Propaganda Media: Israel Habiskan 16,5 Triliun untuk Ubah Opini Dunia sejak Genosida Gaza

Tel Aviv, SPNA – Pemerintah Israel menghabiskan lebih dari 1 miliar dolar Amerika atau setara 16,5 triliun rupiah lebih untuk operasi propaganda media sejak 7 Oktober 2023 dalam upaya membalikkan merosotnya dukungan publik internasional setelah tindakan yang oleh berbagai pihak disebut sebagai genosida terhadap penduduk Palestina di Gaza. Hal itu diungkap dalam laporan Responsible Statecraft (RS) yang diterbitkan pada 24 Juli 2026.

Nilai tersebut mencerminkan peningkatan drastis anggaran program Hasbara—istilah yang digunakan Israel untuk kegiatan diplomasi publik dan penyebaran narasi resmi—guna membentuk opini publik global, terutama di Amerika Serikat, sekutu utama Tel Aviv.

Operasi itu diluncurkan untuk merespons perubahan sikap masyarakat Amerika Serikat yang semakin kritis terhadap Israel akibat berbagai dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Gaza selama hampir tiga tahun terakhir.

Jajak pendapat Gallup pada Juli 2025 menunjukkan 60 persen warga Amerika Serikat tidak menyetujui operasi militer Israel di Gaza. Serangan tersebut disebut telah membunuh lebih dari 73 ribu penduduk Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan wilayah itu hingga menyerupai bentang alam tandus.

Untuk membalikkan tren tersebut, Israel mendanai berbagai operasi propaganda. Salah satunya dengan menunjuk Brad Parscale, mantan manajer kampanye Presiden Amerika Serikat Donald Trump, untuk menjalankan kampanye pesan singkat massal atas nama Israel melalui kelompok yang mengatasnamakan gerakan perdamaian, seperti Allies for Peace.

Selama bertahun-tahun, Israel memengaruhi opini publik Amerika melalui kelompok lobi pro-Israel yang didanai dan dijalankan oleh warga Yahudi Amerika. Organisasi seperti American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dan Christians United for Israel (CUFI) tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai agen asing berdasarkan Foreign Agents Registration Act (FARA).

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Meskipun demikian, menurut RS, belakangan Israel menggelontorkan lebih dari 100 juta dolar atau senilai 1,6 triliun lebih di Amerika Serikat untuk menjalankan operasi pengaruh dengan secara langsung menyewa agen asing yang terdaftar. Langkah ini memungkinkan Tel Aviv mengendalikan pesan secara lebih ketat, menyasar kelompok demografis tertentu, dan menjalankan operasi propaganda dengan lebih efisien.

Dalam penyelidikannya, RS menggunakan data FARA, dokumen pengadaan pemerintah Israel, serta wawancara dengan puluhan narasumber untuk menelusuri inisiatif propaganda terbaru tersebut.

Sebagian besar operasi itu dikoordinasikan oleh perusahaan asal Prancis, Havas Media, yang menggandeng sejumlah firma hubungan masyarakat di Amerika Serikat. Sasaran utamanya adalah kelompok yang paling dikhawatirkan Israel akan menarik dukungan, yakni kalangan Kristen evangelis, kelompok konservatif, dan warga Amerika berusia muda.

Melalui firma-firma tersebut, Tel Aviv dapat membayar influencer media sosial, mendanai kampanye pesan singkat massal, hingga memengaruhi jawaban chatbot kecerdasan buatan (AI) kepada pengguna yang mencari informasi mengenai Israel dan tuduhan genosida terhadap penduduk Palestina di Gaza.

Pemerintah Israel juga disebut mendanai praktik yang disebut “LLM poisoning”, yakni pembuatan situs-situs pro-Israel yang dirancang untuk menjadi sumber rujukan bagi model bahasa besar (large language models/LLM) seperti Claude, ChatGPT, atau Grok ketika pengguna mengajukan pertanyaan mengenai Israel.

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

Menurut RS, tujuannya adalah memengaruhi jawaban chatbot atas berbagai peristiwa yang dinilai telah terdokumentasi dengan jelas, termasuk kematian gadis Palestina berusia lima tahun, Hind Rajab, yang tewas akibat tembakan pasukan pendudukan Israel di Gaza.

Alih-alih menyampaikan fakta-fakta mengenai insiden tersebut, chatbot disebut memberikan narasi yang menampilkan klaim dari kedua belah pihak secara seimbang (menurut Israel, bukannya fakta), termasuk menonjolkan pembenaran Israel atas penembakan terhadap Hind Rajab dan keluarganya.

Meski berstatus sebagai agen asing, sejumlah firma hubungan masyarakat dan influencer yang bekerja untuk Israel disebut tidak mengungkapkan hubungan finansial mereka dengan pemerintah Israel.

“Taktik baru Israel mengubah lanskap operasi pengaruh di Amerika Serikat. Namun, sejauh ini upaya tersebut belum mampu menghentikan terus merosotnya dukungan publik yang dipicu oleh kebijakan-kebijakan Israel yang sangat tidak populer,” demikian kesimpulan laporan Responsible Statecraft.

Sementara itu, di tengah gencatan senjata, Israel hingga saat ini masih terus membombardir dan menyerang penduduk Palestina di Gaza. Menurut data terbaru yang dikutip berbagai lembaga internasional, lebih dari 74.000 penduduk Palestina telah dibunuh Israel sejak perang meletus pada Oktober 2023, sementara jumlah korban luka mencapai lebih dari 170.000 orang.

Baca Juga:

Punya Pilot WNI, Israel Minta Pesawat Ethiopian Airlines Putar Balik

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah lembaga kemanusiaan berulang kali memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan di wilayah tersebut terus memburuk akibat terbatasnya akses terhadap pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan.

Dari sisi kerusakan, Bank Dunia, PBB, dan Uni Eropa dalam laporan Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA) memperkirakan nilai kerusakan fisik infrastruktur di Jalur Gaza telah mencapai sekitar 35,2 miliar dolar atau sekitar 580 triliun rupiah.

Selain itu, kerugian ekonomi dan sosial diperkirakan mencapai 22,7 miliar atau sekitar 375 triliun rupiah, sehingga kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi diperkirakan menembus 71 miliar dolar atau sekitar 1.170 triliun rupiah, menjadikan Gaza salah satu bencana kehancuran terbesar dalam sejarah modern. RDNA memperkirakan bahwa rekonstruksi Gaza membutuhkan waktu sekitar satu dekade.

(T.FJ/S: The Cradle, UNSCO)

Baca Juga:

Gencatan Senjata Tapi Genosida Berlanjut di Gaza: “Tidak Ada Tempat Berlindung dari Kematian”