Euro-Med: Israel Hancurkan Infrastruktur Sipil yang Dibiayai Uni Eropa di Gaza
Rizky Putra
Oktober 27, 2025 9:24 am
.
3 menit membaca
Jalur Gaza, SPNA – Lembaga pemantau hak asasi manusia Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med Monitor) mengecam keras penghancuran sistematis yang dilakukan Israel terhadap proyek-proyek sipil yang didanai oleh Uni Eropa di Jalur Gaza.
Dalam pernyataannya, lembaga berbasis di Jenewa itu menuntut Uni Eropa segera mengambil langkah hukum dan politik untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas kerusakan besar terhadap infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan air bersih yang dibiayai dari uang publik Eropa.
Euro-Med menyatakan bahwa penghancuran tersebut bukan hanya serangan terhadap aset material, namun juga terhadap sistem-sistem vital yang menopang hak dasar manusia seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Lembaga itu menegaskan, tindakan Israel melanggar kewajiban sebagai kekuatan pendudukan sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional.
Laporan Euro-Med mengungkap, serangan Israel telah menghancurkan berbagai proyek yang didanai penuh atau sebagian oleh Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa. Korban utama antara lain adalah stasiun desalinasi air di Khan Younis yang dibangun melalui program air UNICEF dengan dana Uni Eropa, serta instalasi serupa di Deir al-Balah dalam kerangka “Union for the Mediterranean Initiative”. Kedua fasilitas itu kini hancur total, memutus akses air bersih bagi ribuan warga Gaza.
Selain itu, fasilitas air di Beit Lahia yang juga dibiayai Uni Eropa dilaporkan hancur bersama pipa-pipa utama dan tangki distribusi. Akibatnya, pasokan air minum dan sanitasi di sejumlah daerah lumpuh.
Organisasi Oxfam dan FAO menegaskan, kerusakan tersebut menyebabkan kekurangan air bersih yang akut dan memperparah krisis kesehatan publik di tengah blokade yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun.
Sekolah dan Rumah Sakit Rata dengan Tanah
Serangan Israel juga menghancurkan sejumlah sekolah dan fasilitas sosial yang didanai lembaga-lembaga Eropa. Sekolah di Rafah yang dibiayai Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID) diratakan dengan tanah saat menampung para pengungsi. Sekolah-sekolah UNRWA yang didukung Uni Eropa sebagian besar rusak berat atau tidak dapat digunakan lagi.
Lembaga-lembaga perlindungan anak seperti Norwegian Refugee Council dan Save the Children turut kehilangan pusat layanan psikososial akibat serangan. Kondisi ini, menurut Euro-Med, telah menghilangkan investasi Uni Eropa di bidang pendidikan dan perlindungan anak yang dibangun selama bertahun-tahun.
Euro-Med mengecam sikap pasif Uni Eropa yang dinilai “hanya berhenti pada kutukan moral” tanpa tindakan nyata. “Ketidakberanian Eropa dalam menggunakan instrumen untuk menekan Israel seperti pembekuan kerja sama perdagangan atau penangguhan perjanjian kemitraan, telah memberi Israel lampu hijau untuk terus melanggar hukum internasional,” demikian pernyataan lembaga tersebut.
Menurut laporan itu, Uni Eropa tetap menjadi mitra dagang utama Israel dan bahkan beberapa negara anggota masih mengekspor senjata ke Tel Aviv, meskipun mengetahui bahwa senjata tersebut digunakan dalam operasi yang berpotensi termasuk kategori genosida.
Euro-Med menilai, kelambanan ini membuat Uni Eropa ikut bertanggung jawab secara moral dan politik. “Sikap diam Eropa tidak hanya mencoreng kredibilitasnya sebagai penjaga tatanan hukum internasional, tetapi juga menjadikannya rekan pasif dalam kejahatan perang yang sedang berlangsung,” tegas lembaga tersebut.
Desakan Tindakan Hukum dan Kompensasi
Euro-Med menuntut Uni Eropa menekan Israel agar membayar kompensasi penuh atas seluruh proyek yang dibiayai publik Eropa dan hancur akibat agresi. Lembaga itu juga menyerukan pembentukan komisi investigasi resmi di tingkat Eropa untuk mendokumentasikan kerugian, mengidentifikasi pelaku, dan membuka jalur hukum terhadap pejabat Israel yang bertanggung jawab atas penghancuran fasilitas sipil.
Di sisi lain, Euro-Med memperingatkan Uni Eropa agar tidak mengurangi pendanaan untuk proyek-proyek kemanusiaan di Palestina dengan dalih risiko penghancuran berulang. “Langkah semacam itu berarti menghukum korban dua kali,” kata lembaga itu, seraya mendesak agar dana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-konflik segera digelontorkan untuk sektor air, kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
