AS Umumkan “Fase 2” Gencatan Senjata Gaza, Janji Kosong yang Tak Pernah Menyentuh Rakyat Palestina

Gaza, SPNA – Amerika Serikat, pada 14 Januari 2026, mengumumkan dimulainya “Fase 2” dari gencatan senjata rapuh antara Israel dan pejuang Palestina di Gaza. Fase ini, menurut utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, akan mencakup “demiliterisasi penuh dan rekonstruksi Gaza.” Israel selama ini menentang pelaksanaan fase kedua, yang mencakup penarikan pasukan Israel dalam skala lebih besar dari Jalur Gaza, dimulainya rekonstruksi, serta pengalihan kendali institusi-institusi Gaza dari Pejuang Palestina kepada otoritas sementara yang diisi oleh para teknokrat Palestina.

Komite teknokrat ini, yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari, akan bertanggung jawab kepada sebuah “Dewan Perdamaian” yang dibentuk atas mandat Amerika Serikat sebagai bagian dari “rencana perdamaian” 20 poin Presiden Donald Trump. Israel menyatakan badan ini akan dipimpin oleh diplomat Bulgaria Nikolay Mladenov, yang dikenal memiliki hubungan erat dengan Uni Emirat Arab, sekutu Israel. Nama 14 teknokrat Palestina juga telah diumumkan ke publik, yang dilaporkan akan dipimpin oleh mantan Wakil Menteri Perencanaan Otoritas Palestina, Ali Shaath.

Perkembangan ini dinilai tidak banyak berarti. Israel tetap menjadi aktor kunci yang mampu memengaruhi rincian serta implementasi gencatan senjata, dan akan menggunakan pengaruh tersebut untuk mendefinisikan seperti apa sebenarnya Fase 2 itu dijalankan.

Meski pemerintahan Trump mengklaim Fase 2 akan menghadirkan periode pemerintahan yang stabil dan rekonstruksi, cara Israel secara sistematis melanggar ketentuan fase pertama menunjukkan sebaliknya. Israel justru diperkirakan akan terus menghindari kewajibannya dan memperdalam status quo saat ini: Jalur Gaza yang terpecah, mengalami kelaparan perlahan, dan terus digempur serangan militer mematikan secara berkala.

Jika sejauh ini Amerika Serikat gagal memaksa Israel mematuhi sepenuhnya kesepakatan gencatan senjata, seberapa besar kemungkinan Trump akan menekan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menyerahkan lebih banyak wilayah Gaza pada fase kedua?

Bagi rakyat Palestina di Gaza, Fase 2 hampir tidak membawa harapan akan perubahan mendasar atas arah situasi sejak Oktober lalu. Amerika Serikat terus menutup mata terhadap serangan militer Israel yang berulang. Dalam hal bantuan dan rekonstruksi pun, para pejabat AS telah mengakui bahwa wilayah Gaza yang masih memiliki keberadaan pejuang Palestina, tempat sebagian besar penduduk saat ini tinggal, tidak akan mendapatkan keringanan apa pun.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Rencana Israel untuk Gaza

Rencana Israel untuk Gaza, yang telah diungkapkan secara terbuka oleh para pejabat Israel selama dua tahun terakhir, perlahan-lahan dijalankan sepanjang gencatan senjata berlangsung: kebijakan pengeboman dan kelaparan, dengan harapan memicu eksodus massal dari Gaza—atau, jika itu tidak memungkinkan, memfasilitasi “migrasi sukarela” secara bertahap.

Sebelum gencatan senjata, kebijakan ini diartikulasikan secara gamblang: membangun kamp konsentrasi terselubung bagi rakyat Palestina di sebagian kecil wilayah Gaza, yang secara eufemistis disebut sebagai “kota kemanusiaan”, serta memfasilitasi pengusiran mereka pada akhirnya. Setiap rakyat Palestina yang menolak dipindahkan ke zona-zona ini akan dibunuh atau dibiarkan kelaparan.

Setelah gencatan senjata berlaku, cetak biru dasar Israel tidak berubah, hanya metode pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kerangka “perdamaian” versi Trump. Penyesuaian ini memungkinkan Israel terus menerapkan strategi yang sama di lapangan, melanggar ketentuan nominal gencatan senjata, dengan tekanan minimal dari Amerika Serikat.

