Jalur Gaza, SPNA – Dalam dunia politik dan bisnis, ada satu rumus yang hampir selalu digunakan ketika reputasi runtuh. Saat sebuah perusahaan diterpa skandal atau seorang pemimpin terseret krisis moral, langkah pertama yang dilakukan bukan memperbaiki masalah, melainkan memperbaiki citra.
Perusahaan hubungan masyarakat disewa, biaya iklan digelontorkan, influencer direkrut, dan kampanye komunikasi publik dijalankan dengan harapan publik segera melupakan kontroversi yang terjadi. Strategi yang sama tampaknya diterapkan Israel.
Namun, laporan terbaru berjudul The Eighth Front: Inside Israel’s $1 Billion Influence Campaign yang ditulis Nick Cleveland-Stout, Research Associate di Quincy Institute for Responsible Statecraft, menunjukkan bahwa strategi tersebut justru menghadapi kegagalan besar.
Miliaran Dolar untuk Memoles Citra Israel di Dunia
Menurut laporan itu, sejak 2023 Israel telah menggelontorkan lebih dari US$1 miliar untuk program yang disebut sebagai public diplomacy, termasuk lebih dari US$100 juta demi menjalankan operasi mempengaruhi opini publik di Amerika Serikat.
Besarnya anggaran itu memperlihatkan bahwa perang yang dihadapi Israel bukan lagi hanya berlangsung di medan militer, tetapi juga di ruang informasi. Pertarungan untuk mempengaruhi persepsi publik kini menjadi bagian penting dari strategi negara tersebut, terutama setelah citranya hancur di Amerika Serikat dan berbagai negara Barat akibat agresi dan tindakan brutal terhadap rakyat Gaza.
Laporan Cleveland-Stout menunjukkan bahwa Israel mulai mengubah pendekatan yang selama puluhan tahun menjadi andalannya. Jika sebelumnya pengaruh politik lebih banyak dijalankan melalui kelompok lobi tradisional seperti American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), kini strategi tersebut diperluas melalui perusahaan hubungan masyarakat, konsultan komunikasi, influencer media sosial, hingga teknologi kecerdasan buatan (AI).
Perubahan ini bukan tanpa alasan. Cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah drastis. Jika dahulu opini publik banyak dibentuk oleh media arus utama dan kelompok lobi, kini ruang digital menjadi arena utama pertarungan narasi. Platform media sosial, mesin pencari, hingga chatbot berbasis AI menjadi saluran baru yang mampu membentuk cara publik memahami suatu konflik.
Israel Bidik Algoritma dan Kecerdasan Buatan
Dalam laporan itu disebutkan bahwa sepanjang 2024 hingga 2025 terdapat 17 perusahaan yang mendaftarkan diri untuk mewakili kepentingan Israel di Amerika Serikat. Salah satu kontrak terbesar diberikan kepada Clock Tower X, perusahaan milik mantan manajer kampanye Presiden Donald Trump, Brad Parscale, dengan nilai mencapai US$46,5 juta.
Menurut laporan tersebut, perusahaan itu bertugas membangun jaringan situs yang memuat narasi pro-Israel agar berpotensi menjadi bagian dari sumber informasi yang digunakan dalam pelatihan model-model kecerdasan buatan. Artinya, pertarungan tidak lagi hanya ditujukan kepada pembaca atau pemilih, tetapi juga kepada sistem AI yang akan menghasilkan jawaban bagi jutaan pengguna di masa mendatang.
Laporan yang sama juga mengungkap adanya alokasi dana jutaan dolar kepada influencer media sosial. Dokumen FARA menunjukkan sejumlah kontrak diberikan untuk merekrut kreator konten yang memproduksi narasi yang mendukung Israel di berbagai platform digital.
Strategi tersebut menunjukkan bahwa perang informasi kini telah berkembang menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Negara tidak lagi hanya membangun pengaruh melalui diplomasi dan media konvensional, namun juga melalui algoritma, konten digital, serta teknologi AI.
Saat Perang Narasi Berhadapan dengan Realitas di Lapangan
Menurut analisis Cleveland-Stout, berbagai operasi pengaruh tersebut belum mampu menghentikan penurunan dukungan publik terhadap Israel di Amerika Serikat. Kritik terhadap kebijakan Israel terus meningkat, terutama seiring berlanjutnya perang di Gaza, memburuknya krisis kemanusiaan, serta perluasan hunian Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Di sinilah muncul pelajaran penting dalam komunikasi politik modern. Kampanye hubungan masyarakat dapat memperluas jangkauan pesan, namun tidak selalu mampu mengubah persepsi apabila publik terus menyaksikan perkembangan nyata di lapangan melalui berbagai sumber informasi. Di era media sosial, setiap video, foto, laporan jurnalis, maupun dokumentasi organisasi kemanusiaan dapat menyebar secara instan dan membentuk opini publik secara langsung.
Dengan kata lain, perang informasi tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki anggaran terbesar, melainkan oleh siapa yang memiliki kredibilitas lebih kuat di mata publik,
Pada akhirnya, reputasi sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan kampanye komunikasi atau besarnya dana yang dikeluarkan. Kepercayaan publik lahir dari kesesuaian antara pesan yang disampaikan dan kebijakan yang dijalankan. Karena itu, miliaran dolar mungkin dapat membeli ruang iklan, menyewa konsultan terbaik, atau memenuhi media sosial dengan berbagai narasi. Tetapi uang tidak selalu mampu membeli sesuatu yang paling berharga dalam komunikasi publik: kepercayaan.
(T.RS/S:Quincyinst)