Empat Rencana Trump untuk Gaza: Washington Ngebut, Netanyahu Masih Cari Rem Tangan

Jalur Gaza, SPNA – Empat keputusan besar terkait masa depan Gaza tengah menunggu ketok palu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keempatnya dimulai dengan pembentukan Dewan Perdamaian, pembentukan Komite Teknokrat Palestina, pengerahan Pasukan Perdamaian Internasional, serta dimulainya tahap rekonstruksi, diperkirakan menjadi agenda utama saat Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 29 Desember mendatang di Florida. Bahkan sebagian keputusan itu diperkirakan bisa diumumkan sebelum pertemuan berlangsung, menurut laporan media Israel.

Keempat keputusan tersebut merupakan pintu masuk ke fase kedua “rencana Trump” untuk mengakhiri perang berkepanjangan di Gaza. Fase ini telah disebut Trump sebagai kelanjutan dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku pada 10 Oktober lalu. Pada 4 Desember, Trump menyatakan fase kedua akan dimulai “segera”, tanpa menjelaskan tanggal pasti.

Fase kedua mencakup sejumlah langkah krusial: pembentukan komite teknokrat sementara untuk mengelola layanan publik di Gaza, pembentukan Dewan Perdamaian yang akan mengawasi fase transisi, pengiriman pasukan perdamaian internasional, penarikan tambahan pasukan Israel, serta upaya perlucutan senjata Hamas. Namun Netanyahu berusaha menahan proses ini. Ia berkukuh memasukkan syarat pengembalian jenazah tentara Israel Ran Gvili, yang hilang sejak 7 Oktober 2023, sebagai prasyarat, di samping upaya mempersempit fase kedua hanya pada isu perlucutan senjata Hamas.

Meski begitu, Washington tampak ingin melaju. Trump telah menyatakan bahwa ia sendiri yang akan memimpin Dewan Perdamaian dan akan mengumumkannya pada Januari mendatang. Komando Terpadu AS (CENTCOM) juga telah menggelar langkah persiapan pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional. Sejumlah bocoran diplomatik menunjukkan bahwa AS turut merancang komite teknokrat Palestina yang akan bertanggung jawab atas administrasi dasar di Gaza.

Amerika Serikat menyebut tiga langkah tersebut sebagai fondasi bagi keputusan keempat: rekonstruksi Gaza. Pemerintah AS memperkirakan upaya pemulihan infrastruktur akan dimulai dari Rafah di bagian selatan. Pemerintah Gaza menyebut sedikitnya 90 persen infrastruktur sipil hancur akibat perang dua tahun, menyisakan 70 juta ton puing. PBB memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai 70 miliar dolar AS.

Dalam fase pertama gencatan senjata, Israel menolak memasukkan sekitar 300 ribu tenda dan hunian sementara yang dibutuhkan pengungsi. Akibatnya, ratusan ribu warga yang kehilangan rumah terpaksa bertahan di ruang terbuka, menghadapi hujan musim dingin tanpa perlindungan memadai.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Salah satu elemen paling rumit adalah pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional. Israel ingin pasukan itu mulai bekerja di wilayah yang selama ini dikendalikan Hamas, bukan zona yang dikuasai militer Israel yang mencakup sekitar 53% Gaza. Amerika Serikat justru mendorong penyebaran bertahap di wilayah yang masih di bawah komando Israel, agar pasukan Israel dapat mundur secara bertahap sesuai kesepakatan.

Rencana yang disusun pemerintahan Trump menegaskan bahwa Israel tidak akan menguasai atau mencaplok Gaza. Penarikan militer akan dilakukan berdasarkan kriteria dan jadwal yang disusun bersama antara Pasukan Stabilitas Internasional, Israel, dan negara-negara penjamin, termasuk AS. Untuk itu, AS telah menggelar pertemuan tertutup dengan 45 negara di Doha pekan lalu. Namun tingkat komitmen negara peserta masih rendah; seperempat undangan tidak hadir. Sejumlah diplomat Barat menyebut banyak negara masih menimbang risiko konfrontasi dengan Hamas maupun potensi gesekan dengan pasukan Israel.

Kendati AS menargetkan penyebaran pasukan pertama pada Januari, berbagai pertanyaan teknis masih belum terjawab, seperti aturan penggunaan senjata, mandat operasi, batas zona penempatan, hingga tingkat persenjataan pasukan. Menurut perhitungan militer AS, tahap awal akan berfokus pada pelatihan dan persiapan, kemungkinan di negara ketiga di kawasan Timur Tengah. Zona Rafah disebut-sebut sebagai area awal penyebaran pasukan, dipimpin seorang jenderal AS.

Di sisi lain, Trump juga menunggu komitmen sejumlah negara untuk duduk di Dewan Perdamaian. Media Israel melaporkan bahwa Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, Inggris, Italia, dan Jerman telah menyatakan kesiapan ikut serta. Namun belum ada konfirmasi terbuka dari negara-negara tersebut. AS disebut ingin menambah enam negara lagi dalam dewan itu.

Komite Teknoprat Palestina akan berjalan beriringan dengan Dewan Perdamaian. Berdasarkan garis besar rencana Trump, komite itu akan diisi para profesional Palestina yang akan mengelola pelayanan publik dan urusan administratif warga. Komite tersebut akan berada di bawah pengawasan Dewan Perdamaian dan diproyeksikan sebagai otoritas transisi sementara. Negara-negara Arab mendorong agar komite itu berada di bawah kerangka Pemerintah Palestina yang berbasis Ramallah, sebagaimana keputusan KTT Arab Maret lalu. Namun AS belum menyatakan dukungan eksplisit.

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

Netanyahu tetap menolak Gaza diperintah oleh Hamas maupun Otoritas Palestina. Posisi itu bertabrakan dengan kerangka yang sedang dibangun Washington.

Dengan banyak variabel yang belum terjawab, masa depan Gaza tetap berada dalam pusaran ketidakpastian. Trump ingin bergerak cepat menuju fase baru, Netanyahu ingin mengerem, sementara komunitas internasional masih ragu untuk terlibat langsung. Gaza, sejauh ini, masih menjadi arena tanpa peta jalan yang benar-benar jelas.

(T.RS/S:AnadoluAgency)