.FJ/S: Mondoweiss)