Tel Aviv, SPNA – Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengajukan rencana pendirian fasilitas penahanan baru bagi tahanan Palestina yang dikelilingi buaya hidup sebagai barikade alami untuk mencegah pelarian. Laporan ini pertama kali diungkap Channel 13 Israel berdasarkan penjelasan pejabat yang hadir dalam rapat penilaian situasi pekan lalu bersama Kepala Dinas Penjara Israel, Kobi Yaakobi.
Menurut laporan tersebut, Ben-Gvir mengusulkan lokasi di kawasan Hamat Gader, dekat perbatasan Yordania dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki, wilayah yang sudah memiliki peternakan buaya dan kebun binatang. Layanan Rumah Tahanan Israel disebut sedang “menilai kelayakan teknis” dari gagasan tersebut.
Rencana itu muncul saat Knesset bersiap menggelar pembacaan lanjutan atas RUU hukuman mati bagi tahanan Palestina yang dituduh merencanakan atau melakukan serangan terhadap warga Israel. RUU ini telah lolos pembacaan pertama pada 11 November dan menjadi salah satu agenda prioritas blok politik yang dipimpin Ben-Gvir.
Israel saat ini menahan lebih dari 9.300 warga Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan. Laporan berbagai lembaga HAM, seperti Physicians for Human Rights Israel dan organisasi lokal Palestina, menyebut adanya pemukulan, kelaparan sistematis, pengabaian medis, serta penahanan tanpa akses hukum memadai.
Sejumlah tahanan dilaporkan meninggal dalam setahun terakhir akibat kondisi penjara yang disebut dokter sebagai “tidak manusiawi dan mengarah pada kematian perlahan”. Laporan-laporan ini belum mendapat tanggapan resmi substantif dari Kementerian Keamanan Nasional Israel.
Dalam konteks itu, gagasan Ben-Gvir menghadirkan tanda tanya besar mengenai arah kebijakan penahanan Israel. Penggunaan hewan buas sebagai perimeter keamanan dinilai sejumlah pakar hukum internasional sebagai langkah yang melampaui praktik standar penahanan modern dan berpotensi bertentangan dengan prinsip perlakuan manusiawi dalam Konvensi Jenewa.
Usulan fasilitas berparit buaya ini juga muncul di tengah meningkatnya kekerasan sejak agresi terhadap Jalur Gaza pada Oktober 2023. Konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 70.900 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak dan melukai lebih dari 171.000 lainnya.
Sejak perang dimulai, organisasi HAM melaporkan meningkatnya jumlah penahanan warga Palestina di Tepi Barat serta perburukan kondisi penjara, termasuk isolasi berkepanjangan, pembatasan makanan, dan pembatasan kunjungan keluarga.
Hingga saat berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel selain pernyataan singkat bahwa Israel Prison Service tengah “melakukan kajian”. Namun, rencana tersebut memicu kritik luas dari kelompok HAM yang menilai kebijakan penahanan Israel bergerak menuju bentuk dehumanisasi baru terhadap warga Palestina.
Beberapa pakar menyebut rencana itu “indikasi bahwa sistem penahanan Israel tak sekadar keras, tetapi mulai memasuki fase eksperimental yang berbahaya”.