Riyadh, SPNA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai lawatannya ke Timur Tengah dengan strategi yang sangat berbeda dari pendahulunya. Jika Joe Biden menjadikan normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri, Trump justru memilih fokus pada kerja sama bisnis dan militer dengan Riyadh — tanpa menggubris Israel.
Trump memang masih menyebut gagasan normalisasi Saudi-Israel sebagai “impian”, namun menegaskan bahwa keputusan itu harus datang “pada waktunya sendiri”. Yang jelas, normalisasi bukan lagi syarat utama bagi AS untuk menyepakati kesepakatan besar dengan Arab Saudi.
Dalam kunjungannya ke Riyadh, Gedung Putih mengumumkan paket kerja sama ekonomi dan pertahanan senilai ratusan miliar dolar. Salah satu kesepakatan paling mencolok adalah penjualan senjata senilai $142 miliar kepada kerajaan Saudi, mencakup peralatan tempur canggih, pelatihan militer, serta dukungan untuk pengembangan lembaga militer Saudi.
Analis Timur Tengah menilai, keputusan Trump untuk menyingkirkan isu normalisasi mencerminkan ketidakpuasan terhadap agresi militer Israel, khususnya terhadap Gaza. Anna Jacobs dari Arab Gulf States Institute menyebut bahwa Washington tampaknya sudah muak terhadap aksi sepihak Israel yang terus memperluas serangan di kawasan.
Kristian Coates Ulrichsen dari Baker Institute menambahkan, “Gedung Putih tampaknya sadar bahwa dengan perang Gaza yang masih berkecamuk dan penolakan Israel terhadap negara Palestina, normalisasi Saudi-Israel saat ini tidak mungkin diwujudkan.”
Meskipun Trump selama masa jabatan pertamanya berhasil mendorong lahirnya Abraham Accords, kesepakatan damai Israel dengan UEA dan sejumlah negara Arab lainnya, konflik di Gaza sejak Oktober 2023 menunjukkan bahwa pendekatan tersebut gagal menghentikan kekerasan dan menyelesaikan agresi Israel terhadap Palestina.
Bahkan sebelum perang pecah, Israel telah meningkatkan serangan militer ke wilayah Palestina dan melancarkan ekspansi hunian ilegal di Tepi Barat. Situasi ini kian menjauhkan kemungkinan solusi dua negara, yang selama ini menjadi syarat utama normalisasi dari pihak Saudi.
Trump kini tampak lebih tertarik membangun poros baru dengan negara-negara Teluk. Setelah Arab Saudi, ia akan mengunjungi Qatar dan Uni Emirat Arab. Namun, tidak ada rencana singgah ke Israel. Isyarat yang sangat jelas bahwa Tel Aviv bukan lagi mitra utama dalam strategi regional Washington.
Khaled Elgindy dari Universitas Georgetown menyebut bahwa retorika Saudi yang menyebut aksi Israel di Gaza sebagai “genosida” membuat langkah menuju normalisasi menjadi absurd. “Tak mungkin Riyadh memulai hubungan diplomatik dengan pihak yang baru saja mereka tuding melakukan genosida,” ujarnya.
Tak hanya itu, Trump juga menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok Houthi di Yaman, lagi-lagi tanpa menuntut penghentian serangan terhadap Israel. Ketika perjanjian itu diumumkan, Houthi justru kembali meluncurkan rudal ke wilayah Israel.
Sementara itu, dalam kasus pembebasan Edan Alexander, tentara Israel berkewarganegaraan AS yang ditangkap Hamas, Trump lebih memilih bekerja sama dengan Qatar dan Mesir, tanpa melibatkan pemerintah Israel sama sekali. Menurut laporan media Israel, Tel Aviv bahkan tidak diajak berdiskusi.
Gesekan antara Trump dan Netanyahu semakin tampak. Dalam sebuah konferensi pers bersama di Gedung Putih bulan lalu, Trump secara mengejutkan mengumumkan rencana membuka kembali perundingan nuklir dengan Iran, kendati Netanyahu secara terbuka menentang langkah tersebut.
Trump kini secara terbuka menyatakan bahwa kepentingan AS dan Israel tidak selalu sejalan. Sebuah sikap yang kontras dengan era Biden, yang cenderung menyamakan kebijakan luar negeri AS dengan kepentingan Israel.
Meski bantuan militer tahunan AS kepada Israel masih tetap diberikan, Trump memilih jalur yang lebih pragmatis. Ia lebih menekankan hubungan ekonomi dan stabilitas kawasan dengan negara-negara Teluk daripada menyandarkan masa depan Timur Tengah pada kebijakan ekspansionis Israel.
“Kami sedang membangun kawasan Timur Tengah yang bekerja sama membangun kota bukan menghancurkannya dengan bom,” ujar Trump di Riyadh, menyindir kebijakan militer Israel di Gaza, Lebanon, Suriah, hingga Yaman.
Kebijakan Trump memberi sinyal bahwa AS kini melihat Teluk sebagai pusat stabilitas dan kemakmuran baru. Sementara Israel, yang sibuk dengan perang tanpa ujung, mulai kehilangan daya tawar strategis di mata Washington.
Netanyahu, yang selama ini menggantungkan banyak hal pada hubungan pribadinya dengan para pemimpin AS, kini menghadapi kenyataan pahit: Washington bisa dan bersedia bergerak sendiri tanpa berkonsultasi dengan Tel Aviv.
Bagi banyak analis, ini bukan sekadar “batu sandungan” dalam hubungan AS-Israel, melainkan awal dari penataan ulang arsitektur politik Timur Tengah, dengan atau tanpa Israel di dalamnya.