Perang Psikologis dan Pengeboman Israel Setelah Gencatan Senjata
FJ
Oktober 27, 2025 10:54 pm
.
4 menit membaca
Ditulis oleh: Robert Inlakesh*
Gaza, SPNA – Begitu kesepakatan gencatan senjata diumumkan, militer Israel justru memilih meningkatkan serangan udara terhadap sasaran-sasaran sipil di Jalur Gaza, sambil terus menunda penerapan perjanjian tersebut. Langkah ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi lama Israel: menggunakan kekerasan menjelang masa tenang untuk menanamkan rasa takut dan keputusasaan di kalangan penduduk Palestina.
Pada Kamis (02/10/2025) dini hari sekitar pukul dua waktu setempat, kabar tentang tercapainya kesepakatan gencatan senjata menyebar luas di Gaza. Informasi awal menyebutkan perang akan berakhir pada pukul dua belas siang, memicu euforia di seluruh wilayah yang terkepung itu. Penduduk Palestina mulai menyalakan kembang api, anak-anak turun ke jalan, dan keluarga-keluarga yang terpisah mulai berharap bisa berkumpul kembali.
Harapan itu tak bertahan lama. Beberapa jam setelah pengumuman, media Israel mulai menyerang kesepakatan tersebut. Surat kabar Yediot Ahronoth bahkan menulis bahwa “Israel kalah perang”. Di media sosial, kemarahan warga Israel pun meluas. Di sejumlah kanal Telegram berbahasa Ibrani, simbol reaksi negatif jauh melampaui yang positif, bahkan pada unggahan yang merayakan kembalinya tawanan Israel sendiri.
Ketika tengah hari tiba, bukan kedamaian yang datang, melainkan bom. Jet-jet tempur Israel membombardir wilayah padat penduduk, menargetkan tenda-tenda pengungsian dan rumah-rumah yang masih berdiri. Puluhan orang meninggal dunia tertimbun reruntuhan, termasuk putra jurnalis Palestina ternama, Motassem al-Dalloul.
Alih-alih menghormati tenggat waktu gencatan senjata, Israel justru memainkan waktu. Pemerintah menunda implementasi perjanjian itu berulang kali, dari jam ke jam, sambil terus menggempur Gaza. Setiap jeda “penundaan” berarti puluhan korban jiwa baru. Ini bukan hanya pelanggaran terhadap perjanjian damai, tetapi bentuk nyata dari perang psikologis yang disengaja terhadap populasi yang sudah hidup dalam penderitaan genosida selama hampir genap dua tahun.
Padahal, lebih dari sepekan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyerukan agar Israel “segera menghentikan” pengeboman setelah Hamas menerima proposal gencatan senjata yang ia mediasi. Namun Tel Aviv secara terang-terangan menentang perintah sekutu terdekatnya itu. Militer dan pejabat politik Israel memilih melanjutkan operasi seperti biasa, membunuh ratusan penduduk sipil Palestina dalam prosesnya.
Ini bukan pertama kalinya pola seperti ini terjadi. Pada Januari lalu, ketika gencatan senjata sempat diberlakukan, Israel melakukan taktik serupa: menunggu tenggat waktu resmi berlalu, menarik drone dari udara, dan memberi ruang sejenak bagi penduduk Palestina di Gaza untuk bernapas, hanya untuk kembali menyerang dengan kekuatan penuh beberapa menit kemudian.
Kala itu, jurnalis Al Jazeera, Anas al-Sharif, sempat diangkat ke pundak penduduk Palestina yang bergembira menyambut berakhirnya perang. Lima belas menit kemudian, ledakan kembali mengguncang langit Gaza. Drone-drone kembali berdengung, dan juru bicara militer Israel mengumumkan bahwa operasi akan terus berlanjut sampai pejuang Palestina menyerahkan daftar lengkap tawanan Israel.
Tindakan itu jelas bukan kesalahan teknis, melainkan pesan politik dan psikologis yang tegas: bahwa bahkan dalam damai sekalipun, penduduk Palestina tidak akan dibiarkan menikmati rasa aman. Bagi militer Israel, setiap senyum dan sorak kegembiraan di Gaza dianggap sebagai penghinaan yang harus dibalas dengan darah.
Dalam catatan sejarah, Israel kerap meningkatkan intensitas serangan tepat sebelum gencatan senjata diberlakukan, sebuah pola yang oleh banyak analis disebut sebagai “the last strike doctrine”, atau strategi serangan terakhir untuk meninggalkan trauma mendalam di benak korban. Tindakan ini tidak memiliki nilai strategis militer, melainkan semata-mata dimaksudkan untuk memperkuat efek psikologis kekuasaan dan ketakutan.
Kini, ketika fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata baru hendak dimulai, semakin jelas bahwa operasi militer Israel bertajuk “Operation Gideon’s Chariots 2” berakhir gagal. Pemerintah Israel menjual ilusi kepada publiknya bahwa mereka akan menduduki Kota Gaza, misi besar yang secara realistis membutuhkan sedikitnya 200.000 pasukan dan waktu lebih dari dua tahun.
Kenyataannya, Israel hanya mampu mengerahkan sekitar 60.000 tentara tambahan, dan kini sebagian di antaranya bahkan dialihkan ke Tepi Barat yang diduduki.
Operasi yang diklaim sebagai “misi strategis” itu berubah menjadi serangkaian serangan balas dendam, sebuah tindakan yang tidak lagi dimaksudkan untuk mencapai kemenangan militer, melainkan untuk memastikan bahwa penduduk Palestina tetap hidup dalam ketakutan.
___
*Robert Inlakesh merupakan jurnalis, penulis, dan pembuat film dokumenter yang fokus pada Timur Tengah, khususnya Palestina. Artikel ini ditulis untuk The Palestine Chronicle.
(T.FJ/S: The Palestine Chronicle)