Tahun 2025 Mencatat Pergeseran Politik Terbesar AS ke Arah Hak-hak Palestina
FJ
Januari 1, 2026 10:37 am
.
5 menit membaca
Ditulis oleh: Mitchell Plitnick*
Gaza, SPNA – Tahun 2025 menandai pergeseran politik paling signifikan dalam sejarah Amerika Serikat terkait isu hak-hak Palestina. Tahun 2025 diawali dengan gencatan senjata di Gaza yang sejak awal tidak dirancang untuk bertahan lama, dan diakhiri dengan gencatan senjata lain yang bahkan tidak pernah benar-benar diberlakukan.
Sepanjang tahun 2025, intensifikasi pendudukan di Tepi Barat terus berlangsung, disertai gelombang operasi militer Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya di berbagai kawasan Timur Tengah.
Di Amerika Serikat, transisi dari dukungan emosional namun kontraproduktif Presiden Joe Biden terhadap Israel menuju dukungan Presiden Donald Trump yang bersifat transaksional tetapi tetap solid, nyaris tidak membawa perubahan berarti pada kebijakan negara adidaya tersebut. Padahal, kebijakan itu selama ini menjadi salah satu hambatan terbesar bagi terwujudnya hak-hak asasi Palestina yang tidak dapat dicabut.
Meski demikian, tahun 2025 memberikan secercah harapan melalui perubahan signifikan dalam wacana publik Amerika Serikat mengenai Palestina dan Israel. Pergeseran ini mulai tercermin dalam dinamika politik, meskipun skalanya masih jauh dari memadai untuk menjawab kebutuhan situasi saat ini.
Perubahan paling menonjol terlihat pada opini publik Amerika yang semakin menjauh dari Israel. Pada Juli 2025, majalah The Economist—yang dikenal bukan sebagai media progresif—mencatat bahwa pergeseran politik Israel ke arah kanan dalam beberapa tahun terakhir, terutama perang berkepanjangan di Gaza, telah mengasingkan banyak warga Amerika.
Kegelisahan terhadap Israel yang sebelumnya tumbuh di internal Partai Demokrat kini mulai meluas ke Partai Republik, terutama di kalangan pemilih muda dari kedua partai. Kondisi ini dinilai berpotensi mengubah secara mendasar salah satu hubungan luar negeri terdalam Amerika Serikat, dengan implikasi besar bagi Timur Tengah dan dunia.
Bahkan para pendukung paling setia Israel pun mulai terpaksa melontarkan kritik, setidaknya secara implisit. Anggota DPR AS Ritchie Torres, yang dikenal sebagai penentang keras hak-hak Palestina, akhirnya merespons tekanan konstituennya di New York City setelah menyaksikan kondisi kelaparan di Gaza pada musim panas 2025. Melalui media sosial X, Torres menulis, “Dunia bebas memiliki tanggung jawab moral terhadap penduduk Palestina yang berada dalam kesulitan. Segera banjiri Gaza dengan bantuan pangan.”
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Israel tidak membuka akses bantuan pangan yang memadai ke Gaza—pada saat itu, akses hampir sepenuhnya tertutup dan wilayah tersebut berada dalam kondisi kelaparan parah. Lebih dari sekadar mengejutkan bagi figur seperti Torres, pernyataan itu mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan Demokrat terhadap Israel.
Jajak pendapat turut memperkuat tren tersebut. Setelah serangan 7 Oktober 2023 dan dimulainya operasi militer Israel di Gaza, warga Amerika sempat terbelah. Survei Gallup menunjukkan 50 persen warga AS menyetujui tindakan Israel, sementara 45 persen menentangnya. Namun, pada 2025 angka itu berubah tajam. Hingga pertengahan Juli 2025, sekitar 60 persen warga Amerika menyatakan tidak menyetujui tindakan Israel, dan hanya 32 persen yang menyatakan dukungan.
Di kalangan Demokrat, pergeseran ini bahkan lebih mencolok. Jika pada awalnya 36 persen Demokrat mendukung respons awal Israel, pada Juli 2025 angka tersebut merosot menjadi hanya 8 persen.
