Pemilu Israel: Netanyahu Unggul tapi Gagal Raih Mayoritas, Partai Likud Tuding Ada Kecurangan

Yerusalem, SPNA – Blok sayap kanan Israel pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berhasil unggul atas oposisi dalam pemilihan umum negara tersebut. Namun, hasil resmi akhir yang dirilis pada Jumat (30/10/2026) pagi menunjukkan bahwa mereka masih jauh dari mayoritas parlemen. Hasil ini keluar di tengah klaim tanpa bukti dari Partai Likud bahwa suara telah “dicuri”.

Komite Pemilihan Pusat menyatakan koalisi Netanyahu memenangkan 53 kursi dari total 120 kursi di Knesset, dengan Likud tetap menjadi partai tunggal terbesar yang memperoleh 27 kursi. Sementara itu, blok oposisi yang dipimpin oleh mantan Kepala Militer Gadi Eisenkot meraih 48 kursi, dan partai-partai yang dipimpin warga Arab mengamankan 19 kursi sisanya.

Hasil ini menjadi kemunduran besar bagi Netanyahu, yang bloknya sempat menguasai 68 kursi pada puncaknya di parlemen sebelumnya. Kondisi ini memaksa negara tersebut menghadapi proses negosiasi pembentukan koalisi yang diperkirakan bakal berlangsung sulit.

Setelah hasil survei menunjukkan penurunan dukungan bagi Netanyahu dalam pemilu hari Selasa lalu, Partai Likud makin gencar melempar tuduhan campur tangan pemilu oleh partai-partai Arab. Tanpa memberikan bukti, mereka mengklaim adanya bantuan luar negeri yang digunakan untuk memengaruhi hasil pemungutan suara.

Dalam pernyataan provokatif pada hari Kamis, partai Netanyahu menyatakan: “Pemilu di Israel telah dicuri!”

Laporan tersebut menuduh bahwa dugaan campur tangan asing bertujuan memfasilitasi pengambilalihan parlemen serta menjatuhkan pemerintahan sayap kanan. Tuduhan tersebut mencakup klaim yang disebarkan oleh politisi dan media Israel bahwa Qatar membiayai pembelian suara untuk partai-partai Arab—tuduhan yang membual bantahan tegas dari pihak terkait maupun pemerintah Qatar.

Gadi Eisenkot menuduh kubu Netanyahu berusaha mendelegitimasi hasil pemilu hanya karena mereka telah kehilangan mayoritas suara. Saat ini, Netanyahu tetap menjabat sementara partai-partai politik mulai menjajaki potensi aliansi demi membentuk pemerintahan mayoritas.

Penyelidikan Campur Tangan Pemilu Memperkeruh Ketegangan

Kontroversi ini semakin memanas setelah Ketua Komite Pemilihan, Hakim Agung Noam Sohlberg, merujuk dugaan campur tangan asing tersebut ke badan keamanan domestik Shin Bet untuk diselidiki.

Dalam suratnya kepada lembaga tersebut, Sohlberg menyatakan bahwa meskipun ia tidak dapat memverifikasi tuduhan itu, keseriusan isu tersebut dinilai cukup berdasar untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Shin Bet mengonfirmasi sedang menyelidiki dugaan ketidakberesan tersebut, tetapi menekankan bahwa penyelidikan tidak bertujuan untuk “menuduh atau menyalahkan seluruh sektor masyarakat yang telah memilih secara demokratis dan sah.”

Komite Pemilihan Pusat juga berupaya meredam kekhawatiran publik terkait integritas pemungutan suara. Dalam pernyataan resmi yang menyertai hasil akhir, mereka menegaskan bahwa sejumlah informasi yang beredar mengenai penyelidikan tersebut sama sekali tidak berdasar.

Pihak komite menyampaikan bahwa investigasi tidak akan mengubah hasil akhir yang diserahkan kepada Presiden Isaac Herzog, serta tidak menyasar komunitas tertentu. Hasil temuan dari Shin Bet diperkirakan akan diterima dalam waktu satu minggu.

Presiden Isaac Herzog menyebut situasi ini sebagai momen sensitif bagi negara dan menyerukan penyelidikan secara menyeluruh. Ia memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencemarkan nama baik seluruh komunitas yang telah menggunakan hak pilih mereka secara demokratis.

Tuduhan ini secara khusus memperkeruh ketegangan terhadap warga Arab Israel, yang mencakup sekitar 20 persen dari total populasi dan mayoritas merupakan keturunan Palestina.

Sebelum pemungutan suara pada hari Selasa, Netanyahu dan Likud telah berkampanye menuduh partai-partai Arab sebagai ancaman bagi Israel. Strategi ini dinilai para kritikus sebagai upaya terencana untuk meminggirkan populasi Arab.

Namun, serangan verbal tersebut beserta tingginya ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan sayap kanan ekstrem Netanyahu justru menjadi pendorong utama melonjaknya partisipasi pemilih dari kalangan warga Arab.

Partai Arab Jadi Kunci Pembentukan Pemerintahan

Hasil pemilu ini memberikan pengaruh yang sangat strategis bagi partai-partai Arab dalam penentuan arah pemerintahan berikutnya.

Raihan 19 kursi oleh kelompok Arab—termasuk Ra’am dan Daftar Gabungan—dapat menjadi penentu jika blok oposisi Eisenkot ingin menggalang 61 kursi minimum yang dibutuhkan untuk menguasai mayoritas parlemen.

Eisenkot telah membuka peluang kerja sama dengan partai-partai Arab, meskipun aliansi tersebut secara politik sangat sensitif. Sebelum tahun 2021—saat Ra’am sempat bergabung dalam koalisi luas—belum pernah ada partai Arab yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Israel.

Selain bergabung secara resmi, partai-partai Arab juga memiliki opsi memberikan pengaruh dari luar koalisi, seperti mendukung kandidat oposisi untuk posisi pimpinan parlemen dan ikut menentukan agenda legislatif.

Ahmad Tibi, tokoh senior Daftar Gabungan, mengungkapkan bahwa pihak oposisi telah mendekatinya untuk mendukung pengisian posisi Ketua Knesset, dan partainya menyatakan siap mendukung kandidat dari blok tersebut.

Prospek aliansi ini mendapat penolakan keras dari Netanyahu, yang menegaskan bahwa langkah Eisenkot bekerja sama dengan partai-partai Arab akan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan.

Bagi Netanyahu, kehilangan kursi kepemimpinan tidak hanya berarti kehilangan kekuasaan, tetapi juga membuka kembali peluang pengusutan tuduhan korupsi yang lama menjeratnya, serta memperkuat desakan penyelidikan atas kegagalan sistem keamanan terkait serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

Hasil akhir pemilihan umum ini akan diserahkan secara resmi kepada Presiden Herzog pada hari Rabu. Selanjutnya, Presiden akan berkonsultasi dengan para pimpinan partai sebelum menunjuk calon perdana menteri untuk membentuk pemerintahan.

Kandidat yang ditunjuk akan menghadapi tantangan berat untuk mengumpulkan dukungan minimal 61 anggota legislatif. Jika negosiasi gagal setelah beberapa kali percobaan, Israel terancam kembali menggelar pemilu ulang pada awal tahun depan—memperpanjang siklus ketidakstabilan politik yang kerap melanda negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

(T.RA/S: Arab News)