Skandal Dokumen Palsu: Israel Sengaja Gagalkan Upaya Gencatan Senjata

Tel Aviv, SPNA – Israel menangkap empat warganya atas tuduhan membocorkan dan memalsukan dokumen rahasia yang terkait genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Berdasarkan hasil penyelidikan yang diungkapkan pengadilan Israel pada akhir pekan lalu, pada Sabtu (03/11/2024), salah satu dari mereka bekerja di kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Dokumen yang dipalsukan dan diduga dibocorkan oleh salah satu ajudan Netanyahu, salah satunya mengklaim bahwa dokumen tersebut berasal dari almarhum pemimpin Hamas, Yahya Sinwar. Pengungkapan ini membantah klaim propaganda Israel yang menuduh Hamas bersikap keras kepala dalam negosiasi gencatan senjata sepanjang perang, terutama selama putaran negosiasi terakhir pada musim panas 2023.

Saat itu, Netanyahu bersikeras bahwa Israel harus mempertahankan keberadaan militer permanen di sepanjang Koridor Philadelphia, sebuah jalur tanah yang berbatasan dengan Gaza dan Mesir, dengan alasan bahwa Hamas menggunakan jalur tersebut untuk menyelundupkan senjata dan pasokan militer. Pada saat yang sama, dokumen yang bocor itu mengklaim secara palsu bahwa Hamas berencana menggunakan Koridor Philadelphia untuk menyelundupkan tahanan Israel keluar dari Gaza, bersama Sinwar.

Menurut laporan media Israel, juru bicara di kantor Netanyahu, Eli Feldstein, merupakan tersangka utama dalam kasus kebocoran ini. Awalnya, kantor Perdana Menteri Israel membantah bahwa anggotanya terlibat dalam kasus tersebut, akan tetapi kemudian mengklarifikasi bahwa Feldstein bukanlah pegawai resmi, melainkan tenaga kontrak pribadi yang telah bekerja dengan Netanyahu selama satu setengah tahun terakhir. Klarifikasi ini muncul setelah media Israel menunjukkan gambar dan rekaman yang menunjukkan Feldstein mendampingi Netanyahu dalam pertemuan-pertemuan pemerintah dan kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi militer yang sensitif.

Pengungkapan terbaru ini semakin memperkuat bukti bahwa bukan Hamas yang menghalangi gencatan senjata pada musim panas lalu, tetapi justru Netanyahu yang menginginkan genosida terus berlanjut.

Menggagalkan Negosiasi Gencatan Senjata untuk Menjaga Perang

Kasus kebocoran dokumen ini diklasifikasikan oleh sensor militer Israel hingga pengadilan Israel mengungkapkan nama tersangka utama. Menurut laporan-laporan media Israel setelah pelonggaran sensor, dokumen-dokumen rahasia yang diperoleh tentara Israel di Gaza telah dikutip secara salah, disalahartikan, dan dipilih untuk dibocorkan ke media dengan informasi palsu yang mendukung agenda Netanyahu. Tujuan utama dari kebocoran ini adalah untuk menggagalkan kemungkinan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan, demi memperpanjang perang.

Informasi yang bocor itu termasuk tuduhan bahwa Hamas tidak ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata dan bahwa pemimpinnya, Yahya Sinwar, sedang mempersiapkan diri untuk menyelundupkan dirinya bersama tahanan Israel keluar dari Gaza melalui Koridor Philadelphia, di mana Netanyahu saat itu menolak untuk menarik pasukannya sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Klaim ini didasarkan pada kutipan yang telah diubah dari dokumen rahasia yang diperoleh tentara Israel di Gaza dan secara keliru dikaitkan dengan Sinwar.

Dokumen Palsu yang Bocor dan Dampaknya Terhadap Negosiasi

Dokumen yang dipalsukan dan dibocorkan ini pertama kali dilaporkan oleh The Jewish Chronicle yang berbasis di Inggris dan Bild yang berbasis di Jerman. Kedua media massa ini juga melaporkan bahwa Hamas hanya terlibat dalam pembicaraan gencatan senjata sebagai bentuk perang psikologis.

