Upaya Hapus Kata “Palestina” Masuk ke Kurikulum Sekolah

Ramallah, SPNA – Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair disebut pernah diminta untuk menekan Otoritas Palestina (PA) menghapus penyebutan kata “Palestina” dari buku pelajaran sekolah dan menggantinya dengan istilah “Samaria”, sebagai bagian dari upaya memenuhi tuntutan Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengatur masa depan Gaza.

Informasi itu disampaikan mantan Duta Besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jeremy Greenstock, dalam wawancara dengan Middle East Eye yang dilansir pada 2 September 2026. Menurut Greenstock, Blair datang ke Ramallah untuk menekan Otoritas Palestina agar melakukan perubahan tersebut jika ingin dipandang sebagai pihak yang mampu mencapai kesepakatan dengan Israel untuk mengakhiri konflik yang berawal dari serangan 7 Oktober 2023.

Greenstock mengatakan Presiden PA Mahmoud Abbas menolak permintaan tersebut. “Presiden Mahmoud Abbas mengatakan dia tidak akan melakukan hal itu,” kata Greenstock, seperti dikutip Middle East Eye.

Greenstock menilai permintaan tersebut menunjukkan bahwa Board of Peace berpotensi mengabaikan persoalan sejarah dan identitas Palestina. Namun, tuduhan itu dibantah oleh pihak Blair. Juru bicara Blair mengatakan bahwa Blair tidak pernah meminta Otoritas Palestina menghapus kata “Palestina” dari buku pelajaran dan menyebut informasi tersebut “tidak benar dan sepenuhnya dibuat-buat”.

Blair diketahui melakukan perjalanan ke Israel pada pertengahan Agustus bersama Jared Kushner, menantu Trump, dan Nickolay Mladenov yang ditunjuk sebagai pejabat tinggi untuk Gaza. Mereka bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum melanjutkan perjalanan ke Kairo untuk bertemu kelompok teknokrat Palestina yang diproyeksikan mengambil alih pengelolaan Gaza serta sejumlah anggota Hamas.

Greenstock juga mempertanyakan kapasitas Blair untuk menjalankan peran sebagai perantara yang netral dalam konflik Palestina-Israel. Menurut dia, rekam jejak Blair dalam Perang Irak dan kebijakan terhadap Palestina membuatnya berpotensi dipandang berpihak oleh salah satu pihak. Ia juga menilai Board of Peace tidak memiliki konstruksi kelembagaan yang cukup kuat untuk menangani keputusan sulit mengenai masa depan wilayah Palestina.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Persoalan mengenai penggunaan istilah “Palestina” muncul di tengah meningkatnya kontroversi mengenai pendidikan dan representasi sejarah Palestina. Pada Selasa, otoritas Israel mulai memberlakukan kurikulum Israel terhadap lebih dari 45.000 pelajar Palestina di sekolah-sekolah negeri di Yerusalem Timur.

Sementara itu, UNRWA di Lebanon sebelumnya juga menghadapi tekanan terkait materi pendidikannya setelah sejumlah peta dalam materi geografi kelas enam mengganti kata “Palestina” dengan “Tepi Barat” dan “Jalur Gaza”. Perubahan tersebut memicu protes dan aksi mogok.

Kontroversi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan menjadi salah satu medan penting dalam perebutan narasi mengenai identitas, sejarah, dan wilayah Palestina. Dalam konteks itu, tuduhan terhadap Blair, meskipun telah dibantah pihaknya, menambah perhatian terhadap sejauh mana agenda politik pascaperang Gaza dapat memengaruhi sistem pendidikan dan cara sejarah Palestina direpresentasikan.

(T.RS/S:MiddleEastEye)

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel