Tel Aviv, SPNA – Militer Israel sedang menghadapi krisis pasukan yang sangat serius, di mana mereka membutuhkan 7.000 tentara baru untuk memperkuat pasukan. Hal ini seperti yang dilaporkan Yedioth Ahronoth, pada Senin (04/11/2024). Laporan tersebut mengungkapkan adanya “kekurangan besar” dalam jumlah tentara yang dibutuhkan, yang semakin memperburuk kondisi militer Israel.
Menurut laporan tersebut, jumlah laki-laki yang mendaftar untuk wajib militer menurun sekitar satu persen setiap tahun. Selain itu, sekitar 33 persen pria yang diperintahkan untuk mendaftar tidak hadir di kantor rekrutmen dalam beberapa tahun terakhir, sementara 15 persen lainnya meninggalkan dinas militer tanpa mendaftar ke tentara cadangan.
Tingkat Pengecualian Meningkat, Kebutuhan Rekrutmen Mendesak
Laporan tersebut juga mencatat bahwa tingkat pengecualian wajib militer terkait alasan medis dan psikologis meningkat tajam, dari empat persen menjadi delapan persen. Hal ini menjadi alasan utama bagi tentara untuk dapat dikeluarkan selama masa dinas militer mereka.
Divisi Tenaga Kerja militer Israel mencatat, terdapat 18.000 tentara cadangan tempur dan 20.000 tentara cadangan dukungan tempur yang terdaftar sebagai bagian dari kekuatan cadangan unit tentara penjajah Israel, akan tetapi mereka tidak bergabung ketika dipanggil.
Panglima Brigade dan Batalyon yang diminta untuk menangani situasi ini menjelaskan bahwa masalah ini terkait dengan desersi berulang atau sikap menghindar dari wajib militer. Panglima Brigade dan Batalyon juga menyebut bahwa rekrutmen paksa tidak dapat dilakukan.
Krisis Rekrutmen Haredi: Konflik Politik yang Memanas di Israel
“Situasi di lapangan sangat sulit, karena militer Israel sangat membutuhkan 7.000 rekrutan baru dengan segera,” kata laporan Yedioth Ahronoth.
Meskipun militer mengklaim dapat merekrut 3.000 Haredim (Yahudi ultra-Ortodoks) pada bulan Agustus lalu, pada tahun rekrutmen terakhir, hanya 1.200 yang berhasil direkrut dari sekitar 13.000 calon yang mendaftar.
Rekrutmen warga Israel dari komunitas ultra-Ortodoks atau Haredi menjadi isu kontroversial belakangan ini. Selama bertahun-tahun, anggota komunitas Haredi yang sedang menempuh studi agama diberikan pengecualian dari wajib militer melalui penundaan satu tahun. Namun, pada kenyataannya, pengecualian ini diperpanjang.
Tensi politik di Israel semakin memanas, terutama antara kelompok sekuler dan religius, dengan banyak yang berpendapat bahwa orang-orang Haredi harus ikut menanggung beban dinas militer. Anggota koalisi sayap kanan-religius dalam pemerintahan Benjamin Netanyahu, yang memegang kursi terbanyak, mendukung undang-undang yang mengubah pengecualian ini.
Para anggota partai Haredi di Knesset Israel bahkan mengancam untuk memblokir jalannya undang-undang penting, termasuk anggaran negara, hingga undang-undang pengecualian militer ini disahkan.
Radio militer Israel pada 28 Oktober melaporkan bahwa hanya terdapat kurang dari empat persen dari 3.000 Haredi yang menerima panggilan untuk bergabung dengan militer sejak Juli telah melaksanakan kewajiban mereka.
Kerugian Militer Israel di Lebanon dan Gaza: Operasi yang Gagal dan Kehilangan Besar
Kekurangan tentara ini juga semakin terasa setelah gagalnya operasi militer Israel di Lebanon Selatan, yang telah menyebabkan kerugian besar sejak awal Oktober. Pasukan Israel terpaksa mundur dari desa Khiam setelah beberapa hari tidak mampu melanjutkan pertempuran dan merebut kota tersebut.
Kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah, mengklaim telah membunuh hampir 100 tentara Israel sejak 2 Oktober.
Militer Israel juga terus mengalami kerugian besar di Gaza, khususnya di bagian utara, di mana pasukan Israel terlibat dalam operasi yang dianggap banyak pihak sebagai operasi pembersihan etnis dan pembantaian terhadap penduduk sipil Palestina.
Genosida Berlanjut
Sejak tanggal 7 Oktober 2023 hingga saat ini, dengan dukungan Amerika dan Eropa, tentara Israel terus melanjutkan genosida penduduk Palestina di Jalur Gaza dan juga melakukan serangan di berbagai kawasan di Tepi Barat. Pesawat tempur Israel mengebom kawasan di sekitar rumah sakit, gedung, apartemen, dan rumah penduduk sipil Palestina. Israel juga mencegah dan memblokade masuknya air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar ke Jalur Gaza.
Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, pada Senin (04/11), mengumumkan bahwa jumlah korban jiwa akibat pemboman Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu telah meningkat menjadi sekitar 43.259 orang dan 101.827 lainnya mengalami luka-luka, di mana mayoritas korban korban jiwa pemboman Israel adalah anak-anak dan perempuan. Lebih 10.000 orang dinyatakan hilang, di tengah kerusakan besar-besaran pada bidang kesehatan dan infrastruktur, serta krisis kelaparan yang merenggut nyawa puluhan anak-anak.
Sementara itu, kekejaman Israel juga meningkat di Tepi Barat termasuk Yerusalem timur, di mana lebih 768 penduduk Palestina dibunuh Israel, termasuk 146 anak-anak, sejak 7 Oktober 2023. Lebih 5.600 penduduk Palestina terluka akibat kekerasan dan kejahatan tentara dan pemukim ilegal Israel.
Israel juga melakukan pembantaian di Lebanon, dengan rutin menyerang wilayah selatan Lebanon dan bahkan menyerang Beirut, ibu kota Lebanon. Israel membunuh 3.002 penduduk Lebanon dan lebih dari 13.492 terluka akibat serangan Israel sejak 8 Oktober 2023.
(T.FJ/S: The Cradle, Mondoweiss)