Topeng Israel Terbuka, Menteri Akui Target Akhir adalah Menguasai Gaza

Yerusalem, SPNA – Menteri Warisan Israel, Amihai Eliyahu, menyatakan bahwa target akhir pemerintah Israel adalah mengambil alih kendali penuh atas Jalur Gaza dan membangun kembali hunian untuk warga Yahudi di wilayah tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Eliyahu, Rabu (22/7), sebagaimana dikutip lembaga penyiaran publik Israel. Politikus dari Partai Otzma Yehudit yang berhaluan kanan ekstrem itu mengatakan rencana tersebut memang belum secara resmi dimasukkan ke dalam agenda pemerintah oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, namun telah menjadi bagian dari pembahasan.

“Target akhir kami adalah merebut kembali kendali atas Gaza, termasuk mendirikan permukiman di sana. Saya setuju bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum menempatkan isu ini dalam agenda resmi, tetapi hal itu jelas sedang dibahas. Di Timur Tengah, opini publik memahami bahasa seperti ini,” kata Eliyahu.

Pernyataan tersebut mempertegas tuntutan kelompok kanan ekstrem di Israel yang selama ini mendorong aneksasi Jalur Gaza, pembangunan permukiman Yahudi, serta mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut.

Partai Otzma Yehudit yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir secara terbuka menyerukan pencaplokan Gaza dan pemukiman kembali warga Israel di wilayah itu. Pada Minggu (19/7), ribuan pemukim Israel bersama sejumlah menteri, termasuk Ben-Gvir, menggelar aksi di perbatasan Gaza sambil menyerukan pembangunan permukiman baru di wilayah Palestina tersebut.

Israel sebelumnya menduduki Jalur Gaza sejak Perang Enam Hari pada 1967. Pada 2005, pemerintah Israel menarik seluruh pasukan dan membongkar seluruh hunian Yahudi di Gaza melalui kebijakan yang dikenal sebagai disengagement plan.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Namun, berdasarkan hukum internasional, Jalur Gaza tetap dikategorikan sebagai bagian dari wilayah Palestina yang diduduki. Berbagai resolusi internasional, termasuk sikap Mahkamah Internasional (ICJ) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyatakan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan tidak memiliki legitimasi hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Pernyataan Eliyahu juga bertolak belakang dengan proposal Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai masa depan Gaza. Dalam rencana tersebut disebutkan bahwa Israel tidak akan menduduki maupun mencaplok Jalur Gaza, sementara warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan wilayah tersebut.

Rencana itu juga mengatur penarikan pasukan Israel secara bertahap sesuai jadwal yang disepakati, serta memberikan kesempatan bagi warga Gaza untuk tetap tinggal dan membangun kembali wilayah mereka.

Pernyataan Amihai Eliyahu bukan kali pertama memicu kontroversi internasional. Pada November 2023, di awal agresi militer Israel ke Jalur Gaza, Eliyahu sempat menyatakan bahwa menjatuhkan bom nuklir ke Gaza merupakan salah satu “opsi” yang dapat dipertimbangkan dalam perang. 

Dalam wawancara radio saat itu, ia juga menolak masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan alasan tidak ada warga sipil yang tidak terlibat di wilayah tersebut. Pernyataan tersebut memicu kecaman luas dari dalam maupun luar Israel. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kemudian menyebut ucapannya “tidak mencerminkan kenyataan” dan menskors Eliyahu dari rapat-rapat kabinet. Belakangan, Eliyahu berusaha meredam kritik dengan mengklaim bahwa pernyataannya mengenai bom nuklir hanya bersifat metaforis. Meski demikian, pernyataan tersebut semakin mengukuhkan citranya sebagai salah satu tokoh paling garis keras dalam pemerintahan Israel dan terus menjadi sorotan setiap kali ia melontarkan usulan-usulan kontroversial terkait Jalur Gaza. 

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

Meski gencatan senjata diumumkan sejak Oktober 2025 dalam kerangka rencana tersebut, serangan militer Israel di Jalur Gaza masih terus berlangsung. Pasukan Israel dilaporkan tetap melakukan serangan yang menewaskan dan melukai warga Palestina hampir setiap hari, membatasi masuknya bantuan kemanusiaan, serta memperluas wilayah yang berada di bawah kendali militernya.

Luas wilayah Gaza yang dikuasai Israel disebut meningkat dari sekitar 53 persen sebagaimana diatur dalam kesepakatan gencatan senjata menjadi sekitar 70 persen.

Sejak dimulainya agresi Israel di Gaza, lebih dari 73.000 warga Palestina dilaporkan gugur dan lebih dari 173.000 lainnya terluka. Selain itu, sekitar 90 persen infrastruktur sipil di Jalur Gaza dilaporkan mengalami kerusakan atau kehancuran akibat serangan yang terus berlangsung.

(T.RS/S:AnadoluAgency)

Baca Juga:

Punya Pilot WNI, Israel Minta Pesawat Ethiopian Airlines Putar Balik