Analisis Genosida dan Pembersihan Etnis: Apakah Israel Melakukan Pembersihan Etnis di Gaza?

Penulis: Mat Nashed*

Gaza, SPNA – Pejabat Palestina dan dunia internasional menyebut tindakan Israel di Gaza bukan hanya genosida, akan tetapi juga “pembersihan etnis”.

Laporan menunjukkan bahwa Israel telah sepenuhnya memblokir bantuan kemanusiaan untuk masuk ke utara Jalur Gaza, memperburuk serangan terhadap kamp pengungsi dan rumah sakit, serta meminta seluruh penduduk yang tersisa untuk melarikan diri ke selatan Gaza.

Juru bicara militer Israel, Itzik Cohen, mengatakan bahwa siapa pun yang meninggalkan Gaza utara tidak akan bisa kembali lagi. Sementara itu, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa antara 69.000 hingga 100.000 orang masih berada di utara Jalur Gaza.

Surat kabar Israel Haaretz menyebut operasi Israel ini sebagai “pembersihan etnis”. Josep Borrell, diplomat tertinggi Uni Eropa, mengunggah tweet: “Istilah seperti ‘pembersihan etnis’ semakin sering digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi di utara Jalur Gaza”.

Namun, apa sebenarnya pembersihan etnis itu? Apakah itu relevan dengan tindakan Israel di Gaza? Dan apakah dengan menyebutnya seperti itu akan ada keadilan yang terwujud?

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai istilah ini dan apakah hal itu menggambarkan kebijakan Israel di Gaza secara memadai.

Apa Itu Pembersihan Etnis?

Pembersihan etnis merujuk pada tindakan pihak yang lebih kuat untuk mengusir suatu kelompok etnis dari wilayah mereka, dan terkadang menggantikan mereka dengan kelompok etnis lain.

Tujuan utama dari tindakan ini sering kali untuk “menghomogenisasi secara etnis” wilayah atau teritori tertentu.

Berdasarkan para ahli hukum, meski istilah ini tidak secara resmi ada dalam hukum internasional, namun ia menyiratkan bahwa sejumlah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang sedang dilakukan secara bersamaan. Salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut adalah pemindahan paksa populasi.

Apakah Pembersihan Etnis Sama dengan Genosida?

“Pembersihan etnis sering digunakan sebagai penghalusan bahasa untuk genosida karena bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan genosida sangat dibebani secara politik,” ujar Heidi Matthews, profesor hukum di Universitas York, Toronto, kepada Al-Jazeera.

Menurut Matthews, sebagian besar upaya untuk “membersihkan” suatu populasi biasanya melibatkan lebih banyak kejahatan perang, termasuk genosida. Ia menjelaskan bahwa mengakui suatu tindakan sebagai genosida memicu kewajiban hukum bagi negara-negara lain untuk “mencegah dan menghukum” pelaku genosida tersebut.

“Pembersihan etnis secara tidak langsung merujuk pada berbagai jenis kriminalitas tanpa menyebut apakah kekerasan yang terjadi dilakukan dengan niat untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi secara keseluruhan atau sebagian, yang merupakan ciri khas genosida,” kata Matthews.

Apakah Menyebutnya “Pembersihan Etnis” Mengurangi Konsekuensi terhadap Kejahatan Israel?

Mark Kersten, seorang ahli hukum dan profesor di Universitas Fraser Valley, Abbotsford, Kanada, mengungkapkan kepada Al-Jazeera bahwa jika ada negara yang ingin menggunakan istilah tertentu untuk menghindari kewajiban bertindak, ia tidak akan memilih istilah pembersihan etnis.

Namun, menggambarkan bencana di Gaza sebagai “pembersihan etnis” juga bisa memicu kemarahan yang sama seperti yang terjadi pada pembunuhan di Bosnia dan Herzegovina, kata Kersten.

