Setelah Dimarahi Trump, Netanyahu Batalkan Wacana Pencaplokan Tepi Barat

Jalur Gaza, SPNA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan penghentian seluruh pembahasan rancangan undang-undang mengenai penerapan kedaulatan Israel di Tepi Barat, setelah Gedung Putih menyampaikan kemarahan atas langkah parlemen Israel yang sempat menyetujui tahap awal rancangan tersebut.

Ketua koalisi pemerintahan, Ofir Katz, mengatakan Netanyahu memberi instruksi agar tidak ada lagi usulan terkait proyek kedaulatan atas wilayah pendudukan sampai ada pemberitahuan baru. “Keputusan ini diambil setelah sejumlah anggota koalisi melanggar aturan dan memilih mendukung rancangan undang-undang itu,” kata Katz, seperti dikutip Sputnik.

Langkah ini diambil menyusul teguran keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dalam wawancara dengan majalah Time menegaskan tidak akan mengizinkan Israel mencaplok wilayah Yudea dan Samaria, sebutan Israel untuk Tepi Barat.

Wakil Presiden AS, J.D. Vance, juga menyebut tindakan parlemen Israel itu “aneh dan bodoh”. “Kalau itu manuver politik, maka itu manuver yang sangat bodoh. Saya kesal dibuatnya,” kata Vance.

Sebelumnya, Majelis Umum Knesset mengesahkan rancangan undang-undang penerapan kedaulatan Israel di Tepi Barat dalam pembacaan pendahuluan. RUU yang diajukan anggota parlemen Avi Maoz itu disetujui 25 anggota, sementara 24 lainnya menolak. 

Meski Netanyahu telah memerintahkan anggota koalisi untuk menolak, sejumlah politikus dari partainya sendiri, Likud, tetap mendukung rancangan itu. Salah satunya adalah Yuli Edelstein, yang memilih berseberangan dengan instruksi perdana menteri.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Rancangan tersebut kini dialihkan ke Komisi Urusan Luar Negeri dan Pertahanan untuk dibahas lebih lanjut, namun kelanjutannya diragukan setelah tekanan dari Washington meningkat.

Di sisi lain, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir justru memuji keputusan awal parlemen. “Saya bangga partai Ozma Yehudit mendukung kedaulatan. Saya paham ada tekanan internasional, tapi pemerintah sayap kanan harus melakukan hal yang benar bagi rakyat Israel. Dan yang benar sekarang adalah kedaulatan,” ujarnya.

Namun di Washington, nada kecewa belum surut. Vance kembali menegaskan bahwa ia “merasa tertipu” karena diberitahu sebelumnya bahwa pemungutan suara itu hanya bersifat simbolik. “Kalau memang simbolik, itu simbol yang benar-benar tolol,” katanya.

Instruksi Netanyahu untuk menghentikan pembahasan proyek aneksasi ini menunjukkan tekanan diplomatik Amerika Serikat masih menjadi rem paling efektif bagi ambisi Israel memperluas kedaulatannya ke wilayah pendudukan.

(T.RS/S:RtArabic)

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel