The Guardian: Pengusiran Rakyat Palestina di Gaza Mulai Berubah dari Wacana Menjadi Kebijakan
Rizky Putra
September 9, 2026 8:17 am
.
2 menit membaca
Tepi Barat, SPNA – Kampanye untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza dan ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat semakin bergeser dari retorika politik menjadi agenda yang mendapat ruang di dalam pemerintahan Israel. The Guardian, dalam artikel yang ditulis Nesrine Malik dan diterbitkan 7 September 2026, menyoroti semakin dekatnya gagasan pengusiran dan aneksasi dengan kebijakan nyata di lapangan.
Malik menilai persoalan utama bukan lagi apakah kelompok kanan Israel memiliki gagasan yang jelas mengenai masa depan Palestina. Sejumlah pejabat Israel justru secara terbuka menyampaikan apa yang mereka inginkan, sementara masyarakat internasional masih kerap merespons dengan kecaman, pembicaraan mengenai kemungkinan sanksi, atau ancaman tindakan yang belum sebanding dengan perkembangan di lapangan.
Di Gaza, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir disebut mengajukan rencana untuk mengeluarkan ratusan ribu warga Palestina dari wilayah tersebut dalam beberapa tahun mendatang. Rencana itu dibingkai sebagai “emigrasi sukarela”, tetapi dalam konteks kehancuran Gaza dan tekanan yang terus berlangsung terhadap penduduknya, gagasan tersebut mendapat sorotan sebagai bentuk pengusiran paksa.
Menteri Pertahanan Israel Israel Katz juga menyampaikan pernyataan yang tidak kalah keras. Ia menyatakan bahwa pemerintah Israel terorganisasi dan siap mengeluarkan warga Palestina dari Gaza dengan berbagai cara.
Politikus Israel Moshe Feiglin bahkan menyerukan agar warga Palestina yang menolak meninggalkan Gaza dipaksa pergi. Pernyataan semacam itu memperlihatkan betapa tipisnya batas antara wacana politik ekstrem dan gagasan yang secara terbuka dibicarakan sebagai instrumen kebijakan.
Ancaman serupa tidak hanya terlihat di Gaza. Di Tepi Barat, The Guardian menyoroti ekspansi permukiman Israel yang mengancam eksistensi warga Palestina, penghancuran rumah, kekerasan pemukim, serta lahan yang dialihkan kepada institusi Israel.
Perubahan tersebut dinilai memperkuat kekhawatiran bahwa pendudukan militer secara bertahap sedang diarahkan menuju aneksasi de facto. Kekhawatiran itu semakin besar karena sejumlah pejabat Israel secara terbuka mengaitkan ekspansi permukiman Israel dengan upaya mencegah terbentuknya negara Palestina.
Anggota Knesset Ahmad Tibi juga menyoroti kecenderungan untuk menggambarkan rasisme dan ekstremisme di Israel sebagai fenomena kelompok kecil yang berada di pinggiran politik. Menurutnya, persoalannya justru terletak pada kenyataan bahwa gagasan tersebut semakin masuk ke dalam kebijakan pemerintah.
Ironisnya, ketika pejabat Israel berbicara semakin terbuka mengenai pengusiran dan aneksasi, sebagian negara Barat masih berbicara mengenai kemungkinan mengambil tindakan atau menjatuhkan sanksi. Bahkan pada saat yang sama, sebagian negara tersebut masih memberikan izin ekspor senjata kepada Israel.
