Israel Izinkan Pasukan Internasional Masuk Gaza, Analis Sebut Sekadar Formalitas
Rizky Putra
Juli 29, 2026 8:01 am
.
3 menit membaca
Jalur Gaza, SPNA – Pemerintah Israel menyetujui masuknya sebagian pasukan internasional ke Jalur Gaza menyusul kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Donald Trump.
Namun, sejumlah analis menilai keputusan tersebut lebih merupakan manuver politik untuk meredam tekanan internasional daripada langkah nyata menuju implementasi penuh rencana perdamaian.
Al Jazeera melaporkan, persetujuan itu diberikan beberapa menit sebelum Netanyahu bertolak ke Washington guna membahas sejumlah agenda dengan Presiden Trump, termasuk rencana perdamaian yang hingga kini berjalan lambat.
Mengutip sumber di Kantor Perdana Menteri Israel, Al Jazeera menyebut keputusan tersebut masih bersifat awal dan hanya mengizinkan sekitar 200 personel dari negara-negara yang memiliki perjanjian damai dengan Israel untuk memasuki Gaza. Seluruh aktivitas pasukan internasional itu juga harus berada di bawah koordinasi penuh militer Israel.
Israel menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari Jalur Gaza sebelum Hamas dilucuti dan wilayah tersebut dinyatakan bebas dari persenjataan.
Di tengah keputusan tersebut, perwakilan Board of Peace, Nickolay Mladenov, menyambut baik langkah Israel. Namun, pada saat yang sama, pasukan Israel dilaporkan terus memperluas operasi militernya di dalam Jalur Gaza, termasuk memperluas kawasan yang dikenal sebagai “Yellow Line”, dan berakibat meningkatnya jumlah pengungsi.
Dalam laporan Al Jazeera, analis politik Palestina Ahmad Al-Tanani menilai persetujuan Israel bukanlah perubahan kebijakan yang substantif, melainkan upaya untuk mengurangi tekanan yang diperkirakan akan disampaikan Washington kepada Netanyahu.
Menurut Al-Tanani, Israel berupaya menunjukkan seolah-olah tetap berkomitmen terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat, padahal sejumlah poin penting dalam kesepakatan tersebut belum dijalankan. Ia mencontohkan mekanisme pemantauan sipil dan militer yang dinilai kehilangan fungsi, pembukaan Perlintasan Rafah yang masih sangat terbatas, hingga pengurangan jumlah pasukan internasional dari rencana awal sekitar 20.000 personel menjadi hanya 200 personel.
Al-Tanani juga mengatakan pasukan internasional nantinya diperkirakan hanya ditempatkan di area terbatas di Rafah, bukan di seluruh kawasan “Yellow Line” yang semestinya menjadi bagian dari proses penarikan pasukan Israel.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menjadikan pasukan internasional sebagai pemoles pengaturan keamanan Israel tanpa mengubah situasi di lapangan secara signifikan.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Program Studi Israel di Karmel Center, Imtans Shihadeh. Kepada Al Jazeera, ia mengatakan keputusan kabinet Israel sengaja diumumkan menjelang keberangkatan Netanyahu ke Washington dan tidak memicu penolakan serius di dalam kabinet, selain keberatan yang disampaikan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Shihadeh menilai syarat bahwa pasukan internasional hanya boleh berasal dari negara-negara yang memiliki hubungan damai dengan Israel secara efektif membatasi keterlibatan negara lain seperti Turki dan Qatar. Ia juga berpendapat pemerintah Netanyahu masih berupaya mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayah Gaza sambil menghindari tekanan Amerika Serikat maupun negara-negara Arab untuk melaksanakan seluruh tahapan kesepakatan, termasuk penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut.
Sementara itu, mantan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Thomas Warrick menilai keputusan Israel merupakan langkah awal, meski masih jauh dari implementasi penuh rencana perdamaian. Menurutnya, Amerika Serikat sejak awal mendorong Israel menerima kehadiran pasukan internasional sebagai bagian dari upaya stabilisasi Gaza, termasuk pembangunan puluhan ribu hunian sementara di Rafah dan Khan Younis sebelum proses rekonstruksi permanen dimulai.
Menurut Al Jazeera, keputusan kabinet Israel tersebut muncul ketika implementasi rencana perdamaian masih mengalami kebuntuan. Sejumlah analis menilai persetujuan masuknya pasukan internasional dalam jumlah terbatas lebih merupakan langkah diplomatik untuk meredakan tekanan terhadap Israel, sementara operasi militer, pembatasan bantuan kemanusiaan, dan penguasaan wilayah di Jalur Gaza masih terus berlangsung.
(T.RS/S:AlJazeera)