Rakyat Palestina Kelaparan, Yordania Malah Ambil Untung dari Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Amman, SPNA – Otoritas Yordania, sebagaimana dalam laporan yang diterbitkan Middle East Eye (MEE), pada Kamis (08/05/2025), diduga meraih keuntungan besar dari pengawasan pengiriman bantuan internasional ke Gaza selama perang yang sedang berlangsung antara Israel dan wilayah Palestina yang terkepung. Hal ini terungkap dari informasi dari  berbagai sumber yang diperoleh MEE.

Menurut sumber, lembaga resmi yang menangani bantuan kemanusiaan ke Gaza, Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), telah bekerja sama dengan otoritas Israel untuk menjadi satu-satunya jalur resmi bantuan yang melewati wilayah Yordania.

MEE berbicara dengan sejumlah sumber dari organisasi bantuan internasional dan pihak yang mengetahui langsung operasi JHCO. Salah satu sumber menyebutkan bahwa sebagian besar bantuan yang diklaim berasal dari JHCO sebenarnya berasal dari pemerintah asing dan LSM, baik dari Yordania maupun internasional. Kontribusi langsung dari pemerintah Yordania sangat kecil.

Menurut dua sumber dari LSM dan dua lainnya yang memahami skema ini, pihak otoritas Yordania meminta biaya sebesar 2.200 dolar Amerika (sekitar 35 juta rupiah) untuk setiap truk bantuan yang masuk ke Gaza. Biaya ini, menurut JHCO, dibayarkan langsung kepada Angkatan Bersenjata Yordania.

Bukan hanya itu saja, Yordania juga mematok biaya antara 200.000 hingga 400.000 dolar Amerika (sekitar 3 hingga Rp6,5 miliar rupiah) untuk setiap pengiriman bantuan udara (airdrop) ke Gaza. Biaya sebesar 200.000 dolar dikenakan untuk pengiriman acak, sedangkan 400.000 dolar untuk misi yang ditargetkan, meskipun muatan pesawat tersebut kurang dari setengah kapasitas truk bantuan.

Sumber menyebutkan bahwa Yordania telah memperluas infrastruktur logistik mereka seiring meningkatnya pendapatan dari operasi bantuan ini. Kerajaan tersebut dilaporkan baru-baru ini memperoleh 200 truk bantuan baru melalui hibah asing, dan sedang membangun gudang penyimpanan yang lebih besar dengan dukungan PBB untuk mengantisipasi peningkatan pengiriman bantuan di masa depan.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Saat artikel ini diterbitkan, pihak Kementerian Luar Negeri Yordania, Angkatan Bersenjata, dan JHCO belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi dari MEE.

Bantuan Masih Kurang

Sejak dimulainya perang Israel di Gaza, pemimpin Yordania harus menyeimbangkan meningkatnya sentimen anti-Israel di dalam negeri dengan hubungan strategis mereka bersama Israel. Yordania memiliki populasi besar keturunan pengungsi Palestina yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka saat terjadinya pengusiran massal tahun 1948, yang dikenal sebagai Nakba.

Pada bulan-bulan awal genosida Israel, aksi demonstrasi besar-besaran mendukung Gaza dan kelompok perlawanan Palestina, khususnya Hamas, sering terjadi di berbagai kota di Yordania. Di bawah tekanan publik, militer Yordania mulai menjatuhkan bantuan melalui udara ke Gaza sekitar satu bulan setelah perang dimulai dan Israel memberlakukan pengepungan total.

Sejak saat itu, Yordania telah melakukan sekitar 400 kali pengiriman bantuan udara, beberapa di antaranya bekerja sama dengan negara lain, menurut militer Yordania. Raja Abdullah II bahkan ikut serta dalam salah satu misi tersebut, yang semuanya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan militer Israel. Namun, pengiriman bantuan udara ini mendapat banyak kritik, baik dari penduduk Palestina di Gaza maupun pekerja kemanusiaan. Mereka menilai cara ini tidak aman, tidak mencukupi, dan tidak perlu, apalagi jalur darat sebenarnya lebih efektif untuk distribusi bantuan.

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

Pejabat Yordania juga mengklaim telah mengirimkan setidaknya 140 konvoi bantuan melalui darat sejak perang dimulai, dengan masing-masing membawa beberapa truk bantuan. Tapi, seperti bantuan udara, semua pengiriman ini juga harus mendapat persetujuan dari Israel sebelum sampai ke Gaza.

Menurut pejabat Palestina di Gaza, sebelum perang, wilayah tersebut membutuhkan sekitar 500 truk bantuan setiap hari. Jumlah ini belum pernah terpenuhi sejak Israel memulai serangan 19 bulan yang lalu.

Pada 9 Oktober 2023, dua hari setelah serangan Hamas ke Israel, mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, yang kini dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional karena dugaan kejahatan perang, mengumumkan pengepungan total atas Gaza.

Meskipun sempat ada bantuan dan barang yang masuk dalam jumlah terbatas, pengepungan tersebut sebagian besar masih terus diberlakukan.

Pada 2 Maret, Israel kembali memberlakukan blokade penuh. Dalam dua bulan terakhir, tidak ada satu pun bantuan atau barang yang masuk ke Gaza, mendorong wilayah tersebut ke kondisi yang digambarkan banyak organisasi bantuan sebagai “tingkat kelaparan yang sangat parah”.

Baca Juga:

Punya Pilot WNI, Israel Minta Pesawat Ethiopian Airlines Putar Balik

Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Barsh, melaporkan bahwa 91 persen penduduk Gaza saat ini mengalami krisis pangan akibat serangan militer Israel yang terus berlangsung dan blokade total yang dilakukan di Gaza.

“Gaza sedang mengalami bencana kemanusiaan yang mengerikan, ditandai oleh kelaparan, kemiskinan, dan penyakit, yang dipicu oleh genosida dan pengepungan Israel yang mencekik, termasuk penutupan perbatasan dan penolakan sistematis terhadap bantuan kemanusiaan,” ujar Munir al-Barsh.

Ia menambahkan bahwa 92 persen anak-anak dan ibu menyusui mengalami kekurangan gizi parah, yang membahayakan nyawa dan pertumbuhan mereka. Sejak Israel mengakhiri gencatan senjata enam minggu lalu, Israel telah membunuh lebih dari 2.326 warga Palestina, yang menambah jumlah korban jiwa sejak Oktober 2023 menjadi sedikitnya 52.000 jiwa, termasuk lebih dari 15.000 anak-anak.

(T.FJ/S: MEE)

Baca Juga:

Gencatan Senjata Tapi Genosida Berlanjut di Gaza: “Tidak Ada Tempat Berlindung dari Kematian”