Israel Ingin Mencabut Kemampuan Pertahanan Diri Suriah

Damaskus, SPNA – Dalam beberapa hari terakhir Israel terus melancarkan serangannya ke Suriah. Israel disebutkan telah menghancurkan infrastruktur militer strategis Suriah, termasuk pangkalan angkatan laut, gudang militer, depot amunisi, pesawat, dan bandara militer.

Dilasir dari Aljazeera, dengan melakukan hal itu, Israel memastikan bahwa pemerintahan baru Suriah tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri.

Israel mengubah Suriah menjadi seperti Lebanon, menjadi seperti Gaza. Itu adalah tantangan besar bagi pemerintahan baru yang berusaha mempertahankan aparatur negara dan menjalankan urusan negara, memastikan bahwa ada transisi politik yang lancar.

Serangan udara Israel yang gencar di seluruh negeri dan, khususnya, di ibu kota, Damaskus, jelas mengganggu proses tersebut.

Israel mulai menyerang Suriah setelah oposisi bersenjata di negara itu menggulingkan pemerintahan mantan Presiden Bashar al-Assad pada Minggu pagi (08/12/2024).

Arab Saudi mengecam tindakan Israel pada Senin, dengan mengatakan bahwa tindakan itu mengonfirmasi “pelanggaran Israel yang berkelanjutan terhadap aturan hukum internasional dan tekadnya untuk menyabotase peluang Suriah dalam memulihkan keamanan, stabilitas, dan integritas teritorialnya”.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Kementerian Luar Negeri Kerajaan juga meminta masyarakat internasional untuk mengecam kampanye Israel, dan menekankan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Arab yang diduduki.

Baghdad menyuarakan kritik tersebut, dengan mengatakan Israel telah melakukan “pelanggaran berat terhadap hukum internasional”.

Irak “menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan integritas Suriah dan menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan tanggung jawabnya dan mengutuk agresi ini … dan mengakhirinya,” demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Irak.

Pada hari Minggu, Israel segera bergerak dan merebut zona penyangga yang memisahkan Dataran Tinggi Golan yang diduduki dari wilayah yang dikuasai Suriah. Militer Israel juga memperingatkan warga Suriah yang tinggal di lima desa dekat wilayah strategis tersebut untuk “tetap di rumah”.

Israel menduduki sebagian besar Dataran Tinggi Golan pada tahun 1967 dan mencaplok wilayah tersebut secara ilegal pada tahun 1981.

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia memerintahkan pasukan Israel untuk merebut zona penyangga tersebut, yang ditetapkan dalam gencatan senjata tahun 1974 dengan Suriah, tak lama setelah al-Assad digulingkan.

Berbicara kepada wartawan pada hari Senin, Netanyahu mengatakan bahwa Dataran Tinggi Golan yang diduduki akan tetap menjadi milik Israel “selamanya”.

Ia juga berterima kasih kepada Presiden terpilih AS Donald Trump karena mengakui kedaulatan Israel atas wilayah tersebut selama masa jabatan pertamanya. Hukum internasional secara tegas melarang perolehan tanah dengan kekerasan.

Netanyahu mengatakan jatuhnya al-Assad adalah “akibat langsung dari pukulan keras yang telah kami berikan kepada Hamas, Hizbullah, dan Iran”, menurut surat kabar Israel Haaretz.

Perampasan tanah Israel baru-baru ini juga dikecam oleh juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, yang mengatakan tindakan tersebut merupakan “pelanggaran” terhadap perjanjian pelepasan diri tahun 1974 antara Israel dan Suriah.

Baca Juga:

Punya Pilot WNI, Israel Minta Pesawat Ethiopian Airlines Putar Balik

Pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di Dataran Tinggi Golan, yang dikenal sebagai UNDOF, “memberi tahu rekan-rekan Israel bahwa tindakan ini akan menjadi pelanggaran terhadap perjanjian pelepasan tahun 1974”, kata Dujarric. Ia menambahkan bahwa pasukan Israel yang memasuki zona tersebut masih ada di tiga lokasi.

(T.HN/S: Aljazeera)