Jalur Gaza, SPNA – Setelah hampir tiga bulan blokade total yang menghancurkan, Israel akhirnya mengizinkan lima truk bantuan kemanusiaan milik PBB memasuki Gaza melalui perlintasan Karem Abu Salim.
Bantuan ini mencakup makanan bayi dan pasokan medis yang sangat dibutuhkan, namun jumlahnya sangat terbatas dan jauh dari cukup untuk menjawab krisis kemanusiaan yang terus memburuk di wilayah yang dihuni 2,1 juta penduduk Palestina tersebut. PBB menyebut bantuan ini “setetes air di lautan”.
Kepentingan Politik Dibalik Bantuan Kemanusiaan
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza bukan semata-mata atas dasar kemanusiaan, melainkan untuk menjaga dukungan global, terutama dari Amerika Serikat. Keputusan ini diambil setelah tekanan dari sekutu-sekutu Barat yang khawatir bahwa kelaparan massal di Gaza dapat merusak legitimasi Israel di mata dunia dan mengancam dukungan terhadap operasi militernya.
Netanyahu menegaskan bahwa semua bantuan yang masuk akan dikendalikan oleh militer Israel dan didistribusikan melalui Gaza Humanitarian Foundation, sebuah organisasi yang didukung AS, guna memastikan bantuan tersebut tidak disalahgunakan oleh Hamas. Namun, mekanisme distribusi yang dikendalikan militer ini menuai kritik dari berbagai organisasi kemanusiaan dan negara-negara internasional yang menilai kebijakan tersebut melanggar prinsip netralitas dan independensi bantuan kemanusiaan.
Keputusan ini juga mendapat kritikan keras dari tokoh garis keras dalam kabinet Israel. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyebut pembukaan akses bantuan sebagai “kesalahan besar” yang justru memperkuat Hamas, sementara Menteri Keuangan Bezalel Smotrich secara terbuka menyatakan tujuan operasi militer adalah memaksa warga Palestina pindah dari Gaza secara permanen.
Berbagai organisasi kemanusiaan internasional juga mengecam kebijakan distribusi bantuan ala Israel yang memaksa warga sipil berpindah ke zona distribusi yang tidak aman, sehingga justru memperburuk penderitaan mereka. Di tengah tekanan global yang meningkat, para pemimpin dunia dari Inggris, Prancis, dan Kanada menilai langkah Israel tidak memadai dan sangat menyedihkan. Mereka menyerukan pembukaan akses kemanusiaan penuh tanpa syarat ke Gaza dan mengancam akan mengambil tindakan diplomatik serta sanksi jika Israel tidak segera menghentikan serangan dan melonggarkan blokade secara menyeluruh.
Rakyat Gaza Terjebak Antara Serangan Roket dan Kelaparan Mematikan
Menurut laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza dan berbagai organisasi internasional, jumlah korban tewas akibat agresi militer Israel sejak 7 Oktober 2023 telah melampaui 53.475 jiwa, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.
Dalam dua pekan terakhir pasca penghentian gencatan senjata awal Maret, setidaknya 3.340 rakyat Palestina dibunuh oleh Israel. Serangan udara terbaru yang berlangsung dalam satu hari menewaskan sedikitnya 40 warga Palestina, termasuk lima orang yang berlindung di sebuah sekolah di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza Tengah. Serangan ini juga menghancurkan rumah-rumah warga dan menewaskan keluarga secara utuh.
Kondisi fasilitas kesehatan semakin memburuk. Rumah Sakit Eropa di Khan Younis mengalami kerusakan berat akibat serangan udara, sementara sistem kesehatan secara keseluruhan di Gaza hampir runtuh.
Mayoritas warga hanya mampu makan satu kali sehari, dan lebih dari satu juta orang menghadapi kelaparan ekstrem yang mengancam nyawa mereka.
Sekitar 115 dari 180 dapur umum yang tersebar di Gaza terpaksa ditutup karena kekurangan pasokan bahan makanan. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan akses terhadap obat-obatan serta produk kebersihan semakin sulit didapat.
Sementara itu, pembicaraan tidak langsung antara Hamas dan Israel yang dimediasi oleh Qatar belum membuahkan hasil nyata, baik soal gencatan senjata maupun pembebasan sandera. Warga Gaza tetap menghadapi kehancuran total, kelaparan ekstrem, serta serangan udara yang terus berlangsung tanpa henti.
Militer Israel menyatakan bahwa serangan darat yang diperluas bertujuan untuk “menguasai seluruh wilayah Gaza” guna memaksa Hamas menyerah dan membebaskan 58 sandera Israel yang masih berada dalam tawanan Hamas, meskipun hanya 23 dari mereka diyakini masih hidup. Operasi ini terus berlangsung dengan dukungan penuh dari kabinet Israel meskipun mendapat kecaman dari berbagai pihak internasional.
(T.RS/S:Maannews)