Cerita-cerita ini dipublikasikan pada Juli, bersamaan dengan upaya Netanyahu untuk mempertahankan kontrol Israel atas Koridor Philadelphia, meskipun ada penentangan dari pejabat militer dan intelijen Israel. Sikap Netanyahu inilah yang menyebabkan pembicaraan gencatan senjata gagal. Sejak saat itu, negosiasi belum dilanjutkan kembali.

Reaksi Politik di Israel: Ketakutan dan Protes Terhadap Kejahatan Negara

Reaksi terhadap pengungkapan ini datang dengan cepat dari dunia politik Israel. Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, dalam sebuah pernyataan di televisi mengatakan bahwa berita mengenai kebocoran ini “seharusnya menakutkan setiap orang Israel,” dan menegaskan bahwa “jika Netanyahu mengetahui (tentang kebocoran ini), maka ia terlibat dalam salah satu kejahatan terbesar menurut hukum negara kita”.

Pemimpin oposisi lainnya, Benny Gantz, yang juga mantan anggota kabinet perang, mengatakan bahwa kasus ini “bukan hanya tentang kebocoran dokumen, tetapi juga tentang menjual rahasia negara untuk keuntungan politik”. Gantz menambahkan, “Jika informasi sensitif tentang keamanan dicuri dan digunakan untuk kampanye politik seorang pejabat, itu bukan hanya kejahatan pidana, tetapi kejahatan terhadap bangsa.”

Skandal Kebocoran Dokumen: Netanyahu Dituduh Mengatur Kebocoran untuk Halangi Gencatan Senjata

Meskipun hingga saat ini tidak ada tuduhan resmi yang diajukan terhadap Benjamin Netanyahu secara pribadi, sumber media Israel mengklaim bahwa kebocoran dokumen ini adalah bagian dari kebijakan tidak resmi di kalangan lingkaran dalam Netanyahu.

Surat kabar harian Israel, Yediot Ahronot, mengutip seorang pejabat tinggi keamanan Israel yang tidak disebutkan namanya, yang mengklaim bahwa kantor Netanyahu memiliki seluruh tim yang bekerja secara diam-diam untuk membocorkan informasi setiap kali tekanan terhadap Perdana Menteri meningkat, di mana itu mendorongnya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Beberapa analis memandang kebocoran ini sebagai bagian dari ketegangan yang sedang berlangsung antara pemerintah Netanyahu dan militer Israel, yang semakin mendesak diakhirinya perang di Gaza dan Lebanon, serta dilanjutkannya pertukaran tahanan. Di sisi lain, Netanyahu terus bersikeras untuk memperpanjang perang, meskipun ada dorongan kuat dari kalangan militer untuk mencari solusi damai.

Genosida Berlanjut

Sejak tanggal 7 Oktober 2023 hingga saat ini, dengan dukungan Amerika dan Eropa, tentara Israel terus melanjutkan genosida penduduk Palestina di Jalur Gaza dan juga melakukan serangan di berbagai kawasan di Tepi Barat. Pesawat tempur Israel mengebom kawasan di sekitar rumah sakit, gedung, apartemen, dan rumah penduduk sipil Palestina. Israel juga mencegah dan memblokade masuknya air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar ke Jalur Gaza.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, pada Senin (04/11), mengumumkan bahwa jumlah korban jiwa akibat pemboman Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu telah meningkat menjadi sekitar 43.259 orang dan 101.827 lainnya mengalami luka-luka, di mana mayoritas korban korban jiwa pemboman Israel adalah anak-anak dan perempuan. Lebih 10.000 orang dinyatakan hilang, di tengah kerusakan besar-besaran pada bidang kesehatan dan infrastruktur, serta krisis kelaparan yang merenggut nyawa puluhan anak-anak.

Sementara itu, kekejaman Israel juga meningkat di Tepi Barat termasuk Yerusalem timur, di mana lebih 768 penduduk Palestina dibunuh Israel, termasuk 146 anak-anak, sejak 7 Oktober 2023. Lebih 5.600 penduduk Palestina terluka akibat kekerasan dan kejahatan tentara dan pemukim ilegal Israel.

Israel juga melakukan pembantaian di Lebanon, dengan rutin menyerang wilayah selatan Lebanon dan bahkan menyerang Beirut, ibu kota Lebanon. Israel membunuh 3.002 penduduk Lebanon dan lebih dari 13.492 terluka akibat serangan Israel sejak 8 Oktober 2023.

(T.FJ/S: The Cradle, Mondoweiss)