Hamas Resmi Bubarkan Pemerintahan di Gaza, Siap Serahkan Kekuasaan ke Komite Teknorat
RA
Juli 7, 2026 6:10 pm
.
3 menit membaca
Gaza, SPNA- Hamas baru saja mengambil langkah politik besar. Setelah hampir dua dekade memegang kendali penuh atas Jalur Gaza (sejak 2007), kelompok ini resmi membubarkan Komite Darurat Pemerintah yang selama ini mengelola wilayah tersebut. Langkah ini diambil untuk membuka jalan bagi komite teknokratik sipil baru bernama Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG).
Keputusan yang diumumkan pada hari Senin (6/7/2026) ini disebut Hamas sebagai upaya untuk menghentikan perang dan agresi Israel di Palestina. Lewat pernyataan resminya, Komite Darurat menegaskan bahwa seluruh jajaran kepemimpinan mereka sudah mengundurkan diri dan siap melakukan serah terima jabatan secara penuh.
Demi Kepentingan Rakyat Gaza
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil demi “kepentingan yang lebih tinggi” bagi warga Gaza yang selama ini didera perang, blokade total, penundaan rekonstruksi, dan keengganan Israel untuk menarik pasukannya.
“Hamas mengambil langkah ini agar tidak ada lagi alasan bagi pihak pendudukan (Israel) untuk melanjutkan agresi mereka,” ujar Hazem.
Ismail Al-Thawabta, Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, juga mengonfirmasi kepada AFP bahwa Mohammed al-Farra selaku kepala komite darurat telah resmi mundur. Meski ada transisi besar-besaran, Al-Thawabta menjamin bahwa seluruh staf Kementerian Dalam Negeri akan tetap bekerja seperti biasa demi menjaga stabilitas dan mencegah kekosongan keamanan.
Apa Itu NCAG?
NCAG sendiri merupakan komite yang dibentuk oleh “Dewan Perdamaian”—badan yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump saat menengahi gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada Oktober 2025 lalu.
Selama beberapa bulan terakhir, NCAG terpaksa berkantor di luar Gaza karena adanya penolakan dari pihak Israel. Kini, dengan persiapan transisi yang sudah matang, Hamas meminta para mediator internasional untuk mendesak NCAG agar segera masuk ke Gaza dan mulai bekerja memulihkan kondisi masyarakat.
Langkah mengejutkan Hamas ini juga sudah dibicarakan dalam pertemuan antarfaksi Palestina di Kairo, Mesir, dan mendapat sambutan positif.
Negosiasi yang Masih Alot: Masalah Pasukan dan Senjata
Meski Hamas sudah melunak dalam urusan birokrasi pemerintahan, konflik di lapangan masih menyisakan jalan buntu yang panjang:
- Pendudukan Israel: Proses gencatan senjata fase kedua—yang mengharuskan penarikan pasukan Israel dari Gaza—sudah mandek berbulan-bulan. Faktanya, dalam beberapa bulan terakhir Israel justru memperluas wilayah pendudukannya hingga menguasai hampir 70% Jalur Gaza.
- Sayap Militer Hamas: Perlu dicatat, keputusan pembubaran ini hanya berlaku untuk pemerintahan sipil, bukan untuk sayap militer Hamas. Hamas dengan tegas menolak menyerahkan senjata mereka sebelum pemerintahan Palestina yang sah benar-benar terbentuk. Di sisi lain, rakyat Palestina dan faksi bersenjata merasa berhak mempertahankan senjata untuk melawan pendudukan sesuai hukum humaniter internasional.
- Posisi Israel: Israel tetap bersikeras menolak Hamas kembali berkuasa, menolak penyerahan kekuasaan ke Otoritas Palestina saat ini, dan menuntut Hamas bubar sepenuhnya serta melucuti seluruh senjatanya sebagai syarat mutlak berakhirnya perang.
Respons Dewan Perdamaian
Menanggapi pengumuman ini, Nickolay Moadenov, Direktur Jenderal Dewan Perdamaian yang bertugas mengawasi transisi ke pemerintahan baru di bawah pimpinan Ali Shaath, angkat bicara. Ia menyebut momen ini sebagai jembatan penting dari rencana menuju implementasi nyata.
“Semakin cepat kesepakatan dicapai, semakin cepat NCAG bisa bekerja. Dengan begitu, proses penonaktifan senjata, penarikan pasukan Israel, dan rekonstruksi besar-besaran di Gaza bisa segera dimulai,” kata Moadenov, setelah berbulan-bulan dikritik karena memilih bungkam atas berbagai pelanggaran gencatan senjata yang terjadi di lapangan.
(T.RA/QNN)