Netanyahu dan Seni Manipulasi: Pembersihan Etnis Dibungkus Kemanusiaan

Jalur Gaza, SPNA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa operasi militer besar-besaran yang direncanakan di Jalur Gaza akan mencakup relokasi paksa rakyat Palestina. 

Dalam pernyataan video berbahasa Ibrani yang dilansir Al-Jazeera, Selasa (06/05/2025), Netanyahu menyampaikan bahwa rakyat Gaza akan direlokasi paksa. Dia beralasan bahwa langkah ini demi melindungi mereka, meskipun tanpa memberikan rincian wilayah mana yang akan dikuasai atau bagaimana proses relokasi itu akan dilakukan.

Pernyataan ini muncul bersamaan dengan keputusan kabinet keamanan Israel atas rencana perluasan operasi militer yang mencakup pengerahan ribuan tentara cadangan dan mengambil  kendali penuh distribusi bantuan terhadap rakyat Gaza. 

Sumber-sumber pejabat Israel yang dikutip oleh kantor berita AFP dan Reuters mengindikasikan bahwa rencana tersebut mencakup “penaklukan total” wilayah Gaza dan pendudukan jangka panjang oleh militer Israel, termasuk relokasi besar-besaran warga sipil Palestina ke selatan. 

“Rencana ini akan mencakup penaklukan Jalur Gaza, pendudukan wilayah, dan pemindahan penduduk Gaza ke selatan demi keselamatan mereka,” ujar salah satu sumber kepada AFP, menambahkan bahwa Netanyahu juga terus mendorong rencana pengusiran permanen warga Palestina yang sebelumnya didukung mantan Presiden AS Donald Trump.

Dikecam sebagai Pembersihan Etnis dan Pelanggaran Kemanusiaan

Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa rencana Israel akan “mengakibatkan lebih banyak kematian sipil dan kehancuran Gaza yang lebih luas”. Guterres menegaskan bahwa Gaza harus tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan.”

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Sementara itu, Jan Egeland dari Dewan Pengungsi Norwegia menyebut skema relokasi dan kontrol bantuan oleh Israel sebagai upaya untuk “memanipulasi dan menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai senjata perang”. Menurutnya, sistem yang dirancang untuk memaksa warga meninggalkan tanah air demi mendapatkan bantuan kemanusiaan “tidak dapat dijalankan dan merupakan bagian dari dehumanisasi”.

Koalisi Badan Kemanusiaan PBB (Humanitarian Country Team) juga menolak keras rencana Israel yang hanya mengizinkan pengiriman bantuan melalui “pusat distribusi” yang dikontrol militer Israel. Mereka menyatakan bahwa pendekatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. 

Hamas menyebut rencana Israel sebagai “pemerasan politik” dan menegaskan bahwa Israel memikul tanggung jawab penuh atas bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza.

Tujuan Terselubung: Pengusiran Paksa dan Perubahan Demografi

Para analis dan organisasi hak asasi manusia memperingatkan bahwa langkah-langkah ini bukan sekadar taktik militer, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengusir warga Palestina secara permanen kemudian mengubah komposisi demografi wilayah tersebut.

Tuduhan ini diperkuat oleh komentar Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyarankan agar pasokan makanan dan listrik diputus total serta gudang makanan dibom agar warga tidak memiliki pilihan selain meninggalkan Gaza.

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir memperingatkan bahwa strategi semacam ini akan membahayakan Israel secara hukum dan diplomatik. “Kita tidak bisa membuat seluruh wilayah Gaza kelaparan. Itu akan menempatkan kita dalam risiko besar,” katanya dalam rapat kabinet.

Dengan lebih dari 52.000 warga Palestina telah tewas dan hampir 120.000 lainnya luka-luka sejak serangan dimulai 18 bulan lalu, serta lebih dari dua juta orang terjebak dalam pengepungan total, rencana Israel untuk memindahkan warga sipil secara paksa dibalut dalih “perlindungan”, dinilai sebagai bentuk pembersihan etnis oleh banyak pengamat internasional.

Penggunaan bantuan sebagai alat tekanan militer juga telah menimbulkan reaksi tajam dari dunia internasional, yang melihat langkah ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

(T.RS/S:Al-Jazeera)

Baca Juga:

Punya Pilot WNI, Israel Minta Pesawat Ethiopian Airlines Putar Balik