Selama tiga bulan terakhir, Israel menciptakan status quo di Gaza yang oleh rakyat Palestina disebut masih bersifat genosidal. Kondisi inilah yang ingin dipertahankan Israel dalam Fase 2 gencatan senjata.

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

“Bentuk Baru Genosida”

Gaza terus terbelah menjadi dua bagian oleh apa yang disebut sebagai “Garis Kuning”, dengan satu sisi dikuasai Pejuang Palestina dan sisi lainnya sepenuhnya diduduki tentara Israel.

Kondisi yang diciptakan Israel dalam dua bulan terakhir sejalan dengan pernyataan resmi pejabat Israel dan AS bahwa pembelahan Gaza ini akan bersifat permanen, dan rekonstruksi hanya akan diizinkan di zona yang dikuasai Israel, sebagaimana disampaikan Jared Kushner dan JD Vance pada Oktober lalu.

Dalam praktiknya, ini berarti rakyat Palestina di Gaza akan dipaksa meninggalkan wilayah tersebut dan pindah ke area yang dikuasai Israel, setelah menjalani pemeriksaan keamanan, serta hidup di bawah pengawasan Israel. Pejabat AS dilaporkan menyebut kawasan ini sebagai “zona hijau” yang boleh dimasuki rakyat Palestina, tetapi tidak boleh mereka tinggalkan.

Pihak Israel bahkan lebih tegas. Pada awal Desember, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Eyal Zamir menyatakan Garis Kuning akan menjadi perbatasan baru Israel. Terbaru, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz berjanji pada Desember bahwa Israel tidak akan pernah sepenuhnya menarik diri dari Gaza dan akan membangun “kelompok perintis Nahal” (permukiman Israel) di Gaza utara, meski kemudian menarik kembali pernyataan tersebut.

Baca Juga:

Punya Pilot WNI, Israel Minta Pesawat Ethiopian Airlines Putar Balik

Sementara itu, di wilayah yang dikuasai Pejuang Palestina, rakyat Palestina dibiarkan kelaparan atau mati. Gambaran awalnya telah terlihat selama tiga bulan terakhir: Israel secara rutin melancarkan serangan dan penggerebekan militer di seluruh Gaza, membunuh ratusan orang sejak gencatan senjata dimulai dan membunuh para pemimpin serta tokoh militer pejuang Palestina. Pada saat yang sama, penduduk terus dirampas dari bantuan kemanusiaan vital yang seharusnya masuk sejak hari pertama gencatan senjata.

Serangan Israel sejauh ini telah membunuh total 447 rakyat Palestina sejak Oktober 2025. Banyak korban jiwa saat mendekati Garis Kuning, termasuk sejumlah anak-anak. Salah satunya adalah Dana Maqat (11 tahun), dibunuh pada 30 Desember ketika pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah rakyat Palestina di timur distrik Tufah, Kota Gaza, menurut kesaksian setempat.

Israel juga terus membatasi masuknya bantuan kemanusiaan dan barang-barang kebutuhan, khususnya rumah mobil dan bahan bangunan. Meski otoritas Israel mengklaim 600 hingga 800 truk bantuan dan barang masuk ke Gaza setiap hari, Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan hanya sekitar 250 truk yang benar-benar mencapai wilayah tersebut, jauh di bawah 600 truk yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata.

Dalam fase pertama kesepakatan, penyeberangan Rafah seharusnya dibuka oleh Israel tanpa pembatasan pergerakan barang dan orang, khususnya bagi rakyat Palestina yang membutuhkan perawatan medis di luar Gaza. Namun pekan lalu, Israel kembali menolak membuka penyeberangan tersebut sebelum jasad sandera Israel terakhir dikembalikan dari Gaza.

Baru-baru ini, Israel juga melarang 37 organisasi kemanusiaan internasional beroperasi di Jalur Gaza, sebuah langkah yang diperkirakan akan membawa dampak menghancurkan bagi rakyat Palestina yang bergantung pada layanan mereka bersama PBB.

