Ex-Diplomat Inggris dan Prancis Desak Sikap Tegas Atas Tindakan Israel di Palestina
RA
Agustus 24, 2026 11:05 am
.
2 menit membaca
Paris, SPNA – Sebanyak 102 mantan diplomat senior dari Prancis dan Inggris merilis surat terbuka yang mendesak pemerintah mereka untuk mengambil langkah tegas dalam menegakkan hukum internasional di wilayah Palestina. Dalam surat yang dipublikasikan oleh surat kabar Le Monde pada Sabtu (22/8/2026) tersebut, para mantan diplomat secara terbuka menuduh Israel berupaya “menghancurkan” setiap peluang terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan layak.
Deretan tokoh berpengaruh yang menandatangani surat ini antara lain mantan Duta Besar Inggris untuk PBB, Jeremy Greenstock dan Emyr Jones Parry, serta mantan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Prancis, Yves Aubin de la Messuzière dan Denis Bauchard.
Para diplomat menegaskan bahwa keterlibatan aktif London dan Paris sangat krusial, mengingat jejak sejarah panjang kedua negara di Timur Tengah. Terlebih lagi, kedua anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini telah resmi mengakui negara Palestina pada tahun 2025 lalu.
“Kedua negara kita meyakini bahwa siapa pun yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dimintai pertanggungjawaban. Hanya dengan cara inilah pemerintah kita dapat menepis tuduhan standar ganda. Karena itulah, Inggris dan Prancis harus bertindak bersama untuk memulihkan hukum internasional di Palestina,” bunyi petikan surat tersebut.
Surat itu menyoroti tindakan Israel yang dinilai ugal-ugalan dan “menunjukkan penghinaan nyata terhadap hukum internasional, putusan Mahkamah Internasional (ICJ), serta sederet resolusi Dewan Keamanan PBB.”
Sebagaimana diketahui, kampanye militer Israel di Gaza membara pascaserangan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023. Namun, eskalasi kekerasan di Tepi Barat—wilayah yang diduduki Israel sejak 1967—juga melonjak tajam, memicu keprihatinan global atas aksi pasukan militer dan para pemukim Israel.
Awal pekan ini, Prancis dan Inggris telah bergabung dengan sejumlah negara lain untuk mengecam keras keputusan pemerintah Israel yang membuka tender pembangunan pemukiman baru di Tepi Barat.
Para diplomat bahkan tak ragu menyebut pembongkaran rumah warga serta “kekerasan pemukim yang merajalela—dengan dibantu tentara dan polisi Israel” di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wujud nyata dari aksi pembersihan etnis.
“Dunia tidak lagi melihat Israel sebagai negara demokrasi sejati,” tegas surat tersebut. “Sebab, tidak ada satu pun hal demokratis dari tindakan merampas hak dan tanah bangsa lain.”
(T.RA/S: France24)