“Saya rasa pembersihan etnis menaikkan risiko, karena saya rasa cukup konyol untuk mengatakan bahwa pembersihan etnis tidak meningkatkan langsung kemungkinan terjadinya genosida,” tambahnya.

Menurut Matthews, kejahatan di Jalur Gaza seharusnya dipahami terlebih dahulu sebagai genosida Israel terhadap penduduk Palestina.

Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan pada 26 Januari yang menyatakan bahwa “Israel harus melakukan kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida, mengambil semua langkah yang ada dalam kekuasaannya untuk mencegah terjadinya segala tindakan yang tercakup dalam Pasal II Konvensi ini terkait Palestina di Gaza”.

Pasal II Konvensi Genosida melarang pembunuhan anggota kelompok dan menciptakan kondisi yang dapat menghancurkan kelompok tersebut “secara keseluruhan atau sebagian”.

Bisakah Pembersihan Etnis Terjadi Tanpa Genosida?

Secara teknis, pembersihan etnis bisa dilakukan tanpa terjadinya genosida. Menurut Matthews, ia menekankan bahwa itu jelas bukan yang terjadi di Gaza.

“Walaupun secara teori pembersihan etnis bisa dilakukan dalam situasi di mana pelaku tidak bermaksud untuk menghancurkan kelompok tersebut, tetapi hanya untuk memindahkan mereka dari tanah, itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan di Gaza,” jelasnya.

Mengapa Baru Sekarang Pembersihan Etnis Dibicarakan di Gaza?

Pembersihan etnis bisa menjadi cara yang efektif untuk memberitahukan publik bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sedang terjadi. Namun, menurut Alonso Gurmendi, seorang ahli hukum dari London School of Economics, para politisi dan komentator seharusnya sudah menggunakan istilah ini sejak awal perang Israel di Gaza.

“Titik acuan untuk menyebutnya sebagai pembersihan etnis sudah terjadi beberapa bulan lalu. Saya rasa pada awal perang, ketika kita melihat ratusan ribu orang melarikan diri dari Gaza Utara. Kita secara efektif menyaksikan orang-orang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain,” kata Gurmendi kepada Al Jazeera.

“Menurut saya, itu adalah pembersihan etnis.”

Gurmendi menunjuk pada kasus khusus di mana Israel memerintahkan semua warga Palestina di Gaza utara untuk meninggalkan rumah mereka dan menuju Khan Younis di selatan Jalur Gaza.

Dari Mana Istilah “Pembersihan Etnis” Berasal?

Pembersihan etnis mulai digunakan secara luas antara tahun 1992 hingga 1995, ketika jurnalis dan politisi menggunakannya untuk menggambarkan serangan-serangan Serbia terhadap Bosnia, kelompok etnis yang mayoritasnya beragama muslim.

Setelah pecahnya Yugoslavia pasca Perang Dingin, milisi Serbia melancarkan serangan, pemerkosaan, dan pembunuhan secara sistematis terhadap orang-orang Bosnia, dengan tujuan mengusir mereka dari wilayah yang mereka klaim untuk tanah air “Serbia yang lebih besar”.

Menurut Alonso Gurmendi, seorang ahli hukum dari London School of Economics, “Gagasan (tentang Serbia yang lebih besar) tidak jauh berbeda dengan gagasan tentang Israel yang lebih besar,” kata Alonso Gurmendi.

Gurmendi menyarankan bahwa gagasan tentang “Serbia yang lebih besar”, yang melibatkan ekspansi wilayah Serbia ke daerah-daerah yang secara historis dihuni oleh kelompok etnis lain, mencerminkan pola yang juga dapat terlihat dalam ideologi politik terkait dengan Israel, yaitu tujuan untuk memperluas wilayah yang dianggap sebagai milik etnis atau agama tertentu.

(T.FJ/S: Aljazeera)

_____________________

*Mat Nashed adalah jurnalis dan analis politik yang fokus mendalami Timur Tengah dan Afrika Utara.