Rencana AS di Gaza Tak Menyisakan Ruang bagi Palestina

Ditulis oleh: Qassam Muaddi*

Gaza, SPNA – Potongan terbaru dari rencana Amerika Serikat untuk Gaza diungkapkan pekan lalu oleh menantu Presiden AS, Jared Kushner, dalam acara pelantikan apa yang disebut sebagai Board of Peace (Dewan Perdamaian) bentukan Donald Trump. Dalam presentasinya, Kushner menampilkan peta wajah Gaza pascarekonstruksi, lengkap dengan kawasan industri, blok-blok permukiman, dan pantai wisata.

Rencana tersebut mempromosikan Rafah Baru dan Kota Gaza Baru yang sepenuhnya terpisah satu sama lain. Sementara itu, wilayah pinggiran Jalur Gaza, yang sebelumnya menjadi lahan pertanian dan lumbung pangan penduduk Palestina, akan diubah menjadi kompleks industri. Tidak ada rencana pemulihan permukiman atau desa-desa Palestina, dan nyaris tak ada ruang bagi kehidupan alami masyarakat Palestina. Hal yang ditawarkan hanyalah blok-blok hunian kaku yang dikepung investasi.

Setelah dua tahun genosida, gambaran masa depan yang kini disiapkan di Gaza dan rakyat Palestina secara keseluruhan adalah sebuah realitas distopia yang dibangun di atas puing-puing rumah dan komunitas mereka: sebuah tatanan yang berpusat pada bisnis dan kekuasaan. Dalam visi ini, satu-satunya peran penduduk Palestina adalah untuk dikelola, dikendalikan, “dipusatkan” di zona-zona terbatas, dan kelak mungkin diusir. Semua itu dibungkus dengan kedok bantuan kemanusiaan.

Tak lama lagi, genap empat bulan sejak gencatan senjata di Gaza ditandatangani. Pada Senin lalu, fase pertama perjanjian itu resmi berakhir setelah pemerintah Israel mengumumkan bahwa pasukannya telah menemukan jenazah tentara Israel terakhir yang sebelumnya ditahan di Gaza. Israel menolak melangkah ke fase kedua gencatan senjata sebelum Hamas menyerahkan jenazah tersebut, yang menurut laporan tentara Israel ditemukan di sisi Jalur Gaza yang dikuasai Israel.

Secara kebetulan, dalam beberapa hari terakhir Presiden AS Donald Trump mengumumkan pembentukan Board of Peace, yang semula dirancang untuk mengawasi transisi Gaza pada fase kedua gencatan senjata. Pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah Israel menyetujui pembukaan kembali perlintasan Rafah, langkah krusial menuju fase kedua. Sepekan sebelumnya, komite teknokrat Palestina untuk administrasi Gaza juga diumumkan.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Hal yang sebenarnya terjadi di lapangan telah berlangsung jauh sebelum komite teknokrat itu dibentuk. Rencana lama Israel untuk Gaza Adalah untuk menggiring penduduknya ke zona-zona terkonsentrasi sebagai pendahuluan bagi kemungkinan pengusiran, diam-diam terus berjalan. Pekan lalu, Drop Site News mengungkap dokumen yang diperoleh dari pusat komando militer dan sipil AS–Israel di Israel, yang menunjukkan persiapan pembangunan kawasan permukiman di Rafah.

Menurut laporan tersebut, jika direalisasikan, “komunitas terencana” di Rafah akan “menahan dan mengendalikan warganya melalui pengawasan biometrik, pos pemeriksaan, pemantauan pembelian, serta program pendidikan yang mendorong normalisasi dengan Israel,” dan disamakan dengan sebuah panoptikon. Sebuah konsep arsitektur dan sosial tentang pengawasan total yang membuat orang merasa terus diawasi.

Berdasarkan analisis citra satelit oleh Forensic Architecture, laporan Drop Site menyebutkan bahwa “komunitas” baru itu disiapkan di lahan seluas satu kilometer persegi di Rafah, tepat di pertemuan dua koridor militer. Rafah sendiri telah diratakan sepenuhnya oleh tentara Israel pada awal 2025.

Drop Site juga mengutip Jonathan Whittall, pejabat senior PBB di Palestina pada periode 2022–2025. Setelah menelaah transkrip materi yang diperoleh Drop Site, Whittall menyatakan, “Ini adalah fase berikutnya dari pemanfaatan bantuan sebagai senjata”.

Gagasan untuk “memusatkan” penduduk Palestina di wilayah yang diawasi ketat ini sejalan dengan pernyataan sebelumnya Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang pada Juli lalu mengatakan bahwa penduduk Palestina yang diizinkan masuk ke “kota kemanusiaan” ala Trump di atas reruntuhan Rafah tidak akan diperbolehkan keluar.

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

Rencana tersebut menuai kecaman luas dari kelompok hak asasi manusia sebagai sebuah “kamp konsentrasi,” dan dipandang sebagai langkah awal untuk mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza sepenuhnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terang-terangan menyampaikan hal itu kepada kabinetnya pada September lalu dengan istilah “emigrasi sukarela”.

Sementara itu, komite teknokrat Palestina tengah dipersiapkan untuk memasuki Gaza dan mulai bekerja sebagai pemerintahan lokal. Komite ini sejauh ini mendapat dukungan seluruh faksi Palestina. Namun, komite tersebut berada di bawah Board of Peace bentukan Trump dan hanya memiliki kewenangan eksekutif yang terbatas. Sebaliknya, Board of Peace memainkan peran politik dalam merancang masa depan Jalur Gaza.

Komite teknokrat ini menjadi badan pemerintahan Palestina pertama yang tidak berada dalam struktur kelembagaan PLO, sehingga secara efektif memisahkan Gaza secara politik dari wilayah Palestina lainnya. Rujukan politik tertingginya kini berada pada Board of Peace yang dipimpin Trump dan, di antaranya, Israel. Visi yang didorong bagi Gaza adalah visi tanpa rakyat Palestina.

Pada akhirnya, seluruh informasi yang terungkap mengenai rencana AS untuk Gaza menunjukkan bahwa persoalan Palestina diperlakukan semata sebagai isu kemanusiaan yang didepolitisasi dan dikosongkan dari muatan politik. Hal yang seharusnya diperdebatkan secara politik, dibuat tampak netral dan “tidak politis”.

Rencana ini mengabaikan posisi sentral Gaza dalam perjuangan Palestina sebagai isu politik dan gagal menyentuh elemen paling mendasar dari konflik tersebut: hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Hal ini tidak mengherankan, mengingat pengambilan keputusan didominasi oleh kepentingan bisnis Amerika Serikat, ambisi kontrol dan kekuasaan regional, serta dorongan ideologis Israel untuk menyingkirkan rakyat Palestina, tanpa kehadiran satu pun suara Palestina.

Baca Juga:

Punya Pilot WNI, Israel Minta Pesawat Ethiopian Airlines Putar Balik

___

*Qassam Muaddi adalah penulis Palestina untuk Mondoweiss. Ia meliput perkembangan sosial, politik, dan budaya di Palestina, dan telah menulis untuk beberapa media dalam bahasa Inggris dan Prancis.

(T.FJ/S: Mondoweiss)