Tel Aviv, SPNA – Menteri Keuangan ekstremis Israel, Bezalel Smotrich menegaskan bahwa tidak akan ada sebutir gandum pun yang diizinkan masuk ke Gaza selama perang masih berlangsung.
Pernyataan kontroversi ini muncul sebagai tanggapan atas laporan harian Yedioth Ahronoth, Senin (07/04/2025), menyebut bahwa tentara Israel sedang bersiap membuka kembali jalur bantuan ke Gaza. Smotrich segera menepis kabar itu dan menegaskan bahwa perang akan terus berlangsung.
Pernyataan Smotrich memicu kecaman luas, termasuk dari Uni Eropa, Prancis, dan Inggris. Mereka menilai pernyataan Smotrich sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional yang melarang penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan.
Sejak 2 Maret 2025, militer Israel telah sepenuhnya menutup semua jalur masuk ke Gaza, termasuk penyeberangan Rafah dan Karem Abu Salem. Tidak ada makanan, air, obat-obatan, ataupun bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk.
Badan-badan kemanusiaan internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah memperingatkan bahwa jutaan warga Gaza berada di ambang kelaparan. Laporan terbaru PBB menggambarkan situasi di Gaza sebagai bencana kemanusiaan di mana warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan, menjadi korban utama.
Dalam forum konferensi pers terakhir, Smotrich menyatakan bahwa tekanan melalui kelaparan “merupakan langkah yang sah dan etis untuk memaksa Hamas melepaskan sandera Israel.” Pernyataan ini langsung memicu protes dari para pakar hak asasi manusia yang menilai bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa.
“Kelaparan bukan senjata. Ini adalah pelanggaran HAM paling dasar,” kata seorang perwakilan dari Human Rights Watch.
Sejak dimulainya agresi Israel pada 7 Oktober 2023, lebih dari 61.000 warga Palestina telah terbunuh, dan lebih dari 110.000 lainnya terluka. Sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan. Selain itu, lebih dari 11.000 orang masih hilang, diduga tertimbun reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara dan darat Israel.
Laporan pemerintah Gaza yang dirilis baru-baru ini menyebutkan bahwa lebih dari 70% rumah di Gaza hancur total, dengan lebih dari 2 juta warga mengungsi tanpa akses terhadap tempat tinggal, makanan, air bersih, atau listrik.
Kecaman Dunia Internasional
Sejumlah negara dan organisasi internasional telah menyerukan agar Israel segera membuka akses bantuan ke Gaza tanpa syarat dan menghentikan serangan terhadap warga sipil. Namun hingga kini, pemerintah Israel belum menunjukkan tanda-tanda akan mengubah kebijakan brutalnya.
Menteri Luar Negeri Prancis menyebut pernyataan Smotrich sebagai “langkah menjijikkan yang mempermalukan nilai-nilai demokrasi.” Sementara Uni Eropa mendesak penyelidikan independen atas dugaan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi Israel.
Pernyataan Bezalel Smotrich memperjelas arah kebijakan ekstrem yang diambil oleh pemerintah Israel dalam menangani konflik di Gaza. Menggunakan kelaparan sebagai alat perang, hal ini tidak hanya melanggar norma-norma kemanusiaan, tetapi juga memperdalam luka dan penderitaan jutaan warga sipil yang tak bersalah.
(T.RS/S:Wafanews)