Baca Juga:

Gencatan Senjata Tapi Genosida Berlanjut di Gaza: “Tidak Ada Tempat Berlindung dari Kematian”

Di tengah kekurangan ini, 1,8 juta dari total 2,3 juta penduduk Gaza masih hidup di kamp-kamp tenda yang rusak parah, sementara musim dingin terus menelan korban. Dalam enam pekan terakhir, 21 rakyat Palestina dilaporkan meninggal akibat kedinginan, termasuk empat anak, berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Gaza. Korban terbaru adalah Muhammad Basiouni, balita berusia satu tahun yang meninggal membeku pekan lalu di kamp tenda Mawasi.

Rakyat Palestina di Gaza menyebut status quo ini sebagai “bentuk baru genosida”, dengan keyakinan bahwa satu-satunya hal yang berubah dari perang Israel terhadap eksistensi Palestina hanyalah tempo dan intensitasnya.

Pekerjaan Dewan “Perdamaian” yang baru dibentuk dan komite teknokrat Palestina pun berpotensi terhenti berbulan-bulan dengan berbagai dalih. Dalih utama dan paling mudah tetap sama: pelucutan senjata Pejuang Palestina.

Pelucutan Senjata Pejuang Palestina

Dalam beberapa bulan terakhir, Israel melobi Trump agar tidak melanjutkan ke Fase 2 sebelum senjata pejuang Palestina sepenuhnya dilucuti. Untuk saat ini, Washington memilih tetap melangkah tanpa memenuhi syarat tersebut. Namun, setelah pertemuan Benjamin Netanyahu dengan Trump pada 29 Desember 2025, Perdana Menteri Israel menyatakan Presiden AS kembali menegaskan pelucutan senjata pejuang Palestina sebagai prasyarat penyelesaian rencana perdamaian. Menariknya, Netanyahu tidak menyebut bahwa hal ini berarti dimulainya fase kedua perjanjian.

Baca Juga:

Setahun “Gencatan Senjata” di Gaza, Pembunuhan dan Pengungsian Penduduk Palestina Terus Berlanjut

Pernyataan sebelumnya dari para pemimpin pejuang Palestina di Gaza menunjukkan adanya fleksibilitas. Mantan kepala biro politik pejuang Palestina dari Hamas, Khaled Meshaal, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompoknya mengusulkan “pembekuan” senjata Pejuang Palestina, yakni jaminan untuk tidak menggunakan atau melanggar kesepakatan senjata dalam kerangka gencatan jangka panjang.

Dalam wawancara lain, pemimpin senior pejuang Palestina lainnya, Musa Abu Marzouq menyatakan pada awal November bahwa pejuang Palestina terbuka untuk melepaskan senjata yang mampu menjangkau wilayah Israel, tetapi akan tetap mempertahankan senjata ringan. Namun, jelas bahwa apa pun kemajuan yang terjadi di “zona hijau” di bawah kendali Israel, Israel akan menolak menarik diri dari Gaza, apa pun yang diterima Pejuang Palestina.

Rencana 20 poin Trump dengan sengaja membiarkan konsep pelucutan senjata tetap kabur. Tidak dijelaskan bagaimana Pejuang Palestina harus melucuti senjata, apakah pelucutan itu mencakup senjata ringan, dalam jangka waktu apa prosesnya dilakukan, dan kepada siapa senjata tersebut harus diserahkan.

Sebaliknya, Israel memilih mendefinisikan pelucutan senjata, jika memang mendefinisikannya, sebagai proses yang dapat memakan waktu bertahun-tahun. Menteri Pertahanan Katz menyatakan pelucutan Pejuang Palestina berarti membongkar seluruh infrastruktur militernya, termasuk jaringan terowongan yang luas dan bengkel-bengkel manufaktur. Bahkan, Israel sendiri tidak sepenuhnya mengetahui skala infrastruktur tersebut, yang gagal dihancurkannya selama dua tahun perang besar-besaran dengan pengerahan seluruh kekuatan militernya.

Hasil dari tuntutan maksimalis ini sederhana: apa pun yang terjadi, Israel selalu dapat mengklaim bahwa Pejuang Palestina gagal melucuti senjata. Sementara itu, Israel dapat terus menjalankan rencana-rencana yang telah dilakukannya, dalam berbagai bentuk: pemusnahan demi pemusnahan rakyat Palestina.

Baca Juga:

Peringati Genap 1 Tahun “Gencatan Senjata”, Israel Malah Bombardir Gaza dan Perluas Pendudukan

(T.FJ/S: Mondoweiss)