Usai Perang, Netanyahu Ganti Kostum: Dari Panglima Perang Jadi Tersangka Kasus Suap

Jalur Gaza, SPNA – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali duduk di kursi persidangan pada Rabu (15/10) untuk menghadapi sidang lanjutan  kasus korupsi yang menjeratnya.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Distrik Tel Aviv, jaksa menyoal kembali dugaan penerimaan hadiah mewah oleh Netanyahu dan istrinya, Sara, dari para pengusaha kaya. Barang-barang itu meliputi cerutu premium, perhiasan, dan sampanye, dengan nilai total mencapai 700 ribu shekel atau sekitar 210 ribu dolar AS. Jaksa menilai hadiah-hadiah itu bukan pemberian biasa, melainkan bentuk suap untuk mendapatkan berbagai kemudahan politik.

Netanyahu, dalam kesaksiannya, meminta izin kepada majelis hakim agar pemeriksaannya dipersingkat dengan dalih menderita “radang bronkus dan pilek berat.” Namun, hakim menolak alasan tersebut dan meminta persidangan tetap dilanjutkan. Sempat meninggalkan ruang sidang setelah menerima sebuah amplop, Netanyahu kembali melanjutkan keterangannya beberapa waktu kemudian.

Manuver Politik: Rencana Hapus Sidang Lewat Legislasi

Sidang kali ini juga dibayangi langkah politik kontroversial dari kubu pemerintah. Menteri Kehakiman Yariv Levin mengkritik proses hukum terhadap Netanyahu yang dianggap bertentangan dengan kepentingan negara dan prinsip keadilan. Ia berjanji akan mendorong rancangan undang-undang baru yang memungkinkan pemerintah menunda atau membatalkan sidang pengadilan dengan alasan keamanan nasional.

Rancangan itu akan memberi kewenangan kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan, Yisrael Katz, untuk mengajukan permintaan penundaan sidang hingga 180 hari, bahkan dapat diperpanjang dengan batas waktu yang sama. Jika lolos di Knesset, rancangan tersebut bisa menjadi tameng politik yang efektif bagi Netanyahu di tengah tekanan hukum yang makin menguat.

Dukungan Politik dan Protes Publik

Sejumlah menteri dan anggota parlemen dari partai Likud tampak hadir di pengadilan untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Netanyahu. Di luar gedung, ratusan demonstran berunjuk rasa sambil meneriakkan slogan anti-korupsi dan menuntut perdana menteri mundur. “Negara ini bukan milik satu orang,” teriak seorang pengunjuk rasa sambil membawa poster bertuliskan ‘Justice for Israel, not Immunity for Bibi’.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Tiga Berkas Kasus dan Bayang-Bayang Skandal

Selain Kasus 1000 yang kini disidangkan, Netanyahu masih menghadapi dua perkara lain: Kasus 2000 terkait upaya memanipulasi pemberitaan di harian Yedioth Ahronoth, serta Kasus 4000 yang menyangkut dugaan intervensi terhadap portal berita Walla untuk kepentingan politik. Ketiganya telah masuk tahap dakwaan sejak akhir November 2023.

(T.RS/S:Palinfo)