“Tidak Atas Nama Kami!” Yahudi Italia Tolak Pembersihan Etnis di Gaza
Rizky Putra
Februari 28, 2025 9:38 am
.
3 menit membaca
Roma, SPNA – Lebih dari 200 warga Yahudi di Italia menyatakan secara terbuka penolakan mereka terhadap rencana pembersihan etnis warga Palestina di Jalur Gaza. Mereka mendesak pemerintah Italia untuk tidak terlibat dengan rencana tersebut karena merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
Berdasarkan laporan Surat kabar Italia, Pressenza, Rabu (26/02/2025), sebanyak 200 aktivis Yahudi Italia menandatangani petisi berisi penolakan terhadap rencana Donald Trump untuk menjadikan Gaza sebagai Riviera Timur Tengah.
Aktivis Yahudi tersebut mencakup berbagai tokoh terkenal dari kalangan akademisi, jurnalis, seniman, dan filsuf, termasuk Federico Fubini, Siegmund Ginzberg, Gad Lerner, Arma Foa, Carlo Ginzburg, dan Donatella di Cesare.
Mereka menegaskan bahwa penolakan terhadap kebijakan pengusiran paksa ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal dan bukan sebagai sikap anti-Israel atau anti-Yahudi.
“Trump ingin mengusir warga Palestina dari Gaza. Sementara itu, kekerasan oleh pemerintah dan pemukim Israel terus berlanjut di Tepi Barat. Orang Yahudi Italia mengatakan TIDAK pada pembersihan etnis. Italia jangan menjadi kaki tangan kejahatan.” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Kecaman Internasional dan Pelanggaran HAM di Gaza
Penolakan dari Yahudi Italia ini mencerminkan meningkatnya kecaman global terhadap kebijakan Israel di Gaza. Sejak serangan udara Israel meningkat pada akhir 2024 hingga awal 2025, organisasi hak asasi manusia melaporkan berbagai pelanggaran serius di wilayah Palestina.
Menurut Amnesty International dan Human Rights Watch, serangan militer Israel telah menyebabkan lebih dari 30.000 korban jiwa, termasuk ribuan anak-anak dan perempuan. Namun Pihak Palestina menyatakan bahwa jumlah korban jiwa mencapai 48.365 jiwa.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, menyatakan bahwa tindakan Israel di Gaza berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan hukum internasional. Uni Eropa dan beberapa negara, termasuk Afrika Selatan dan Malaysia, juga telah menyerukan penyelidikan internasional terhadap kebijakan pemindahan paksa warga Palestina.
Solidaritas Global dan Perlawanan terhadap Deportasi Paksa
Mesir dan Yordania, dua negara yang disebut-sebut dalam rencana pemindahan paksa ini, telah secara tegas menolak proposal Trump. Pemerintah Mesir menegaskan bahwa relokasi warga Gaza ke Sinai bukanlah solusi yang dapat diterima dan hanya akan memperburuk situasi. Yordania, yang menampung lebih dari dua juta pengungsi Palestina, juga mengecam rencana ini sebagai ancaman bagi stabilitas regional.
Di tengah eskalasi ini, semakin banyak suara dari komunitas internasional yang menyerukan agar Israel menghentikan serangan militernya dan kembali ke meja perundingan untuk mencapai solusi damai permanen.
Penolakan dari Yahudi Italia menunjukkan bahwa bahkan di dalam komunitas Yahudi sendiri, kebijakan pemerintah Israel tidak mendapat dukungan bulat.
Dengan meningkatnya kesadaran global tentang pelanggaran HAM di Gaza, tekanan internasional terhadap Israel dan sekutunya, termasuk AS, diperkirakan akan terus meningkat.
(T.RS/S:Pressenza)
