Eskalasi Diplomatik Memanas: London Embargo Produk Permukiman, Tel Aviv Balas Tutup Konsulat Inggris

Yerusalem, SPNA – Ketegangan diplomatik antara London dan Tel Aviv memuncak setelah pemerintah Israel memerintahkan penutupan konsulat Inggris di Yerusalem Timur dalam tempo 30 hari.

Langkah eskalatif yang dilaporkan penyiar publik Israel, KAN, pada Rabu tersebut datang sebagai respon langsung atas kebijakan keras yang baru saja diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband.

Di hadapan House of Commons pada hari Selasa (8/9/2026), Miliband secara resmi mendeklarasikan larangan total impor barang-barang dari permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki. Kebijakan tersebut dibarengi dengan penjatuhan sanksi terhadap perusahaan serta individu yang memfasilitasi perluasan pemukiman, pencabutan izin ekspor senjata baru yang berkontribusi pada pendudukan, dan sanksi spesifik bagi pihak-pihak yang dituduh menghasut kekerasan.

Dalam pernyataannya, Miliband menyoroti adanya praktik yang disebutnya sebagai “pembersihan etnis terhadap warga Palestina” di Tepi Barat oleh “teroris pemukim” Israel.

Berdasarkan ultimatum yang dilaporkan KAN, tenggat waktu 30 hari ini sekaligus akan melucuti akreditasi para diplomat Inggris yang bertugas di fasilitas tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri kedua negara belum mengeluarkan konfirmasi resmi terkait mekanisme pelaksanaan penutupan tersebut.

Keputusan penutupan kantor perwakilan diplomatik ini memperkeruh gelombang kritik domestik yang dihadapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kalangan oposisi di Israel kembali melontarkan kecaman keras, menuduh kebijakan kabinet saat ini secara aktif menyeret negara dalam jurang isolasi internasional—sebuah risiko yang sebelumnya sempat diakui sendiri oleh Netanyahu.

Menurut data palestina, sejak menjabat pada akhir 2022, pemerintah Netanyahu telah menyetujui 104 permukiman ilegal baru, sementara 160 pos pertanian telah didirikan di Tepi Barat yang diduduki.

Data dari Komisi Kolonisasi Palestina dan Perlawanan Tembok mencatat eskalasi tajam di lapangan, termasuk 3.488 serangan oleh pemukim yang menewaskan 17 warga Palestina dan menggusur 26 komunitas rentan sepanjang paruh pertama tahun 2026. Saat ini, populasi pemukim di Tepi Barat dan Yerusalem Timur telah mencapai sekitar 750.000 jiwa yang tersebar di 194 permukiman dan 400 pos terdepan.

Kendati hukum internasional secara konsisten memandang seluruh aktivitas permukiman di wilayah pendudukan sejak 1967 sebagai tindakan ilegal, pemerintah Israel tetap menolak pandangan tersebut.

(T.RA/S: Anadolu Agency)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lainnya