Perubahan sikap juga mulai terlihat di kalangan Partai Republik, meskipun dukungan terhadap Israel masih relatif lebih kuat dibandingkan Demokrat. Dukungan itu mulai menurun, terutama di kalangan pemilih muda.
Dalam jajak pendapat yang dilakukan Shibley Telhami dari Universitas Maryland pada Agustus 2025, sebanyak 21 persen responden Partai Republik menilai kebijakan Presiden Trump “terlalu pro-Israel”. Telhami menyebut perubahan sikap di kalangan Republikan muda sebagai sesuatu yang “mengejutkan”, dengan hanya 24 persen Republikan berusia 18–34 tahun yang menyatakan simpati lebih besar kepada Israel, dibandingkan 52 persen di kelompok usia di atas 35 tahun.
Opini publik tersebut mulai berdampak pada arena politik. Pada November 2024, Senator Bernie Sanders mengajukan resolusi bersama untuk menolak penjualan besar-besaran senjata ke Israel. Meskipun gagal, resolusi tersebut didukung oleh 18 senator—angka yang sebelumnya hampir tidak terbayangkan. Pada Juli 2025, Sanders kembali mengajukan resolusi serupa dan memperoleh dukungan 24 senator, meningkat sekitar 33 persen.
Meski masih gagal dan belum mampu menyelamatkan nyawa warga Palestina, pemungutan suara tersebut dipandang sebagai titik balik politik penting. Untuk pertama kalinya dalam skala signifikan, anggota Senat AS secara terbuka menentang penjualan senjata ke Israel, bahkan dalam konteks konflik yang dipersepsikan sebagai perang. Hal ini menandai perubahan besar dari sikap lama yang menganggap penentangan semacam itu sebagai tabu politik.
Di tingkat akar rumput, basis kedua partai besar di AS juga menunjukkan perpecahan terkait Israel. Di kalangan Demokrat, kebijakan pemerintahan Biden dan Kamala Harris terhadap Palestina dinilai berkontribusi pada kekalahan Harris dalam pemilu 2024, terutama karena menjauhkan pemilih muda dan pemilih di negara bagian kunci. Survei IMEU/YouGov menunjukkan bahwa isu Gaza menjadi faktor utama yang mendorong sebagian pemilih sebelumnya untuk mengalihkan atau menahan suara mereka.
Sementara itu, Partai Republik menghadapi jurang perbedaan antara pemilih tradisional dan kelompok “America First” yang lebih isolasionis. Di balik polemik publik yang kerap diwarnai retorika ekstrem, terdapat kecenderungan yang lebih substantif, yakni meningkatnya kekecewaan Republikan muda terhadap Israel. Survei IMEU/YouGov terbaru menunjukkan mayoritas Republikan muda mendukung pengurangan bantuan AS kepada Israel dan menolak perpanjangan komitmen bantuan jangka panjang.
Perubahan ini juga dipengaruhi oleh pergeseran pandangan di kalangan Kristen evangelis muda, yang mulai mempertanyakan dukungan tanpa syarat terhadap Israel. Sejumlah pemimpin agama menilai bahwa nilai keadilan dan kemanusiaan tidak sejalan dengan penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina.
Secara keseluruhan, meskipun tahun 2025 masih diwarnai tragedi dan rasa ketidakberdayaan bagi banyak pihak yang menginginkan berakhirnya penderitaan Palestina, tahun ini juga mencatat kemajuan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat. Dukungan tanpa syarat terhadap kebijakan Israel mulai terkikis. Mengingat besarnya peran AS dalam menopang kebijakan Israel, perubahan ini dinilai krusial. Meski transformasi kebijakan luar negeri AS membutuhkan waktu panjang, 2025 dipandang sebagai titik awal yang memberi harapan dan potensi energi bagi perubahan di tahun-tahun mendatang.
___
*Mitchell Plitnick merupakan Presiden ReThinking Foreign Policy. Ia juga menjadi penulis bersama buku Except for Palestine: The Limits of Progressive Politics. Sebelumnya, Mitchell pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Foundation for Middle East Peace, Direktur Kantor B’Tselem untuk Amerika Serikat, serta Co-Direktur Jewish Voice for Peace.
Baca Juga:
(T.FJ/S: Mondoweiss)